Sorotan Utama
- Indonesia telah mengalami setidaknya 10 perubahan kurikulum sejak kemerdekaan, namun skor PISA tetap rendah dibandingkan rata-rata OECD, dengan penurunan dari 2015 ke 2022.
- Hanya 12% guru sekolah dasar merasa menguasai materi literasi membaca, dan 21% untuk matematika, berdasarkan data RISE Programme.
- Kebutuhan untuk merilis panduan revisi secara berulang menyiratkan bahwa Kurikulum Merdeka belum menemukan bentuk yang stabil dan operasional bagi seluruh satuan pendidikan.
- Survei Kemendikbudristek 2025 mencatat sekolah yang menerapkan perangkat ajar berbasis Deep Learning mengalami peningkatan hasil literasi siswa sebesar 32 persen dalam dua semester pertama — sebuah harapan yang kini sedang diuji oleh realitas lapangan.
Di balik setiap ruang kelas yang tampak tenang, ada dua keluhan yang terus berulang: guru yang kehabisan energi sebelum jam pelajaran berakhir, dan siswa yang dicap tidak mampu meski sesungguhnya beban materi yang mereka pikul jauh melampaui kapasitas sistem yang seharusnya menopang mereka. Perdebatan tentang apakah kurikulum nasional Indonesia telah mengalami downgrade — atau justru sebaliknya, terlalu ambisius untuk diimplementasikan secara merata — kembali memanas pada pertengahan 2026, tepat ketika tenggat waktu penuh penerapan Kurikulum Merdeka (KM) semakin mendekat.
Polemik ini bukan semata soal dokumen kebijakan. Ini adalah pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya menanggung beban terberat dari setiap pergantian arah pendidikan nasional: apakah perancang kurikulumnya, atau guru dan siswa yang hidup di dalam sistemnya setiap hari. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak akan ada pergantian kurikulum baru untuk tahun ajaran 2025/2026, dengan pembaruan yang dilakukan melalui adopsi metode pembelajaran mendalam atau Deep Learning yang berfokus pada kualitas pemahaman materi, bukan pada pergantian dokumen kurikulum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.
Apakah Kurikulum Merdeka Benar-Benar "Menurunkan" Standar, atau Justru Mengangkat Tuntutan di Atas Kapasitas Sistem?
Narasi bahwa kurikulum Indonesia mengalami downgrade — penurunan standar akademik demi mengejar angka kelulusan — adalah simplifikasi yang berbahaya. Yang terjadi sesungguhnya jauh lebih kompleks: standar idealnya naik, tetapi infrastruktur penopangnya tidak ikut bergerak dengan kecepatan yang sama.
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, cakupan materi Kurikulum Merdeka dibuat lebih ramping sehingga memungkinkan guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, sekaligus memberi waktu khusus untuk pengembangan karakter murid secara lebih utuh. Di atas kertas, ini adalah desain yang masuk akal. Kurikulum yang lebih ramping secara teori seharusnya mengurangi tekanan hafalan dan memberi ruang bagi kedalaman konsep. Namun di lapangan, "keramping-an" materi tidak serta-merta berarti "keringanan" bagi guru. Kemendikdasmen berambisi mendorong pendekatan Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) dan penyesuaian kompetensi kokurikuler, sementara di sisi lain kesiapan guru dan infrastruktur masih menjadi hambatan nyata.
Fenomena "siswa yang terlihat tidak mampu" pada akhirnya bukan cerminan dari rendahnya kapasitas kognitif generasi muda Indonesia. Masalah disiplin dan kesulitan belajar sering kali berakar dari rasa frustrasi karena materi pelajaran yang terlalu sulit atau metode mengajar yang tidak sesuai, bukan dari ketidakmampuan bawaan. Psikiater Syailendra W.S. dari Rumah Sakit Pusat Pertamina bahkan menyebut kurikulum yang diterima siswa SD saat ini dinilai melebihi kewajaran usia mereka, dengan sekitar 20 persen anak diduga mengalami masalah serupa — dan fenomena ini seperti gunung es.
Mengapa Guru Kelelahan Sebelum Sempat Mengajar?
Jika ada satu akar masalah yang paling konsisten disebut oleh para pendidik di lapangan, jawabannya bukan pada sulitnya materi — melainkan pada beban administratif yang telah menggeser guru dari peran utamanya sebagai pengajar menjadi petugas dokumentasi digital.
Guru diwajibkan mengunggah jurnal refleksi, demonstrasi kontekstual, hingga aksi nyata ke platform digital secara berkala dalam program Guru Penggerak, yang menyita waktu jam kerja efektif dan menimbulkan risiko degradasi kualitas kelas. Program yang dirancang untuk melahirkan pemimpin pembelajaran justru berpotensi menciptakan jurang antara guru yang terlibat penuh dalam administrasi program dan siswa yang membutuhkan pendampingan langsung di kelas. Beban yang terlalu besar berisiko membuat guru hebat justru kehilangan semangat mengajarnya karena merasa kelelahan dengan tuntutan sistem yang serba digital dan administratif.
Masalah ini diperparah oleh ketimpangan akses pelatihan. Guru yang ingin belajar mengenai Kurikulum Merdeka secara langsung harus mendatangkan narasumber dengan biaya sendiri, sementara pelatihan yang disediakan hanya melalui aplikasi dengan metode video webinar satu arah. Kondisi ini menciptakan jurang antara pengetahuan kebijakan dan kemampuan implementasi — dua hal yang harus berjalan beriringan agar reformasi kurikulum benar-benar mencapai ruang kelas. Sebuah penelitian oleh Pusat Penelitian Pendidikan menunjukkan bahwa guru membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum baru, sebuah fakta yang sering diabaikan saat kebijakan baru dideklarasikan berlaku efektif dalam hitungan bulan.
Apa yang Dimaksud dengan "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum" dan Mengapa Polanya Terus Berulang?
Frasa ini bukan sekadar sindiran publik. Ia adalah diagnosis struktural tentang bagaimana kebijakan pendidikan Indonesia terlalu sering dibangun di atas fondasi kepentingan jangka pendek ketimbang hasil belajar jangka panjang. Indonesia telah mengalami setidaknya 10 perubahan kurikulum sejak kemerdekaan pada tahun 1947, dan perubahan yang terlalu sering dapat memperburuk pendidikan dengan menciptakan ketidakstabilan yang menyebabkan kebingungan dan penurunan prestasi.
Yang paling menyita perhatian adalah fakta bahwa perubahan kurikulum — sebesar apapun ambisinya — tidak pernah diikuti oleh perbaikan yang setara pada tiga komponen penopangnya: kualitas guru, infrastruktur sekolah, dan kesenjangan antardaerah. Abdul Mu'ti mengakui bahwa masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan di beberapa wilayah, terutama pedesaan, masih ditemukan sekolah yang kekurangan guru serta sarana prasarana yang memadai. Sebuah kurikulum yang dirancang di Jakarta untuk diterapkan seragam dari Sabang sampai Merauke, tanpa diferensiasi kebutuhan regional yang memadai, akan selalu menghasilkan ketimpangan yang sama — hanya dengan nama yang berbeda.
Meskipun Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendorong pembelajaran yang lebih mendalam, penelitian menunjukkan bahwa manfaatnya terbatas oleh tantangan implementasi seperti kurangnya pelatihan guru dan infrastruktur. Bahkan data Asesmen Nasional yang diklaim positif pun perlu dibaca dengan hati-hati: peningkatan skor literasi dan numerasi di sekolah pengguna KM dibanding yang belum tidak otomatis berarti kurikulumnya yang unggul — bisa jadi sekolah-sekolah yang sudah mampu mengadopsi KM memang sudah memiliki kapasitas awal yang lebih baik.
Apa Itu Deep Learning dan Apakah Ini Solusi yang Tepat untuk Masalah yang Benar?
Deep Learning — atau Pembelajaran Mendalam dalam istilah resmi Kemendikdasmen — adalah pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan hafalan dangkal. Metode ini memungkinkan seseorang memahami konsep secara menyeluruh dan tidak mudah melupakan materi yang telah dipelajari, mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah secara mandiri. Dalam penerapannya, ini berarti guru perlu beralih dari ceramah satu arah ke model problem-based learning atau inquiry-based learning — sebuah lompatan metodologis yang tidak bisa dilakukan tanpa pelatihan yang substansial.
Referensi yang dikutip dalam panduan guru menyebutkan penelitian UNESCO 2024 yang menunjukkan pembelajaran mendalam meningkatkan retensi konsep hingga 40 persen lebih tinggi dibanding metode hafalan tradisional. Angka ini menjanjikan, namun perlu dikontekstualisasi: penelitian tersebut dilakukan dalam kondisi yang tidak selalu merepresentasikan sekolah-sekolah di daerah terpencil Indonesia yang bahkan belum memiliki koneksi internet stabil. Sejak 2025, lebih dari 288 ribu Interactive Flat Panel telah didistribusikan ke sekolah, namun tanpa perubahan cara mengajar, perangkat itu hanya akan menjadi proyektor mahal.
Dr. Andi Suryanto, ahli pendidikan yang pendapatnya dikutip dalam berbagai diskusi akademis, menegaskan bahwa meskipun perubahan kurikulum bertujuan mulia, implementasinya yang terburu-buru dan tanpa strategi pengajaran yang matang justru menyebabkan pembelajaran menjadi lebih menantang, dan agar perubahan berjalan efektif, kurikulum harus disertai perencanaan yang matang termasuk pendekatan pengajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa.
Bagaimana Nasib Siswa yang Terjebak di Tengah Transisi Kebijakan?
Di antara semua pihak yang terdampak, siswa adalah kelompok yang paling tidak memiliki suara dalam perdebatan kebijakan ini — namun paling merasakan konsekuensinya. Dengan banyaknya materi yang harus dipelajari dalam waktu terbatas, banyak siswa yang merasa kesulitan untuk menguasai semua topik yang diajarkan, sementara guru juga dihadapkan pada tantangan besar untuk menyampaikan materi yang kompleks tanpa mengurangi kualitas pengajaran.
Tanda-tanda tekanan ini tidak selalu terlihat dalam angka rapor. Perwujudan masalah beban pelajaran bukan hanya penolakan ke sekolah, tetapi juga bisa berbentuk depresi, sensitif, gampang marah, menghabiskan waktu dengan bermain gim, minder, dan perilaku berisiko tinggi. Ini adalah epidemi diam yang jarang masuk dalam indikator keberhasilan kurikulum resmi. Kelelahan fisik maupun psikologis akibat beban tugas yang berat dapat memengaruhi efektivitas belajar siswa, dan pengelolaan beban tugas serta dukungan yang tepat adalah kunci dalam mengatasi masalah ini.
Celah data yang signifikan masih belum terjawab secara publik: berapa sesungguhnya persentase siswa yang mengalami gangguan psikologis akibat tekanan kurikulum di tingkat nasional? Data psikiater Syailendra W.S. yang menyebut angka 20 persen sebagai puncak gunung es perlu diverifikasi oleh survei kesehatan mental pelajar berskala nasional — sebuah riset yang hingga artikel ini ditulis belum diumumkan secara resmi oleh Kemendikdasmen maupun Kementerian Kesehatan.
Apa yang Seharusnya Berubah: Dokumen Kurikulumnya atau Ekosistem di Sekelilingnya?
Revisi Panduan 2025 menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem, tetapi perbaikan hardware (infrastruktur dan dana BOS) dan humanware (kesiapan guru) harus berjalan beriringan dengan perbaikan software (dokumen kurikulum). Pernyataan ini, yang berasal dari analisis atas kebijakan BSKAP sendiri, sesungguhnya adalah pengakuan implisit bahwa selama ini ketiga dimensi tersebut tidak berjalan selaras.
Dengan mempertahankan struktur Kurikulum Merdeka dan memperdalam metode, pemerintah mencoba menjawab kritik lama: terlalu sering ganti kulit, jarang menguatkan isi. Keputusan untuk tidak mengganti nama kurikulum pada 2025/2026 ini adalah langkah yang tepat secara prinsip — namun akan terasa hampa jika tidak disertai investasi nyata pada pengembangan kompetensi guru di lapangan. Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka 2026 sangat bergantung pada kualitas guru dan tenaga kependidikan, sehingga Kemendikbudristek akan memperkuat program pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) bagi guru. Apakah PPB ini akan menjangkau guru-guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan cara yang bermakna — bukan sekadar webinar YouTube — adalah pertanyaan yang masih menggantung.
Kesiapan proaktif dari seluruh satuan pendidikan, mulai dari pemantauan regulasi, persiapan sumber daya, hingga penyelarasan dokumen, adalah kunci untuk memastikan transisi yang efektif dan peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Namun kesiapan itu tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Ia membutuhkan ekosistem kebijakan yang konsisten, anggaran yang memadai, dan kemauan politik untuk mengakui bahwa dokumen kurikulum terbaik pun tidak ada artinya jika guru yang menghidupkannya tidak mendapat dukungan yang sepadan dengan tuntutannya.
Ke Mana Arah Pendidikan Indonesia Setelah 2026?
Tahun ajaran 2026/2027 adalah tenggat nasional penerapan penuh Kurikulum Merdeka — dan 2027/2028 untuk sekolah di wilayah 3T. Angka-angka ini bukan sekadar batas administratif; ia adalah ujian nyata apakah sistem pendidikan Indonesia telah cukup matang untuk mewujudkan ambisi kurikulumnya. Anak kelas 1 akan belajar membaca bukan dengan mengeja huruf, tetapi dengan memahami cerita. Siswa SMP akan belajar matematika bukan dengan rumus, tetapi dengan masalah. Siswa SMA akan belajar AI bukan dengan menghafal definisi, tetapi dengan membuat proyek sederhana. Visi ini indah — dan bukan tidak mungkin diwujudkan.
Namun pertanyaan yang lebih jujur adalah ini: jika pada 2028 nanti masih ada guru yang mengajar tanpa pelatihan memadai, masih ada sekolah tanpa akses internet yang layak, dan masih ada siswa yang didiagnosis "lambat belajar" padahal sistem di sekelilingnya yang terlambat mempersiapkan diri — siapa yang akan bertanggung jawab? Reformasi kurikulum yang sungguh-sungguh bukan diukur dari seberapa sering berganti nama, melainkan dari seberapa banyak siswa di pelosok Nusa Tenggara dan Papua yang benar-benar merasakan perbedaannya di dalam kelas.
0 Comments