Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 10 Januari 2026 – Jagat pendidikan nasional kembali dihangatkan dengan perdebatan sengit mengenai komposisi anggaran tahunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik ini menyusul terungkapnya data bahwa program MBG menyerap porsi hingga 44,2% dari total anggaran pendidikan. Nilai nominalnya mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp335 triliun. JPPI menilai alokasi dana yang sangat besar ini telah “menjarah” pos-pos anggaran vital lainnya yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kualitas pendidikan jangka panjang.

Dominasi Anggaran MBG di Tengah Keterbatasan Fiskal

Dalam laporannya, JPPI menyoroti ketimpangan struktur anggaran pendidikan saat ini. Meskipun tujuan program MBG untuk meningkatkan gizi siswa dinilai mulia, namun alokasinya yang hampir menyentuh separuh dari total kue anggaran dinilai tidak proporsional.

Kondisi ini diperparah dengan status fiskal negara yang masih tengah berupaya pemulihan. Porsi 44,2% untuk satu program komprehensif seperti MBG meninggalkan ruang gerak yang sangat sempit bagi sektor-sektor lain dalam ekosistem pendidikan.

JPPI menyebut fenomena ini sebagai bentuk “penjarahan” secara halus terhadap anggaran pendidikan. Istilah “penjarahan” di sini merujuk pada tersedotnya dana yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan standar layanan pendidikan dasar.

Korban Utama: Perbaikan Sekolah Rusak

Dampak paling nyata dari tergerusnya alokasi anggaran ini adalah tertundanya perbaikan sekolah-sekolah rusak di seluruh Indonesia. Ribuan sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, kini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.

Banyak sekolah yang memiliki atap bocor, dinding retak, lantai ambles, dan fasilitas sanitasi yang tidak layak pakai. Dana untuk memperbaiki infrastruktur ini harus dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan operasional program makan siang.

“Kita prihatin dengan atap sekolah yang bocor dan ruang kelas yang tidak layak huni. Bagaimana siswa bisa belajar dengan fokus jika mereka harus berpindah tempat karena hujan masuk ke dalam kelas?” ujar perwakilan JPPI.

Mereka berargumen bahwa kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar adalah hak dasar siswa yang tidak boleh dikompromikan dengan program lain, sebaikpun program gizi tersebut penting.

Dilema: Antara Nutrisi dan Infrastruktur

Polemik anggaran MBG & pendidikan ini sejatianya menegaskan kembali dilema klasik dalam pembangunan manusia: mana yang didahulukan, kesehatan fisik atau kelayakan fasilitas?

Pemerintah berpandangan bahwa investasi gizi adalah investasi masa depan. Anak yang cerdas secara kognitif membutuhkan asupan gizi yang cukup. Tanpa gizi yang baik, proses penyerapan ilmu pengetahuan akan terhambat, bagaimanapun bagusnya fasilitas sekolah tersebut.

Namun, di sisi lain, ahli pendidikan dan arsitektur sekolah berpendapat bahwa lingkungan belajar memainkan peran krusial dalam psikologi belajar. Sekolah yang rusak menciptakan rasa tidak aman dan menghambat proses KBM.

Tuntutan Evaluasi dan Rebalancing Anggaran

Menyikapi polemik ini, JPPI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Mereka menuntut adanya rebalancing atau penyeimbangan kembali alokasi dana.

Usulan yang dilontarkan antara lain adalah menurunkan porsi anggaran MBG secara bertahap, sambil mengalihkan efisiensi tersebut ke dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk perbaikan sekolah. Selain itu, perlu ada strategi pendanaan inovatif untuk MBG agar tidak terus bergantung pada porsi besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan.

Implikasi Jangka Panjang bagi SDM

Jika ketimpangan anggaran ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas output pendidikan. Siswa mungkin akan memiliki gizi yang lebih baik, namun mereka lulus dari sekolah yang fasilitasnya memprihatinkan.

Hal ini berpotensi menurunkan daya saing lulusan Indonesia di kancah global. Infrastruktur sekolah yang representatif adalah bagian dari standar pendidikan internasional yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah pusat diminta untuk lebih peka terhadap suara di lapangan. Kebijakan yang populistis seperti MBG harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab menjaga aset negara berupa gedung dan fasilitas sekolah agar tidak roboh sebelum waktunya.