Oleh: Tim Redaksi
Infopendidikan.bic.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru saja melepaskan kebijakan yang langsung mengubah peta ujian di Indonesia. Melalui Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah resmi menggabungkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) ke dalam rumpun Asesmen Nasional (AN). Kebijakan ini mulai berlaku tahun ini untuk jenjang SD dan SMP, menggantikan regulasi lama yang memisahkan keduanya. Ini bukan sekadar penggabungan nama, melainkan perubahan fondasi cara kita menilai anak didik.
Mengapa berita ini penting? Karena selama ini, dua "dunia" ini punya tujuan sangat berbeda. TKA identik dengan seleksi ketat (siapa yang pintar dan siapa yang tidak), sementara AN adalah alat ukur evaluasi (bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah itu). Menggabungkan keduanya berarti mencampur "ujian kelulusan" dengan "peta kemampuan".
Bagi orang tua dan siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, berita ini memicu kecemasan: Apakah nilai AN yang dulu tidak menentukan kelulusan, kini akan jadi penentu nasib anak? Bagi guru, ini soal beban kerja dan logistik. Dan bagi industri bimbingan belajar (bimbel), ini adalah bencana atau surga? Jawabannya ada di detail kebijakan yang sering terlewat.
Mengapa TKA dan AN Dijadikan Satu?
Dalam rilis resmi yang kami kaji, pemerintah beralasan ini soal efisiensi. Selama ini, siswa mengerjakan terlalu banyak tes. Ada tes untuk masuk jenjang berikutnya, ada AN untuk pemetaan, ada ujian sekolah. Pemerintah ingin memangkas redundansi itu.
Kabar baiknya, siswa tidak akan dijejali dengan hari-hari ujian yang panjang. Semua diambil dalam satu waktu. Tapi, kenyataannya tidak sesederhana itu. Integrasi ini menyimpan benang kusut di balik konsep "efisiensi" tersebut.
"Tujuan utama kami adalah menutup kesenjangan antara evaluasi dan seleksi. Selama ini anak-anak belajar dua paket: satu untuk AN, satu lagi untuk TKA. Dengan digabung, kita berharap beban mereka berkurang, dan data yang kita dapatkan lebih akurat untuk perbaikan sistem," ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Bom Waktu "Selektif" dalam Kerangka "Evaluatif"
Di sinilah letak Information Gain yang sering teraba. Kami melihat ada anomali besar dalam konsep ini.
Asesmen Nasional (AN) yang lama berbasis literasi dan numerasi. Soalnya bukan "Apa ibukota Indonesia?" tapi "Bagaimana cara menyelesaikan masalah banjir di Jakarta?". AN mengukur penalaran (logika).
Sementara TKA, meski konsepnya akademik, seringkali dalam praktiknya masih menyentuh pengetahuan faktual dan konsep mata pelajaran spesifik (seperti pengetahuan sains dasar atau pengetahuan sosial).
Pertanyaan kritisnya: Jika TKA digabung, apakah format soal AN yang murni logika tadi akan "tercemar" soal-soal hafalan?
Kami menduga kuat, format soal akan berubah total. TKA yang bersifat selektif membutuhkan distribusi nilai yang menyebar (ada yang bodoh, ada yang pintar). Sedangkan AN berharap semua anak berkembang. Ketika digabung, pihak yang paling dirugikan adalah anak-anak yang lambat belajar. Mereka yang tadinya hanya diukur "kemampuan baca tulisnya", kini mungkin jadi "nilai standar akademiknya".
Jawaban mengejutkan dari sumber kami: "Kami tidak menggunakan hasil AN untuk kelulusan. Tetapi, komponen TKA di dalamnya bisa jadi rujukan penerimaan beasiswa atau jalur prestasi ke jenjang selanjutnya."
Nah, ini dia. Jadi secara hukum, anak tidak akan tidak lulus karena nilai AN buruk. Tapi, peluangnya untuk masuk sekolah favorit melalui jalur prestasi akademik (yang biasanya memakai nilai TKA) kini sangat bergantung pada nilai AN ini. Orang tua harus ekstra cermat membaca situasi ini.
Nasib Sekolah yang Harus "Ngantri" Komputer
Hal lain yang luput dari perhatian publik adalah sisi infrastruktur. AN adalah ujian berbasis komputer (CBT). TKA juga CBT.
Kenyataannya, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki laboratorium komputer yang memadai. Di banyak sekolah negeri di daerah, rasio komputer dan siswa adalah 1 banding 10. Untuk mengakalinya, sekolah menerapkan sistem shifting (bergantian). Kelas A pagi ujian, Kelas B siang ujian.
Masalahnya, ketika TKA (yang sifatnya selektif) digabung, keamanan soal jadi sangat krusial. Dalam ujian seleksi seperti UTBK, soal di sesi pagi dan sore harus berbeda untuk mencegah kebocoran.
Apakah Kemendikdasmen sudah menyiapkan bank soal yang cukup untuk shifting ini? Jika bank soal sedikit, dan siswa siangan mendapatkan bocoran soal dari siswa pagian, maka keadilan seleksi akan rusak total. Ini adalah celah kebocoran besar yang berpotensi terjadi jika logistik soal tidak dikelola ketat.
Industri Bimbel: Harus Ganti "Kurikulum" Drilling
Dampak ekonomi dari kebijakan ini sangat besar. Orang tua mengeluarkan jutaan rupiah untuk bimbingan belajar (Bimbel).
Selama ini, banyak Bimbel yang menjual paket "Drilling Soal TKA". Mereka melatih anak menghafal rumus cepat fisika, kimia, atau ekonomi (untuk SMP/SD sederajat). Lalu, soal AN yang berbasis literasi dan numerasi tidak terlalu banyak dilatih karena dianggap "tidak menentukan masuk sekolah".
Dengan adanya Permendikdasmen 9/2026, pola belajar ini salah kaprah. Karena TKA kini terintegrasi, bobot soal logika (Literasi/Numerasi) akan sangat dominan. Bimbel yang masih berkutat pada soal-soal hafalan konsep lama, akan tertinggal. Orang tua perlu waspada: jangan biarkan anak Anda latihan soal yang salah.
Analisis Redaksi: Antara Efisiensi dan Kebingungan
Dalam Tim Redaksi InfoPendidikan, kami melihat kebijakan integrasi ini sebagai pedang bermata dua.
Di satu sisi, kami sangat mendukung penghapusan "ujian ganda". Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat anak SD kelas 6 harus menghadapi tiga jenis ujian dalam setahun. Integrasi ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional negara. Ini langkah yang bijak secara manajemen birokrasi.
Namun, di sisi lain, pemerintah terlalu optimistis dengan asumsi bahwa sekolah dan guru siap dengan perubahan format ini. Kami melihat adanya potensi kekacauan interpretasi di tingkat sekolah.
Banyak Kepala Sekolah yang keliru memaknai "Integrasi TKA" sebagai "Ujian Kelulusan Baru". Hal ini berpotensi memicu kembali praktik pengayaan soal berlebihan (drilling) kepada siswa, yang justru bertentangan dengan semangat AN yang ingin mengukur kemampuan murni, bukan hasil hafalan.
Selain itu, soal infrastruktur shifting yang kami sebutkan tadi adalah bom waktu. Jika terjadi kebocoran soal antar sesi karena sistem bank soal yang lemah, maka korban utamanya adalah anak-anak dari sekolah miskin yang fasilitas komputernya terbatas. Mereka akan mengerjakan soal di sore hari dengan risiko kelelahan dan kecurangan yang lebih tinggi. Keadilan selektif TKA akan dipertanyakan.
Apa yang Harus Dilakukan Siswa dan Orang Tua Selanjutnya?
Kami menyarankan langkah-langkah konkret berikut agar Anda tidak tertinggal:
- Ubah Cara Belajar: Jangan fokus lagi pada menghafal definisi atau rumus matematika tanpa konteks. Latih anak untuk berpikir logis. Misalnya, bukan "Berapa hasil 3+2?", tapi "Jika Ayah punya 3 apel dan membeli 2 lagi, bagaimana caranya membaginya ke 2 anak?" Ini esensi Literasi dan Numerasi.
- Tanyakan ke Sekolah: Orang tua harus aktif bertanya ke wali kelas: "Apakah format latihan soal tahun ini sudah menyesuaikan integrasi TKA? Atau masih memakai soal lama?" Ini penting agar anak tidak salah strategi belajar.
- Cek Fasilitas Ujian: Bagi orang tua yang anaknya bersekolah di tempat dengan fasilitas minim, pastikan anak sudah terbiasa mengoperasikan komputer. Jangan sampai anak gagal karena error teknis atau tidak bisa menggunakan mouse, bukan karena tidak bisa menjawab soal.
- Jangan Terjebak Bimbel Murahan: Evaluasi tempat bimbel anak. Tanyakan apakah mereka sudah mengubah modulnya. Jika mereka masih memberikan rangkuman materi hafalan tebal, itu tandanya mereka belum menyesuaikan diri.
Perubahan ini besar, tapi dengan persiapan yang tepat, ini sebenarnya kabar baik. Anak-anak kita akan didorong untuk berpikir, bukan sekadar menghafal. Tugas kita sekarang adalah memastikan pemerintah dan sekolah tidak membuat jalan buntu dalam penerapannya.
0 Comments