JAKARTA, INFOPENDIDIKAN.BIC.ID — Program strategis nasional Sekolah Rakyat (SR), yang baru diluncurkan pada Juli 2025, segera menghadapi tantangan serius di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM). Hingga awal Desember 2025, terkonfirmasi terjadi gelombang pengunduran diri signifikan di kalangan tenaga pendidik yang baru ditempatkan, dengan jumlah guru yang mundur berkisar antara 140 hingga 160 orang di berbagai wilayah.  

Pengunduran diri ini terjadi kurang dari sebulan setelah peluncuran program oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun total guru yang lolos seleksi dan kini bertugas masih mencapai 1.326 orang dari 1.469 yang diterima , angka pengunduran diri ini memicu evaluasi mendalam terhadap kebijakan penempatan guru yang dinilai terlalu sentralistik dan kaku.  

Pemicu Utama: Jarak, Logistik, dan Kesempatan Kerja Alternatif

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa alasan utama di balik gelombang pengunduran diri tersebut adalah masalah lokasi penempatan. Sebagian besar guru merasa terbebani oleh lokasi penugasan yang terlalu jauh dari domisili mereka, yang menyebabkan kendala logistik, transportasi, dan biaya operasional yang tinggi.  

“Alasan utama guru mundur adalah lokasi penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Ini menyulitkan adaptasi, apalagi jika tidak didukung akses transportasi yang memadai,” ujar Mensos Gus Ipul.  

Selain kendala geografis, beberapa guru yang mengundurkan diri ternyata telah mendapatkan peluang kerja yang lebih stabil, seperti diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau menemukan pekerjaan lain yang lebih sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program SR menawarkan kesempatan, ia masih kalah bersaing dengan stabilitas karier yang ditawarkan oleh status kepegawaian lain.  

Di Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) 24 Gowa, Sulawesi Selatan, misalnya, Kepala Sekolah Anwar melaporkan adanya dua guru yang mengundurkan diri bahkan sebelum memulai tugas. Salah satu guru di antaranya berdomisili di Yogyakarta dan menghadapi kesulitan relokasi karena alasan keluarga, di mana pasangannya juga merupakan seorang ASN. Kejadian ini meninggalkan SRMP 24 Gowa dengan kekurangan tenaga pengajar, dengan hanya sembilan guru aktif untuk melayani 150 siswa.  

Respons Pemerintah: Stok Guru PPG Menjadi Penyangga Utama

Menanggapi instabilitas SDM ini, pemerintah segera mengambil langkah antisipatif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa ketersediaan guru untuk program Sekolah Rakyat tetap memadai.

“Tidak masalah, karena stok guru [yang tersedia] di Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) sangat besar,” kata Menko Muhaimin.  

Mensos Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lebih dari 50.000 guru cadangan dari kelompok lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang siap untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Ketergantungan pada pool lulusan PPG ini menunjukkan bahwa program profesionalisme guru kini juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko logistik dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional.  

Pemerintah berjanji untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan Sekolah Rakyat, termasuk mengoptimalkan penempatan guru, sejalan dengan komitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok daerah.  

Kritik DPR dan Pengamat: Kegagalan Sistem Sentralistik

Gelombang pengunduran diri ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, yang menyoroti kegagalan mendasar dalam mekanisme penempatan guru yang diatur dari pusat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menilai kebijakan penentuan lokasi penugasan tanpa konsultasi atau tanpa memberikan pemahaman awal kepada guru adalah tindakan yang tidak profesional. Ia berargumen bahwa kebijakan ini mengabaikan kepentingan kesejahteraan guru dan pada akhirnya merugikan siswa. Singgih mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan penempatan Sekolah Rakyat dan mencari solusi komprehensif.  

Kritik struktural juga disampaikan oleh Yanuar Nugroho, pemerhati kebijakan publik dari Nalar Institute. Ia menggarisbawahi bahwa sistem penempatan guru yang digunakan adalah terlalu sentralistik dan kaku.  

“Sistem administrasi yang diatur pusat ini terlalu rigid, mengabaikan realitas sosial dan geografis di lapangan. Ini menyebabkan ketidakcocokan antara kebutuhan pendidikan di daerah dan kesiapan logistik pribadi para guru,” jelas Yanuar.  

Senada dengan itu, Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam proses penempatan. Menurut Ubaid, kebijakan yang bersifat one-way dari pusat akan terus menimbulkan masalah di lapangan karena Pemda adalah pihak yang paling memahami kondisi geografis dan sosial-ekonomi di wilayahnya masing-masing.  

Reformasi Penempatan: Konsultasi dan Desentralisasi

Analisis para pengamat menyimpulkan bahwa solusi jangka panjang tidak terletak pada terus menerus menggunakan lulusan PPG sebagai “pemadam kebakaran” untuk mengisi kekosongan, tetapi pada reformasi sistem penempatan itu sendiri. Ubaid Matraji menyarankan agar guru Sekolah Rakyat dilibatkan sejak awal dalam penentuan lokasi mengajar melalui mekanisme konsultasi atau survei preferensi.  

Melalui konsultasi, guru dapat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap tempat penugasan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan pengunduran diri yang disebabkan oleh masalah logistik yang seharusnya dapat diantisipasi.  

Meskipun pemerintah berjanji untuk melanjutkan evaluasi dan memastikan program berjalan lancar, tantangan gelombang pengunduran diri ini menjadi alarm penting bagi efektivitas implementasi kebijakan strategis di lapangan. Ini menegaskan bahwa suksesnya visi besar pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana dan suplai guru, tetapi juga pada mekanisme administrasi yang manusiawi, fleksibel, dan terdesentralisasi.