Jakarta, 30 April 2026 — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan prodi tak relevan tidak akan ditutup, melainkan dikembangkan. Pernyataan disampaikan dalam forum kebijakan pendidikan tinggi di Jakarta pada 29 April 2026.
Kampus diminta melakukan pembaruan kurikulum setiap 2–4 tahun. Model yang diadopsi adalah continuous improvement, atau perbaikan berkelanjutan, yang meniru praktik negara maju. Continuous improvement berarti evaluasi dan revisi kurikulum dilakukan terus-menerus berdasarkan data kebutuhan industri dan perkembangan ilmu. Artikel ini disusun berdasarkan rekaman resmi acara 29 April dan konfirmasi Humas Kemdiktisaintek pada 30 April 2026.
Apa yang Dimaksud Mendikti dengan Prodi Tak Relevan?
Prodi tak relevan merujuk pada program studi yang kurikulumnya tertinggal dari kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Mendikti tidak menyebut nama prodi, tetapi menekankan relevansi diukur dari serapan lulusan dan kesesuaian kompetensi.
Menurut pernyataan Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Jakarta 29 April 2026, prodi yang lulusannya sulit terserap bukan berarti gagal, melainkan butuh pembaruan. Kriteria penilaian relevansi prodi belum dirinci dalam pernyataan 29 April. Hingga 30 April, daftar prodi yang masuk kategori tak relevan belum dirilis Kemdiktisaintek.
Pendekatan ini berbeda dengan wacana sebelumnya yang mengusulkan penutupan prodi sepi peminat. Mendikti memilih jalan pengembangan karena menutup prodi membutuhkan proses panjang dan berdampak sosial.
Mengapa Dikembangkan, Bukan Ditutup?
Pengembangan dipilih karena lebih cepat, murah, dan menjaga keberlanjutan SDM dosen. Menutup prodi berarti kehilangan aset intelektual dan infrastruktur yang sudah dibangun puluhan tahun.
Mendikti menilai banyak prodi di Indonesia memiliki fondasi kuat tetapi kurikulum usang. Dengan update, prodi tersebut bisa bertransformasi menjadi relevan tanpa harus memulai dari nol. Model ini meniru praktik negara maju yang melakukan revitalisasi, bukan eliminasi.
Selain itu, pengembangan menjaga akses pendidikan di daerah. Menutup prodi di kampus daerah 3T akan memaksa mahasiswa merantau. Dengan pengembangan, kampus daerah tetap hidup dan relevan dengan potensi lokal.
Bagaimana Model Continuous Improvement Akan Diterapkan Tiap 2–4 Tahun?
Model continuous improvement akan diterapkan melalui evaluasi kurikulum berkala berbasis data tracer study dan kebutuhan industri. Kampus wajib memperbarui kurikulum minimal setiap 2 tahun untuk bidang teknologi, maksimal 4 tahun untuk sosial humaniora.
Mekanismenya melibatkan tiga tahap. Pertama, audit kurikulum oleh tim internal dan mitra industri. Kedua, revisi capaian pembelajaran lulusan. Ketiga, implementasi dan monitoring. Siklus ini berulang, sehingga kurikulum tidak pernah statis.
Kemdiktisaintek akan menyediakan platform data nasional untuk memantau relevansi. Kampus yang tidak update akan mendapat catatan dalam akreditasi. Namun, indikator continuous improvement yang akan dipakai belum diumumkan secara rinci.
Negara rujukan yang disebut adalah Jerman dan Korea Selatan, yang melakukan revisi kurikulum vokasi tiap dua tahun. Indonesia akan mengadopsi prinsipnya, disesuaikan dengan konteks nasional.
Rincian yang Belum Diumumkan Publik
Hingga 30 April, beberapa rincian belum tersedia. Pertama, transkrip pidato lengkap 29 April belum diunggah di kemdiktisaintek.go.id. Kedua, definisi operasional "prodi tak relevan" belum ada. Ketiga, mekanisme update kurikulum 2–4 tahun belum dijabarkan dalam peraturan.
Contoh prodi yang disebut dalam diskusi juga belum dipublikasikan. Apakah yang dimaksud adalah prodi sastra daerah, filsafat, atau teknik konvensional, publik belum tahu. Mekanisme pendanaan untuk pengembangan kurikulum juga belum jelas.
Tanpa rincian ini, kampus masih menunggu petunjuk teknis. Rektor diminta bersiap, tetapi belum tahu indikator apa yang akan dinilai.
Dampak Kebijakan Ini ke Kampus di Jawa Timur
Di Jawa Timur, kebijakan ini disambut positif. Kampus besar seperti Universitas Brawijaya dan ITS sudah melakukan revisi kurikulum tiap tiga tahun. Namun kampus menengah masih kesulitan.
Di Malang, beberapa prodi di Universitas Negeri Malang sedang merevisi kurikulum berbasis Outcome Based Education. Prodi Pendidikan Sejarah misalnya, menambahkan mata kuliah digital humanities agar relevan. Ini sejalan dengan arahan Mendikti.
Kebijakan pengembangan, bukan penutupan, memberi napas bagi prodi dengan peminat sedikit tetapi penting bagi kebudayaan. Prodi Bahasa Jawa di Unesa misalnya, bisa dikembangkan dengan menambah konsentrasi bahasa untuk industri kreatif, bukan ditutup.
Namun tantangan ada pada SDM. Dosen senior yang terbiasa kurikulum lama perlu dilatih. Tanpa dukungan pelatihan, continuous improvement hanya menjadi jargon.
Konteks Kebijakan Nasional
Kebijakan ini bagian dari visi Mendikti memperkuat daya saing perguruan tinggi Indonesia. Prof. Brian Yuliarto, yang menjabat sejak 19 Februari 2025, memiliki fokus pada riset dan hilirisasi. Pengembangan prodi adalah fondasi untuk menghasilkan lulusan siap industri.
Sebelumnya, wacana penutupan prodi menimbulkan keresahan. Dengan pernyataan 29 April, pemerintah memberi kepastian. Prodi tidak akan dihapus, tetapi didorong berevolusi.
Model continuous improvement juga sejalan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi, mempercepat relevansi.
Implikasi ke Depan
Kebijakan ini akan memengaruhi akreditasi 2027. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kemungkinan akan memasukkan indikator pembaruan kurikulum sebagai syarat unggul. Kampus yang tidak update tiap 2–4 tahun berisiko turun peringkat.
Daya saing lulusan diharapkan meningkat. Lulusan dari prodi yang terus diperbarui akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi. Ini penting untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga.
Bagi rektor, yang perlu dipantau adalah tiga hal. Pertama, terbitnya petunjuk teknis continuous improvement. Kedua, alokasi dana pengembangan kurikulum dari Kemdiktisaintek. Ketiga, pelatihan dosen untuk desain kurikulum berbasis industri.
Dengan pendekatan dikembangkan, bukan ditutup, pemerintah memberi pesan: relevansi adalah tanggung jawab bersama, bukan alasan untuk menyerah pada perubahan zaman.
0 Comments