Evaluasi Kurikulum Merdeka SMA 2026: Menakar Ilusi Pilihan, Krisis Laboratorium, dan Janji Dana Rehabilitasi

[rank_math_Breadcrumb]

Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 21 Februari 2026 — Semester genap tahun ajaran 2025/2026 telah berjalan lebih dari satu bulan. Di fase ini, implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), telah memasuki tahap pendewasaan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah melakukan evaluasi komprehensif berskala nasional guna memotret sejauh mana efektivitas pembelajaran yang menjanjikan kebebasan dan fleksibilitas ini benar-benar membumi di ruang-ruang kelas.

Di atas kertas, laporan dari berbagai dinas pendidikan daerah menunjukkan kurva adaptasi yang menggembirakan. Banyak sekolah, terutama di kawasan urban, melaporkan iklim belajar yang lebih dinamis. Siswa tidak lagi dikerangkeng oleh sekat kaku jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), atau Bahasa. Namun, jurnalisme pendidikan menuntut kita untuk tidak hanya membaca angka statistik di ibu kota, melainkan menyelami realitas di lapangan.

Di balik narasi sukses tersebut, riak-riak keluhan dari para guru, kepala sekolah, dan orang tua murid bergaung kuat, membentuk sebuah ironi struktural. Berdasarkan evaluasi mendalam yang memadukan tinjauan kebijakan pusat dengan dinamika akar rumput, tantangan terbesar Kurikulum Merdeka di tahun 2026 bukanlah pada penolakan ideologis, melainkan pada benturan keras dengan realitas infrastruktur, khususnya krisis fasilitas laboratorium.

Fase F dan "Ilusi Pilihan" Mata Pelajaran

Untuk memahami akar masalahnya, kita harus membedah jantung Kurikulum Merdeka di tingkat SMA, yakni Fase F (Kelas XI dan XII). Di fase ini, siswa diberikan kemerdekaan untuk merakit menu mata pelajarannya sendiri sesuai dengan minat, bakat, dan rencana karier di perguruan tinggi. Seorang siswa yang ingin menjadi teknisi medis bisa memadukan mata pelajaran Biologi tingkat lanjut dengan Sosiologi kesehatan, tanpa harus mengambil Fisika murni.

Secara filosofis, ini adalah lompatan peradaban dalam sistem pendidikan kita. Namun, di lapangan, kebebasan memilih ini kerap kali berujung pada apa yang dikeluhkan oleh banyak tenaga pendidik sebagai "ilusi pilihan".

Bagaimana seorang siswa di sekolah pinggiran kabupaten bisa memilih mata pelajaran Kimia tingkat lanjut jika sekolahnya tidak memiliki tabung reaksi, lemari asam, apalagi reagen yang memadai? Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry-based learning). Artinya, siswa sains tidak lagi dituntut menghafal tabel periodik semata, tetapi harus melakukan eksperimen nyata, mengamati reaksi, dan menyusun laporan ilmiah.

Ketiadaan infrastruktur laboratorium yang layak memaksa banyak sekolah mengambil jalan pintas yang pragmatis namun menyedihkan: mereka secara halus "mengarahkan" atau membatasi siswanya untuk hanya memilih rumpun mata pelajaran sosial atau humaniora yang modal belajarnya hanya berupa buku teks dan diskusi kelas. Akibatnya, esensi "Merdeka Belajar" tereduksi oleh kemiskinan infrastruktur. Pemilihan mata pelajaran tidak lagi didasarkan pada minat siswa, melainkan pada ketersediaan alat peraga di sekolah.

Dilema Proyek P5: Antara Karakter dan Beban Finansial

Infrastruktur fisik bukan satu-satunya isu yang mengemuka dalam evaluasi semester genap ini. Tantangan berikutnya adalah miskonsepsi massal terhadap pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program yang dirancang memakan porsi 20 hingga 30 persen dari jam pelajaran ini sejatinya bertujuan menanamkan karakter kritis, gotong royong, dan kebhinekaan melalui proyek tematik.

Namun, di banyak sekolah menengah atas, karena minimnya fasilitas ruang karya (makerspace) atau laboratorium kriya, P5 kerap tergelincir menjadi sekadar ajang festival seni tahunan atau bazar makanan yang memakan biaya besar. Para pendidik mengeluhkan beban administratif yang luar biasa tebal untuk menyusun modul proyek, sementara orang tua murid menjerit karena harus terus-menerus merogoh kocek untuk membiayai pembuatan properti proyek anak-anak mereka.

Evaluasi kritis menunjukkan bahwa tanpa dukungan fasilitas pendukung dari sekolah, proyek yang seharusnya melatih problem-solving (misalnya proyek pengolahan limbah plastik menjadi material berguna) akhirnya hanya menjadi proyek kosmetik belaka. Keterbatasan alat membuat guru kesulitan memfasilitasi proyek sains terapan, sehingga P5 lebih banyak didominasi oleh proyek-proyek yang bersifat seremonial.

Respons Kemendikdasmen: Janji Dana Rehabilitasi dan Intervensi Khusus

Mendengar gemuruh keluhan dari ribuan satuan pendidikan yang kesulitan berlari sejajar dengan sekolah-sekolah di kota besar, pemerintah pusat tidak tinggal diam. Hasil evaluasi semester genap ini memicu pergeseran strategi kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026.

Pemerintah menyadari bahwa menuntut implementasi kurikulum modern di dalam gedung sekolah era 80-an yang atapnya bocor dan tanpa laboratorium adalah sebuah ketidakadilan. Oleh karena itu, Kemendikdasmen telah merumuskan skema penyelamatan infrastruktur melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja.

Pemerintah menjanjikan suntikan dana rehabilitasi bernilai triliunan rupiah yang akan difokuskan secara spesifik pada tiga aspek fundamental untuk jenjang SMA:

1. Pembangunan dan Revitalisasi Laboratorium Sains: Bukan sekadar membangun tembok ruangan, tetapi pengadaan paket alat peraga IPA lengkap untuk Fisika, Kimia, dan Biologi berstandar nasional.
2. Pengadaan Ruang Praktik Komputer/Digital: Untuk mendukung mata pelajaran Informatika yang kini bersifat wajib, serta memfasilitasi siswa melakukan riset digital untuk kebutuhan proyek P5.
3. Penyediaan Mobile Lab untuk Daerah 3T: Bagi sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar yang kesulitan membangun lab permanen, pemerintah tengah merancang pengiriman laboratorium keliling berbentuk kendaraan khusus yang dilengkapi alat praktikum plug-and-play.

Langkah afirmatif ini juga diiringi dengan penyederhanaan birokrasi. Jika sebelumnya sekolah yang kondisinya rusak harus melewati proses administrasi bertingkat yang rumit untuk mendapatkan dana rehab, tahun ini Kemendikdasmen menggunakan sistem pemetaan otomatis berbasis geospasial dan profil Rapor Pendidikan. Sekolah yang indikator mutu pembelajarannya terhambat murni karena infrastruktur akan langsung menjadi prioritas intervensi pendanaan pusat tanpa perlu "mengemis" ke dinas setempat.

Solusi Transisi: Menyiasati Jeda dengan Laboratorium Virtual

Pembangunan fisik dan proses lelang pengadaan alat tentu membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin baru rampung pada tahun ajaran berikutnya. Lalu, bagaimana nasib jutaan siswa SMA kelas XI dan XII yang saat ini sedang membutuhkan fasilitas tersebut di semester genap 2026?

Menjawab kebuntuan logistik ini, evaluasi kurikulum juga mendorong optimalisasi transformasi digital sebagai solusi transisi (bridging solution). Pemerintah daerah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) kini secara masif dilatih untuk memanfaatkan portal Laboratorium Maya (Virtual Lab) yang disediakan secara gratis oleh kementerian.

Melalui platform digital ini, meskipun siswa tidak bisa mencium bau amonia di dunia nyata, mereka tetap bisa mensimulasikan pencampuran senyawa kimia yang kompleks, membedah struktur anatomi katak secara 3D, atau merangkai sirkuit listrik hukum Kirchhoff melalui layar proyektor kelas atau perangkat Chromebook bantuan pemerintah.

Walaupun simulasi digital tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman sensorik dan motorik dari praktikum nyata, ini adalah manuver bertahan yang paling logis di tengah krisis infrastruktur. Hal ini setidaknya menjaga nyala api "rasa ingin tahu" siswa tetap hidup, membedakan mereka dari generasi sebelumnya yang hanya menghafal teori mati.

Rel Kereta Harus Dibangun Sebelum Kereta Cepat Melaju

Evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka semester genap ini memberikan satu pelajaran berharga bagi ekosistem pendidikan kita. Kurikulum Merdeka adalah sebuah kendaraan berkecepatan tinggi yang dirancang sangat cemerlang untuk membawa generasi Z Indonesia menuju persaingan global 2045. Namun, secanggih apa pun keretanya, ia tidak akan bisa melaju kencang jika rel yang dilaluinya masih berupa tanah berbatu.

Rel tersebut adalah fasilitas laboratorium, ketersediaan perangkat digital, dan ruang kelas yang inspiratif. Janji pencairan dana rehabilitasi dari Kemendikdasmen di tahun 2026 ini harus dikawal secara ketat oleh publik. Jika dana tersebut tereksekusi dengan tepat dan bersih dari kebocoran, maka "ilusi pilihan" yang selama ini membelenggu siswa SMA di berbagai pelosok akan bertransformasi menjadi kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Namun jika eksekusi infrastruktur ini kembali meleset, maka kurikulum sehebat apa pun hanya akan berakhir sebagai dokumen indah di laci birokrat, sementara anak-anak bangsa tetap belajar sains dari papan tulis yang berdebu.