KSP Siapkan Inpres Sekolah Terpadu: Jalur Ekspres Tembus Ego Sektoral Tiga Kementerian

Rencana raksasa pembangunan 500 kompleks Sekolah Terpadu yang menyedot anggaran puluhan triliun rupiah kini menemui babak baru yang amat menentukan. Pada Selasa, 10 Maret 2026, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, secara resmi mengumumkan bahwa tata laksana dan dasar hukum untuk mega-proyek pendidikan ini sedang dikebut peleburannya dalam wujud Instruksi Presiden (Inpres). Aturan tingkat tinggi ini mendesak diterbitkan agar kebijakan penyatuan sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dalam satu atap memiliki pedoman pelaksanaan yang mengikat kuat, tidak lagi sekadar wacana di atas kertas.

Langkah Kantor Staf Presiden (KSP) memfinalisasi Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum Program Sekolah Terpadu menandai komitmen pemerintah untuk memotong jalur birokrasi yang selama ini menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Dengan payung hukum setingkat Inpres, integrasi manajemen antara Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kementerian PU dalam pembangunan serta pengelolaan sekolah satu atap kini memiliki landasan operasional yang mengikat secara nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menyatukan fasilitas fisik, tetapi juga mensinkronkan tata kelola anggaran pusat dan daerah guna memastikan target 500 sekolah terpadu di tahun 2026 tercapai tanpa kendala regulasi di tingkat bawah.

Banyak masyarakat awam dan bahkan sebagian guru memandang berita soal Inpres ini sebagai urusan hukum tata negara yang membosankan. Kenyataannya, tanpa adanya tanda tangan Presiden di atas dokumen Inpres tersebut, uang puluhan triliun rupiah yang sudah dikunci oleh negara tidak akan pernah bisa dicairkan menjadi bangunan sekolah. Mari kita bongkar mengapa instrumen hukum ini menjadi "obat kuat" yang paling ditakuti oleh birokrat daerah, dan bagaimana dampaknya bagi percepatan perbaikan pendidikan anak-anak kita.

1. Otoritas Lintas Sektoral: Menghancurkan Tembok Ego Kementerian

Penyakit paling kronis dalam pemerintahan kita sejak puluhan tahun lalu adalah ego sektoral. Ketika sebuah kementerian ingin membangun sekolah, mereka harus mengemis anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lalu harus meminta bantuan lelang tender fisik ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sering kali, surat menyurat antar-kementerian ini memakan waktu berbulan-bulan hingga berganti tahun.

Kabar baiknya, Inpres adalah senjata pamungkas untuk menghancurkan tembok ego tersebut. Inpres memungkinkan Presiden untuk memberikan perintah langsung dan mutlak lintas sektoral dalam satu komando tunggal (Cross-sectoral authority).

Melalui beleid ini, Presiden bisa langsung memerintahkan tiga menteri sekaligus: Menteri Keuangan wajib mencairkan anggarannya bulan ini, Menteri PU wajib memulai penggalian fondasi bulan depan, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah wajib menyusun kurikulum spiralnya saat itu juga. Ini adalah "jalur ekspres" birokrasi. Jika ada direktur jenderal di salah satu kementerian yang mencoba memperlambat proses pencairan atau pengadaan barang, mereka bisa langsung dicopot karena dianggap melawan instruksi langsung dari Kepala Negara. Ketegasan inilah yang menjamin 500 sekolah terpadu bisa berdiri tegak sebelum pergantian tahun.

2. Obat Kuat Sengketa Lahan: Pemda Dilarang Tahan Aset

Jika kamu bertanya apa hambatan terbesar membangun sekolah baru di daerah, jawabannya bukanlah ketiadaan uang, melainkan ketiadaan tanah.

Hasil penelusuran tim kami pada laporan sengketa aset pendidikan di berbagai daerah dan forum guru menunjukkan pola yang sama, yakni sering mangkraknya proyek pembangunan gedung karena bupati atau wali kota enggan menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pusat. Terkadang, sebidang tanah kosong dibiarkan telantar bertahun-tahun hanya karena adu gengsi soal sertifikat kepemilikan.

Di sinilah letak tajamnya taring Inpres yang disiapkan oleh KSP. Inpres ini kemungkinan besar mencakup mandat paksa bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses hibah atau pengalihan fungsi lahan.

"Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan pendidikan agar lebih efektif dan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses bagi masyarakat" — M. Qodari, Kepala Kantor Staff Keresidenan.

Dengan ancaman penahanan dana dari pusat, para pejabat di daerah tidak akan punya pilihan lain selain tunduk dan segera menyiapkan tanah kosong yang luas agar kompleks Sekolah Terpadu bisa langsung dibangun oleh mesin-mesin berat Kementerian PU.

3. Menghapus 'Kasta' Sekolah: SOP Terpusat Kemenag dan Kemendikdasmen

Celah ketiga yang paling menarik dari Inpres ini adalah upaya penyatuan dua alam pendidikan yang selama ini terpisah jurang yang amat dalam: Sekolah Negeri (di bawah Kemendikdasmen) dan Madrasah (di bawah Kemenag).

Dalam konsep Program Sekolah Terpadu, ada wacana kuat untuk menyatukan madrasah dan sekolah umum di dalam satu kompleks kawasan yang sama. Kenyataannya hari ini, fasilitas madrasah di pelosok sering kali jauh lebih tertinggal dibandingkan SMP atau SMA negeri yang ada di kota yang sama.

Inpres ini akan mengatur dasar hukum "Satu Manajemen, Satu Standar". Artinya, Standar Operasional Prosedur (SOP) fasilitas akan disamaratakan. Jika SMA Negeri di dalam kompleks Sekolah Terpadu tersebut mendapatkan laboratorium komputer Apple terbaru dan lapangan basket indoor, maka Madrasah Aliyah (MA) yang berada di pekarangan yang sama wajib mendapatkan fasilitas fisik yang identik!

Kebijakan ini secara otomatis menghapus kesenjangan kasta kualitas sarana prasarana yang selama ini menjadi keluh kesah para guru madrasah. Anak-anak yang belajar agama akan mendapatkan hak kenyamanan kelas yang persis sama mewahnya dengan anak-anak yang belajar sains di sekolah umum.

Tabel Implikasi Hukum Inpres terhadap Program Sekolah Terpadu 2026

Untuk mempermudah pemahaman mengenai cara kerja Inpres ini di lapangan, kami telah menyusun tabel implikasi hukum berikut:

Membaca tabel rincian di atas, jelas terlihat bahwa wacana Inpres ini bukan sekadar macan kertas. Ini adalah mesin pendobrak kebiasaan buruk aparatur negara. Selama ini, jika sebuah sekolah negeri roboh atau butuh ruang kelas baru, kepala sekolah harus menyusun proposal tebal ke dinas pendidikan kabupaten, yang kemudian dilempar lagi ke kementerian pusat dalam antrean tahunan yang melelahkan. Lewat Inpres ini, rantai panjang yang korup itu dipotong paksa. Kementerian PU bisa langsung turun tangan membawa alat berat begitu lahan diserahkan oleh wali kota, tanpa perlu menunggu kepala dinas pendidikan repot mengurus tender semen dan batu bata secara mandiri.

Hal yang paling melegakan dari poin-poin tersebut adalah perlakuan adil bagi anak-anak madrasah. Tembok gaib yang selama ini memisahkan anak sekolah umum dan anak sekolah agama akhirnya siap dihancurkan. Namun, satu hal yang harus terus kita awasi bersama adalah poin terakhir: penetapan Indikator Kinerja Utama. Karena target 500 sekolah ini kini berada di bawah pengawasan langsung dan mutlak oleh Presiden, para menteri tidak lagi punya ruang untuk mencari alasan klasik seperti "anggaran turun terlambat". Jika pada akhir tahun 2026 wujud fisik 500 sekolah ini belum berdiri, Inpres ini memegang kekuatan penuh bagi Presiden untuk langsung mencopot pejabat kementerian yang terbukti lamban bekerja.

Keberanian KSP dan Presiden untuk menerbitkan Inpres ini adalah bukti bahwa negara menyadari betapa kusutnya birokrasi pendidikan kita selama ini. Uang yang melimpah tidak akan ada artinya jika aturan mainnya masih memperbolehkan pejabat daerah saling lempar tanggung jawab.

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu guru dan orang tua terkait rencana landasan hukum baru ini? Apakah Bapak/Ibu optimis bahwa campur tangan langsung Presiden lewat Inpres ini mampu membuat sekolah unggulan berdiri di desa-desa terpencil? Mari kita diskusikan dan kawal bersama di kolom komentar di bawah ini!