Oleh: Tim Redaksi
Info Pendidikan BIC, 29 Januari 2026 – Angka Rp14 Triliun. Itulah nominal anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memberikan insentif bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun anggaran 2026. Bagi sebagian kalangan, angka ini terdengar fantastis sebagai bentuk kepedulian negara. Namun, bagi para guru honorer yang telah berkiprah puluhan tahun, angka tersebut justru memantik rasa kekecewaan mendalam.
Kecemburuan ini bukan tanpa alasan. Fokus kemarahan mereka tertuju pada munculnya Pegawai Satuan Pelayanan Gizi (SPPG)—tenaga baru yang direkrut untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di mata guru honorer, pemerintah seolah-olah tengah memberikan "karpet merah" bagi pegawai baru di sektor gizi, sementara mereka yang sudah mengabdi lama tetap tersandera ketidakpastian upah yang jauh dari standar kebutuhan hidup.
Organisasi profesi guru pun bangkit memerjuangkan keadilan. Tuntutan mereka lugas namun keras: Insentif guru harus disesuaikan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Apa sebenarnya yang melatarbelakangi polemik ini?
Angka Rp14 Triliun: Angin Segar atau Segelas Air di Gurun?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memang telah mengalokasikan anggaran Rp14 Triliun untuk insentif guru non-ASN. Dana ini diharapkan dapat meringankan beban hidup ratusan ribu guru yang belum berstatus ASN maupun PPPK.
Namun, jika dihitung secara arithmetics, jumlah guru honorer di Indonesia mencapai angka jutaan. Jika Rp14 Triliun dibagi rata, jumlah yang diterima per orang per bulan seringkali jauh di bawah UMP, bahkan tak jarang hanya bertahan di angka ratusan ribu rupiah—jauh dari layak untuk membiayai hidup di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok di tahun 2026.
"Ini seperti memberikan segelas air kepada orang yang kehausan di tengah gurun. Ada anggaran, ada niat baik, tetapi dampaknya tidak dirasakan karena porsinya terlalu kecil. Sementara, kita melihat di sebelah sana, pegawai gizi baru direkrut dengan fasilitas yang jauh lebih menjanjikan," ujar seorang aktivis perjuangan guru.
Fenomena "Anak Emas" di Sektor Gizi
Pemicu utama kecemburuan adalah perbandingan dengan Pegawai SPG. Sebagai bagian dari program prioritas nasional MBG, pemerintah merekrut ribuan tenaga untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar. Banyak di antara pegawai ini mendapatkan status kontrak atau jalur menuju PPPK dengan proses yang lebih cepat dan insentif yang lebih tinggi dibandingkan guru honorer lama.
Para guru merasa ada ketidakadilan paradoks. Tugas mereka mendidik anak bangsa—membentuk karakter, literasi, dan numerasi—dianggap berat, tetapi harganya rendah. Sebaliknya, tugas pegawai gizi yang cenderung teknis dan operasional (menyiapkan dan mendistribusikan makanan) mendapatkan apresiasi finansial yang lebih baik.
"Pemerintah berbicara tentang membangun SDM unggul melalui gizi, tapi melupakan bahwa pilar utama pendidikan adalah guru. Bagaimana guru bisa mengajar dengan tenang jika perut mereka tidak tercukupi dan melihat pegawai baru di sekolah mereka mendapatkan gaji lebih besar?" tanya Koordinator Pusat Perjuangan Guru Honorer.
Trauma Masa Lalu: Janji PPPK yang Tak Kunjung Tuntas
Amarah guru honorer juga dipicu oleh trauma historis. Selama bertahun-tahun, mereka digoyang dengan janji-janji seleksi PPPK yang penuh ketidakpastian. Ribuan guru gagal seleksi bukan karena tidak mampu mengajar, tetapi karena terjebak sistem kuota dan kompetisi yang ketat.
Kini, melihat pegawai SPG yang baru muncul di permukaan langsung mendapatkan "jalur cepat", rasa ketidakadilan semakin menjadi-jadi. Mereka merasa loyalty dan masa bakti yang mereka berikan selama 10, 15, bahkan 20 tahun, tidak dihargai sebagaimana mestinya dibandingkan dengan pendatang baru.
Ini bukan sekadar iri terhadap sesama pekerja. Ini adalah perlawanan terhadap sistem yang dinilai tidak peka terhadap jasa para pejuang pendidikan di gardu terdepan.
Tuntutan Setara UMP: Sebuah Rasionalitas Ekonomi
Organisasi guru besar menuntut standar upah guru non-ASN disetarakan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Apakah tuntutan ini berlebihan?
Para ahli tenaga kerja menyebutkan tuntutan ini sangat rasional. Pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional yang mensyaratkan pendidikan minimal S1. Pekerja lain dengan kualifikasi serupa di sektor swasta jauh di atas UMP. Mengapa guru—yang memegang masa depan anak bangsa—harus puas dengan gaji di bawah standar buruh?
Menyetarakan insentif dengan UMP akan meningkatkan kualitas hidup guru. Mereka bisa berfokus mengajar tanpa harus sambilan (kerja sampingan) menjadi supir ojol atau pedagang keliling saat pulang sekolah. Seorang guru yang sejahtera secara finansial akan memiliki kewibawaan dan stabilitas emosional yang lebih baik di depan kelas.
Resiko Demoralisasi: Kualitas Pendidikan Taruhannya
Jika polemik ini tidak segera diselesaikan, yang menjadi taruhan adalah kualitas pendidikan nasional. Demoralisasi di kalangan guru adalah musuh utama pendidikan.
Guru yang merasa diperlakukan tidak adil kehilangan semangat mengajar. Enthusiasme mereka untuk mengembangkan metode inovatif, memeriksa tugas siswa hingga larut malam, atau mendampingi siswa berprestasi, akan runtuh. Yang tersisa hanyalah rutinitas dan kelelahan.
Kita tidak ingin melihat guru hebat meninggalkan profesi karena terlalu mengejar keadilan ekonomi, atau guru-guru terbaik berbondong-bondong pindah ke profesi lain yang menjanjikan kesejahteraan lebih baik. Pengabdian tidak boleh menjadi alat untuk membenarkan kemiskinan struktural.
Pemerintah: Pertanggungjawaban Pembiayaan Gizi
Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan tersendiri. Dana besar untuk pegawai SPG berasal dari kluster yang berbeda, yaitu kluster kesehatan dan perlindungan sosial dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Prioritasnya adalah kecepatan dan ketepatan distribusi gizi, sehingga tenaga kerja harus diberi insentif memadai untuk menjaga loyalitas dan mengurangi kebocoran.
Namun, argumen ini dianggap lemah oleh kalangan pendidikan. "Kesehatan fisik anak penting, tapi kesehatan otak juga penting. Jangan ada dikotomi antara memerangi stunting dengan membiarkan guru kelaparan," ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Mencari Jalan Tengah: Harmonisasi Sejahteraan
Solusi yang ditunggu adalah harmonisasi kebijakan. Pemerintah tidak perlu mengurangi insentif pegawai gizi, tetapi harus berani menaikkan insentif guru non-ASN ke level yang lebih manusiawi.
Salah satu opsi yang muncul adalah pemberian insentif tambahan bagi guru honorer yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Ini bisa menjadi bentuk afirmasi untuk melindungi guru-guru senior dari ancaman kemiskinan.
Polemik kesejahteraan guru vs pegawai gizi bukan sekadar soal cek-cok anggaran. Ini adalah ujian bagi negara untuk mempertontonkan apakah pemerintah benar-benar menjadikan guru sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa" atau sekadar "hero ke-3" setelah uang dan politik.
Tahun 2026 adalah tahun krusial. Guru honorer menunggu bukti konkret, bukan sekadar janji manis di podium pidato. Jika tuntutan setara UMP tetap diabaikan, maka bukan tidak mungkin gelombang protes besar-besaran akan kembali mengguncang istana pendidikan.
0 Comments