Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 24 Januari 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah baru untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan bangsa mendapatkan sorotan tajam dari kalangan ekonom. Institute for Development of Economics and Finance (IDEAS), sebuah lembaga think tank ternama, mengkritik pelaksanaan program yang direncanakan bersifat universal atau merata tersebut.

IDEAS menilai bahwa penerapan skema universal (untuk semua) berpotensi membebani keuangan negara secara tidak efisien. Sebagai alternatif, IDEAS mengusulkan agar pemerintah mengadopsi skema bertarget wilayah.

Dalam pandangan ini, bantuan makan bergizi seharusnya tidak diberikan ke seluruh pelosok negeri tanpa pandang bulu, melainkan difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi, angka kemiskinan besar, dan keterbatasan akses gizi.

Efisiensi di Tengah Defisit

Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan tantangan fiskal yang tidak ringan. IDEAS berpendapat bahwa anggaran negara terbatas dan harus dikelola dengan prinsip cost-benefit yang rasional.

Jika program MBG dijalankan secara merata untuk 83 juta penduduk sasaran, estimasi biayanya bisa membengkak hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Angka ini berisiko menggangu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika tidak didukung oleh penerimaan pajak yang signifikan.

Dengan menerapkan skema bertarget wilayah, pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran yang signifikan. Dana yang hemat tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan strategis lainnya, seperti perbaikan infrastruktur sekolah, pengadaan panel digital, atau insentif bagi guru.

"Prioritas kita adalah menyelamatkan generasi yang benar-benar membutuhkan. Tidak logis membagikan susu gratis kepada keluarga kaya di kawasan elite Jakarta, sementara di desa tertinggal Papua masih banyak anak yang kekurangan gizi akut," ujar Ekonom Senior IDEAS dalam keterangan tertulisnya.

Mekanisme Skema Bertarget Wilayah

Skema yang diusulkan IDEAS bukan berarti memilih perorangan satu per satu yang ribet dan berpotensi salah sasaran (leakage). Melainkan menggunakan pendekatan geografis atau area-based targeting.

Pemerintah dapat memetakan kabupaten atau kota berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan (IPK) dan data stunting. Daerah yang skor kesehatannya di bawah rata-rata nasional otomatis mendapatkan alokasi penuh program MBG.

Keuntungan pendekatan ini adalah:

1. Administrasi Lebih Mudah: Eksekusi program bisa fokus pada distribusi logistik ke daerah tertentu saja.
2. Pengawasan Lebih Ketat: Kualitas makanan dan kebersihan bisa lebih diawasi karena cakupan wilayahnya lebih sempit.
3. Dampak Maksimal: Penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah prioritas akan terlihat lebih cepat dan signifikan.

Dampak Sosial dan Potensi Stigma

Namun, kritik terhadap skema universal ini juga mendapat tantangan dari sisi sosial. Para pendukung MBG universal berargumen bahwa pendekatan bertarget dapat memicu stigma sosial atau ketidakadilan perasaan di masyarakat.

Jika di satu desa ada dua sekolah, sekolah A dapat makanan gratis karena masuk zona merah stunting, sedangkan sekolah B tidak dapat karena masuk zona aman, hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Selain itu, definisi "miskin" atau "membutuhkan" seringkali berubah secara dinamis. Banyak keluarga "borderline" (miskin tapi tidak terdaftar dalam data) yang bisa terlewat dalam skema bertarget.

Menanggapi hal ini, IDEAS menegaskan bahwa stigma dapat diminimalisir jika komunikasi pemerintah dilakukan dengan baik. Pemerintah harus menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk affirmative action atau tindakan afirmatif untuk daerah yang tertinggal, bukan diskriminasi.

Tantangan Implementasi dan Data

Kunci sukses dari skema bertarget wilayah yang diusulkan IDEAS terletak pada akurasi data. Pemerintah tidak boleh mengandalkan data lama yang statis. Diperlukan pembaruan data real-time yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, dan relawan di lapangan.

Tanpa data yang akurat, skema bertarget justru bisa berubah bencana. Daerah yang sebenarnya membutuhkan justru terlewat, sementara daerah yang tidak membutuhkan menerima bantuan karena "keberuntungan" statistik.

Oleh karena itu, IDEAS menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu (pilot project) di beberapa provinsi dengan beban gizi terberat sebelum implementasi nasional skala besar.

Mencari Titik Temu

Debat antara skema universal dan skema bertarget wilayah ini adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tujuan akhirnya sama: ingin memiliki generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kompetitif.

Kritik dari IDEAS tentang efisiensi anggaran masuk akal dari perspektif keuangan negara. Namun, pemerintah juga memiliki visi politik untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Solusi terbaik mungkin bukan memilih salah satu secara ekstrem, tetapi mencari jalan tengah. Mungkin pemerintah bisa mengadopsi skema bertarget wilayah dengan persentase cakupan yang fleksibel, atau menerapkan skema bertahap di mana tahun-tahun awal fokus pada daerah krisis, lalu perlahan melebarkan cakupan jika anggaran memungkinkan.

Program MBG adalah investasi masa depan yang sangat besar. Seperti halnya investasi bisnis, ia membutuhkan perencanaan matang, perhitungan risiko yang hati-hati, dan strategi eksekusi yang efisien agar tidak merugikan kepentingan nasional jangka panjang.