Oleh: Tim Redaksi
Info Pendidikan BIC, 29 Januari 2026 – Sorotan publik kini tertuju fokus ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebuah langkah hukum bersejarah sedang berlangsung yang berpotensi mengubah peta kebijakan fiskal Indonesia. Tim hukum yang tergabung dalam koalisi peduli pendidikan secara resmi mengajukan permohonan uji materiil ke MK terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimasukkan ke dalam sektor pendidikan.
Inti dari gugatan konstitusional ini adalah perdebatan mendasar: Apakah membiayai makanan bisa dikategorikan sebagai pemenuhan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan? Isu ini mencuat setelah rincian APBN 2026 menunjukkan perbedaan angka yang sangat tajam. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab MBG menerima alokasi dana fantastis sebesar Rp268 Triliun. Jumlah ini jauh melampaui anggaran yang diterima Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang hanya sekitar Rp56,6 Triliun.
Tim penggugat mengkhawatirkan kondisi ini memicu fenomena ekonomi yang dikenal sebagai crowding out effect atau efek penyingkiran. Besarnya dana yang tersedot untuk belanja pangan berpotensi menggerus (menyingkirkan) pos anggaran vital untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan infrastruktur sekolah.
Dinamika Sidang dan Dalil Konstitusional
Suasana di gedung MK berlangsung alot saat tim hukum memaparkan dalil-dalil mereka. Argumen utama mereka bersandar pada Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.
"Interpretasi kami terhadap konstitusi adalah bahwa 20% anggaran pendidikan adalah instrumen strategis untuk membangun kapasitas intelektual bangsa, bukan membiayai konsumsi pangan sehari-hari. Memasukkan MBG ke dalam pagu pendidikan adalah distorsi makna pendidikan itu sendiri," ujar Ketua Tim Hukum Penggugat saat ditemui usai sidang pendahuluan.
Mereka berpendapat bahwa MBG lebih tepat dikategorikan sebagai belanja kesejahteraan sosial atau belanja kesehatan publik. Dengan menyatukannya dalam basket pendidikan, pemerintah memang secara teknis memenuhi kewajiban 20%, tetapi secara substansi "merampok" hak anak untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak.
Angka yang Mencengangkan: Rp268T vs Rp56,6T
Mari kita bedah angkanya. Alokasi Rp268 Triliun untuk Badan Gizi Nasional adalah angka yang luar biasa besar. Dalam sejarah keuangan negara, jarang ada lembaga non-kementerian atau lembaga baru yang mendapatkan jatah anggaran setengah dari APBN.
Sebagai pembanding, Kemendikdasmen yang menaungi ribuan sekolah dasar dan menengah, serta jutaan guru, hanya "diberi jatah" Rp56,6 Triliun. Perbandingan 1 banding 5 ini adalah indikator bahwa prioritas tahun ini sangat bergeser drastis ke arah pemenuhan gizi fisik.
Kekhawatiran muncul, jika Rp268 Triliun itu dikurangi untuk kebutuhan logistik bahan makanan, gaji koki, biaya distribusi, dan manajemen supply chain, maka sisa dana yang tersisa untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan renovasi sekolah akan teramat sangat minim.
Para praktisi pendidikan menyebutkan ini sebagai ironis. Di saat kita bicara tentang Indonesia Emas 2045 yang mengandalkan kompetensi SDM, anggaran penopang otak (sekolah) justru disalip oleh anggaran penopang perut (makan).
Crowding Out Effect: Makan atau Berpikir?
Dalam ilmu ekonomi publik, crowding out effect terjadi ketika pengeluaran pemerintah di satu area meningkat sedemikian rupa sehingga mengurangi investasi di area lain yang sebenarnya juga penting.
Dalam konteks gugatan ini, para akademisi pendidikan menggambarkan skenario horor yang mungkin terjadi:
- Blok Dana: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk menaikkan tunjangan profesi guru atau membangun laboratorium sains, harus dikompresi karena porsi pendidikan di APBN "penuh" oleh anggaran BGN.
- Prioritas Salah: Sekolah membutuhkan akses internet (panel digital) dan buku pelajaran, tetapi pengadaan tersebut tertunda karena keterbatasan anggaran, sementara uang triliunan mengalir ke bawang, cabai, dan daging untuk makan siang siswa.
- Efek Jangka Panjang: Jika anak sehat (berkat MBG) tetapi bodoh (karena kualitas sekolah menurun), maka negara tidak akan mencapai kemajuan. Kesehatan fisik tanpa kecerdasan intelektual hanya akan menghasilkan tenaga kerja kasar, bukan pemimpin bangsa.
"Kita pro anak sehat, tapi kami anti bodoh. Jangan sampai obsesi kita memerangi stunting membuat kita lupa memerangi buta huruf dan buta logika. Jangan sampai perutnya kenyang, tapi otaknya lapar," tegas seorang saksi ahli pendidikan yang dihadirkan tim penggugat.
Pembelaan Pemerintah: Nutrisi adalah Fondasi Belajar
Di pihak lain, pemerintah melalui Jaksa Pengacara Negara tentu memiliki pembelaan kuat. Dalam dokumen jawaban resminya, pemerintah memandang bahwa pemisahan kesehatan dan pendidikan adalah pendekatan lama yang kaku (silos thinking).
Pemerintah berargumen bahwa pendidikan tidak bisa terjadi jika anak tidak sehat atau kekurangan gizi. Anak yang kekurangan protein dan zat besi akan memiliki fungsi kognitif yang rendah. Tidak peduli seberapa bagus gurunya atau seberapa canggih smart classroom-nya, anak yang lemah fisik tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan optimal.
Karena itu, membiayai makanan bagi siswa adalah investasi langsung di dalam kualitas pendidikan. Anggaran Rp268 Triliun untuk BGN ditegaskan bukan sebagai belanja konsumsi habis, melainkan belanja modal (capital expenditure) manusia. Badan Gizi Nasional juga merencanakan standar gizi yang ketat agar uang tersebut tidak sekadar membeli "makanan", tetapi "nutrisi cerdas" yang mampu meningkatkan IQ dan daya konsentrasi siswa.
Dampak Jangka Panjang terhadap Dunia Pendidikan
Apa pun hasil putusan MK nanti, kasus ini telah membuka mata publik bahwa struktur belanja negara sangat menentukan arah masa depan bangsa.
Jika MK mengabulkan gugatan, maka alokasi anggaran MBG harus dikeluarkan dari pagu pendidikan 20%. Ini berarti pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, mungkin dari menaikkan pajak atau menghemat pos lain, agar pos pendidikan bersih kembali untuk keperluan akademik.
Sebaliknya, jika MK menolak gugatan, maka status quo berlaku. Ini berarti Kemendikdasmen harus bersaing ketat (berjudi) dengan BGN untuk mendapatkan porsi dana yang adil. Kementerian pendidikan harus memperjuangkan kenaikan anggaran di tahun-tahun berikutnya agar tidak kalah oleh Badan Gizi.
Fase Transisi yang Kritis
Kita saat ini berada di fase transisi yang kritis. Implementasi MBG sudah berjalan, ribuan dapur produksi sudah dibangun, dan ribuan petugas logistik sudah direkrut. Namun, sistem pendidikan kita masih berjuang pulih dari pandemi.
Para guru honorer masih menuntut diangkat, bangunan sekolah di pelosok masih rusak, dan krisis kekurangan guru di daerah terpencil masih akut. Semua masalah klasik ini menuntut solusi finansial.
Jika seluruh uang negara yang dikategorikan sebagai "pendidikan" habis hanya untuk mengisi piring makan siang siswa, siapa yang akan membiayai perbaikan atap bocor sekolah di NTT? Siapa yang akan membayar gaji guru PAUD di pedalaman Kalimantan?
Gugatan konstitusional ini adalah alarm tanda bahaya sekaligus panggilan untuk kebijakan fiskal yang lebih arif. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara investasi perut dan investasi otak. Keduanya penting, namun jangan sampai prioritas yang satu membunuh potensi yang lain.
Putusan MK yang akan datang akan menjadi standar baru: Apakah hak anak atas makanan bisa dipandang setara dengan hak anak atas belajar dalam konstitusi? Ataukah mereka harus berdiri sendiri-sendiri agar satu tidak memangsa yang lain? Kita semua menunggu keputusan tersebut dengan nafas terhela.
0 Comments