Kekerasan Guru-Siswa Jambi Berujung Pidana: Desakan Implementasi Permendikdasmen No 4/2026

Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 23 Januari 2026 – Dunia pendidikan nasional kembali tercoreng oleh aksi kekerasan yang menimpa seorang tenaga pendidik. Kali ini, tragedi menimpa seorang guru berinisial B (45) di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi. Apa yang bermula sebagai teguran pendidikan berakhir menjadi kasus pengeroyokan yang kini berujung pada proses hukum pidana, setelah berbagai upaya mediasi menemui jalan buntu.

Insiden ini menjadi simbol krisis otoritas guru di ruang kelas sekaligus memicu gelombang desakan agar regulasi baru, yakni Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, segera diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Kronologi: Dari Teguran Hingga Pengeroyokan

Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV yang diperoleh penyidik, insiden bermula saat korban, yang mengampu mata pelajaran produktif, menegur sejumlah siswa yang kedapatan melanggar tata tertib sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Teguran tersebut dilayangkan sesuai prosedur pedagogis yang seharusnya menjadi kewajiban guru untuk menertibkan kelas.

Namun, respons para siswa justru di luar dugaan. Merasa tidak terima karena "kehormatan" mereka disanggah di depan teman-temannya, sekelompok siswa diduga melakukan aksi konspirasi singkat. Tak lama setelah kejadian, korban yang sedang beristirahat di ruang guru didekati oleh kelompok tersebut dan diserang secara membabi buta.

Korban B mengalami luka memar di bagian wajah dan tubuh akibat hantaman benda tumpul dan pukulan. Rekan-rekan guru yang berada di lokasi sempat melerai, namun ketegangan sempat mencapai titik didih sebelum pelaku akhirnya membubarkan diri.

Kegagalan Restorative Justice dan Titik Balik Hukum

Pasca kejadian, Kepolisian Sektor setempat bersama pihak sekolah memfasilitasi upaya mediasi. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang melibatkan anak di bawah umum, Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menjadi prioritas. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita korban tanpa harus melibatkan pelaku ke dalam sistem peradilan pidana formal.

Rumah mediasi dihadiri oleh pihak keluarga korban, orang tua pelaku, kepala sekolah, dan pihak kepolisian. Awalnya, ada harapan bahwa permintaan maaf dan ganti rugi biaya pengobatan dapat menyelesaikan masalah.

Namun, mediasi itu gagal total. Sumber internal menyebutkan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh sikap orang tua pelaku yang dianggap kurang kooperatif dan menganggap insiden tersebut sebagai "kebiasaan anak-anak" yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Di sisi lain, korban merasa trauma dan kehormatannya telah ternoda. Ia menolak kompensasi finansial semata dan mendesak agar proses hukum tetap berjalan sebagai efek jera.

"Kami sudah mengupayakan jalan damai demi masa depan anak-anak itu. Tapi kalau korban merasa tidak dilindungi dan rasa keadilan tidak tercapai, kita tidak bisa memaksakan. Laporan polisi resmi (LP) telah diterbitkan dengan pasal pengeroyokan bersama-sama," jelas Kapolres Tanjabtim, AKBP. Muhammad Hidayat.

Dampak Psikologis dan Krisis Kepercayaan Guru

Kasus ini menyisakan trauma mendalam bagi korban B, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Psikolog pendidikan, Dr. Sari Intan, menuturkan bahwa serangan terhadap guru seringkali melukai "ikatan emosional" antara guru dan murid.

"Guru kehilangan rasa aman untuk mengajar. Kejadian seperti ini membuat guru lain menjadi 'takut' untuk menegur siswa. Jika guru takut menegur, maka disiplin di sekolah akan runtuh, dan proses belajar mengajar akan gagal," ujar Sari.

Ketakutan ini menular. Pasca-insiden, suasana di SMKN 3 Tanjabtim berubah menjadi canggung. Banyak guru kini lebih memilih diam saat melihat pelanggaran siswa, takut bernasib sama seperti korban B. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi ekosistem pendidikan.

Permendikdasmen No 4/2026: Perlindungan yang Mendesak

Tragedi di Jambi ini menjadi alat tuding yang kuat bagi organisasi profesi guru, seperti PGRI dan IGI, untuk mendesak pemerintah segera menerapkan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini sejatinya diluncurkan sebagai respon atas meningkatnya kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap guru.

Apa isi inti dari peraturan ini?

1. Lindungi Hukum: Wajib bagi pemerintah daerah untuk menyediakan tim pendamping hukum bagi guru yang menghadapi masalah hukum akibat menjalankan tugas kedinasan.
2. Mekanisme Pengaduan: Mewajibkan setiap sekolah membentuk satuan tugas perlindungan guru untuk menangani kasus lebih awal sebelum eskalasi ke kepolisian.
3. Sanksi Tegas: Mengatur sanksi administratif bagi siswa atau orang tua yang melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap pendidik, yang bisa berupa pemindahan sekolah atau pembekuan dana bantuan sosial.

Ketua Harian IGI, Rizky Pratama, menegaskan bahwa kasus Jambi adalah bukti kerentanan guru.

"Jika Permendikdasmen No 4/2026 ini sudah diimplementasikan dengan Peraturan Daerah (Perda) turunannya di Jambi, mungkin saja kasus ini tidak akan terjadi. Atau setidaknya, guru tidak akan mengalami kesulitan biaya hukum dan trauma psikologis karena ada perlindungan instan dari negara," tegas Rizky.

Perspektif Hukum: Anak di Bawah Umur di Bawah Sinar Mata Hukum

Meskipun pelaku adalah siswa (anak di bawah umur), hukum Indonesia melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak menutup mata terhadap tindak pidana serius. Pengacara pidana, Bambang Sutrisno, menjelaskan bahwa meskipun tidak dihukum penjara seperti orang dewasa, pelaku bisa dijatuhi sanksi tindakan pidana.

"Para pelaku bisa dijatuhi sanksi rehabilitasi, kewajiban melakukan kerja sosial, atau penyerahan kembali kepada orang tua dengan pengawasan ketat. Namun, proses sidang tetap harus berjalan agar ada preseden hukum yang jelas. Ini penting agar anak paham konsekuensi dari tindak kekerasannya," jelas Bambang.

Menuju Sekolah yang Humanis tapi Berkeadilan

Kasus Kekerasan Guru-Siswa di Jambi adalah duka bagi dunia pendidikan. Namun, dari setiap krisis, selalu ada peluang untuk perbaikan sistem.

Keputusan korban untuk melanjutkan kasus ini ke meja hijau bukanlah tanda balas dendam, melainkan sebuah perjuangan untuk memulihkan martabat profesi guru. Pemerintah daerah dan pusat harus mengambil hikmah serius dari insiden ini.

Implementasi Permendikdasmen No 4/2026 bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan. Sekolah harus menjadi zona yang aman bagi siapa pun, baik siswa maupun guru. Tanpa rasa saling menghargai dan perlindungan hukum yang jelas, fondasi pendidikan bangsa ini akan terus terkikis oleh tindakan premanisme di lingkungan sekolah.

Semoga kasus di SMKN 3 Tanjabtim menjadi yang terakhir, dan menjadi batu pijakan bagi lahirnya ekosistem pendidikan yang lebih adil, aman, dan bermartabat.