Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 15 Januari 2026 – Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan target revitalisasi sekolah 2026 menjadi sekitar 71.000 sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa dari semula sekitar 11.700 satuan pendidikan yang dianggarkan dalam APBN, Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan sekitar 60.000 unit lagi sehingga total sasaran tahun ini melonjak menjadi lebih dari 71.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Penambahan target ini sejalan dengan komitmen Presiden agar pada 2029 tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak berat, atap bocor, toilet tidak layak, atau sarana yang membahayakan keselamatan peserta didik. Mu’ti menegaskan, prioritas utama revitalisasi 2026 adalah sekolah rusak berat, khususnya di daerah terdampak bencana dan kawasan 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Lompatan Skala: Dari 11.700 Menjadi 71.000 Sekolah

Dalam acara Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk Mewujudkan Sekolah Aman dan Nyaman se-Tangerang Raya di SD Ruhama Labschool UHAMKA, Tangerang Selatan, Rabu (14/1), Mu’ti menjelaskan bahwa dalam APBN 2026 pemerintah awalnya mengalokasikan target revitalisasi untuk 11.700 satuan pendidikan. Namun, Presiden Prabowo secara berulang menegaskan agar kapasitas program diperluas dengan menambah sekitar 60.000 sekolah lagi.

“Untuk tahun 2026, revitalisasi yang sudah aman di dalam APBN kami alokasikan untuk 11.700 sekian satuan pendidikan dan Pak Presiden menyampaikan berulang kali di berbagai kesempatan bahwa tahun ini revitalisasi akan ditambah 60 ribu,” ungkap Mu’ti. Dengan tambahan itu, ia memperkirakan total sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 bisa mencapai sekitar 71.000 satuan pendidikan.

Secara angka, ini berarti kenaikan yang sangat signifikan dibanding 2025. Pada tahun 2025, program revitalisasi menyasar 16.170–16.177 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun, dan hingga awal 2026 hampir seluruhnya telah selesai dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.kabarpendidikan+1

Pemerintah juga mengamankan alokasi awal APBN 2026 sekitar Rp14 triliun untuk merevitalisasi sekitar 11 ribu sekolah, yang kemudian rencananya diperluas hingga menjangkau sekitar 71 ribu satuan pendidikan secara nasional.

Prioritas 2026: Sekolah Rusak Berat dan Daerah Bencana

Mu’ti menegaskan bahwa fokus utama revitalisasi 2026 bukan sekadar renovasi ringan atau penambahan ruang, tetapi perbaikan sekolah yang benar-benar rusak, terutama pascabencana. Sekolah yang hanya membutuhkan rehabilitasi kecil dapat memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga program revitalisasi bisa terpusat pada kerusakan besar.

“Prioritas kami 2026 adalah sekolah yang memang rusak, bukan sekolah yang misalnya penambahan-penambahan atau rehabilitasi kecil. Karena kalau rehabilitasi kecil bisa dengan dana BOS, tidak perlu dari revitalisasi,” jelas Mendikdasmen Mu’ti di Tangerang Selatan.

Dari sekitar 71.000 target baru tersebut, sekitar 11.000 satuan pendidikan diprioritaskan bagi daerah yang terdampak bencana, sedangkan sisanya, sekitar 60.000 sekolah, akan diarahkan ke wilayah lain yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Mu’ti juga memastikan bahwa sekolah terdampak bencana di berbagai wilayah—termasuk di Sumatera—menjadi prioritas utama. Pemerintah kini masih melakukan pendataan dan penghitungan kebutuhan revitalisasi di wilayah bencana melalui tim lintas kementerian yang diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Seluruh sekolah terdampak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat, akan diupayakan masuk program revitalisasi 2026.

Di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tercatat sekitar 4.000 satuan pendidikan mengalami kerusakan akibat bencana, mulai dari ringan hingga berat, dan bahkan ada sekolah yang hilang akibat banjir. Mu’ti menggambarkan kondisi di lapangan: masih ada anak yang belajar di lantai karena meja dan kursi rusak, serta belum memiliki seragam layak. Untuk itu, selain perbaikan fisik, Kemendikdasmen menyiapkan skema sekolah darurat, mulai dari penggunaan tenda maksimal tiga bulan hingga pembangunan sekolah semi permanen, serta menyusun kurikulum darurat untuk masa pemulihan.

Layanan psikososial bagi siswa dan guru juga digalang bersama organisasi profesi seperti HIMPSI, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), PMI, dan organisasi masyarakat lainnya agar dampak traumatis bencana tidak mengganggu proses belajar dalam jangka panjang.

Daerah 3T dan Pemerataan Layanan Pendidikan

Selain lokasi bencana, Mu’ti berulang kali menegaskan bahwa daerah 3T akan menjadi bagian penting dari peta revitalisasi. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tenggara, misalnya, ia menjamin bahwa provinsi ini akan mendapat bagian dari program perbaikan 71 ribu gedung sekolah yang dicanangkan pemerintah pada 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan prioritas Presiden guna memastikan seluruh gedung sekolah, termasuk di daerah terpencil, memiliki sarana dan prasarana yang layak.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sendiri merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas melalui rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas baru, dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan terbaik peserta didik.

Mu’ti menjelaskan, Presiden berkali-kali menegaskan tidak boleh lagi ada sekolah dengan atap bocor, toilet tidak layak, atau kondisi bangunan yang membahayakan. Targetnya, seluruh bangunan sekolah yang tidak layak dapat diperbaiki secara bertahap hingga 2029.

Di berbagai kesempatan, ia menyatakan optimistis target tersebut bisa tercapai, bahkan lebih cepat. “Kalau sekarang 16 ribu, lalu tahun ini 71 ribu, insya Allah sebelum 2029 sudah 100 persen selesai. Bahkan bisa lebih cepat, misalnya mulai 2026 setiap tahun 71 ribu, maka 2027 bisa selesai,” ujarnya, merujuk pada capaian 2025 dan target 2026 yang dipercepat.m.harianjogja

Di Balik Angka: Revitalisasi sebagai Ekosistem Perbaikan Pendidikan

Program revitalisasi tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal dan praktik tata kelola di sekolah. Dalam pelaksanaannya, pola swakelola sekolah banyak diterapkan. Dengan skema ini, pembangunan dan renovasi melibatkan tenaga kerja lokal serta memanfaatkan material dari lingkungan sekitar. Ini membantu memutar ekonomi masyarakat sekitar sekolah sekaligus mempercepat penyelesaian pekerjaan secara lebih efisien.

Di Demak dan Jepara, misalnya, ratusan satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga PKBM menerima manfaat revitalisasi. Di SD Negeri Wonorejo 2, Demak, dana revitalisasi digunakan untuk memperbaiki 12 ruang kelas, ruang administrasi, perpustakaan, UKS, ruang TI, dan fasilitas sanitasi. Kepala sekolah melaporkan perbaikan ini langsung meningkatkan kenyamanan dan keselamatan proses belajar mengajar. SMP Negeri 1 Tahunan di Jepara bahkan mampu mengembangkan empat ruang kelas menjadi lima, sekaligus memanfaatkan sisa material untuk perbaikan fasilitas ibadah sekolah.

Dari sisi tata kelola, Kemendikdasmen menekankan prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Pemerintah daerah didorong aktif mengusulkan titik-titik sekolah yang paling membutuhkan, terutama di wilayah rawan banjir atau rawan bencana lain. Selain itu, pelaporan dan pemantauan dilakukan secara digital untuk memastikan penggunaan anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Revitalisasi Fisik dan Digitalisasi Berjalan Beriringan

Meskipun fokus tahun ini sangat kuat pada perbaikan bangunan, Kemendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi fisik dan akselerasi digitalisasi pembelajaran harus berjalan beriringan. Dalam Rakor Kepala Daerah tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Tangerang, November 2025, Mu’ti menyatakan bahwa dua agenda ini adalah dua sisi mata uang yang sama untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal.

Selain perbaikan gedung, Kemendikdasmen juga berencana menambah perangkat pembelajaran digital berupa interactive flat panel (IFP) hingga empat unit per sekolah, sekaligus meningkatkan pelatihan kompetensi guru pendidikan dasar dan menengah. “Guru tidak hanya menjadi agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Karena itu kesejahteraan guru kami tingkatkan melalui sertifikasi dan pelatihan,” ujar Mu’ti dalam kunjungan ke Sulawesi Tenggara.

Di tingkat praktik, ini berarti sekolah-sekolah yang telah direvitalisasi tidak hanya memiliki bangunan yang lebih aman dan nyaman, tetapi juga mulai dilengkapi dengan perangkat digital yang memungkinkan pembelajaran lebih interaktif, akses materi sumber belajar yang lebih luas, dan integrasi dengan platform digital nasional. Dengan demikian, manfaat revitalisasi tidak hanya terasa pada jangka pendek—misalnya siswa tidak lagi belajar di ruang bocor—tetapi juga pada jangka menengah dan panjang melalui peningkatan kualitas proses belajar itu sendiri.

Tantangan dan Harapan: Dari Bangunan Layak hingga Pendidikan Berkualitas

Kenaikan target menjadi 71.000 sekolah tentu saja membawa tantangan tersendiri. Di antaranya adalah memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga meskipun kapasitas program meningkat tajam, mengelola risiko keterlambatan di lapangan, serta memastikan distribusi penerima bantuan benar-benar tepat sasaran ke sekolah-sekolah paling rusak, termasuk di daerah sulit akses.diskominfomc.kalselprov.go

Beberapa proyek revitalisasi 2025 memang mengalami keterlambatan karena berbagai kendala teknis dan kondisi lapangan. Namun, Kemendikdasmen mencatat bahwa secara nasional, lebih dari 90 persen revitalisasi 2025 telah selesai dan digunakan, dengan target penyelesaian 100 persen pada akhir Januari 2026.diskominfomc.kalselprov.go

Untuk 2026, kementerian menegaskan kembali bahwa skema swakelola akan tetap menjadi andalan, dengan peran pengawasan yang diperkuat. Pemerintah daerah, komite sekolah, dan masyarakat diharapkan terus dilibatkan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra dalam menjaga keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun.

Dalam jangka panjang, tujuan besar revitalisasi ini bukan sekadar menghilangkan angka sekolah rusak dari data nasional, tetapi menciptakan ekosistem pendidikan dasar dan menengah yang aman, layak, dan inklusif di seluruh Indonesia. Bangunan yang baik, sanitasi yang layak, dan fasilitas yang aman menjadi syarat minimum—bukan tujuan akhir—untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

“Sekolah yang rusak berpotensi menghambat proses belajar dan membahayakan peserta didik. Karena itu, perbaikan fisik sekolah menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional,” tegas Mu’ti dalam keterangan tertulis yang disampaikan melalui InfoPublik.

Dengan target revitalisasi 2026 yang kini mencapai 71.000 sekolah, titik berat pemerintah dalam beberapa tahun ke depan jelas: memperbaiki fondasi fisik pendidikan di daerah 3T, wilayah terpencil, dan lokasi bencana, sambil memperkuat digitalisasi dan kompetensi guru. Jika berjalan sesuai rencana, fondasi ini diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi upaya Indonesia mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.