Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada Selasa, 30 September 2026 di Senayan, Jakarta, yang didistribusikan secara terpadu melalui empat jalur utama untuk program sekolah gratis dan kesejahteraan guru.
Pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran pendidikan dalam APBN 2027 sebesar Rp824 triliun. Nilai tersebut meningkat 13,9 persen dibandingkan alokasi pada 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun.
Angka fantastis ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).
Rincian Rp824 Triliun: Dari Mana dan Ke Mana?
Anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan transfer ke daerah Rp735 triliun.
Menteri Keuangan RI mengatakan anggaran pendidikan diarahkan untuk mendukung sejumlah program, termasuk Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, hingga beasiswa.
Ini bukan satu pos di satu kementerian. Suahasil mengatakan nominal anggaran program tersebut mencapai Rp824 triliun pada 2027 yang tersebar di pemerintah pusat maupun daerah serta digunakan oleh berbagai kementerian.
"Kita melihat Rp824 triliun ini kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian, ada yang di Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti, Kementerian Agama, ada juga di Kementerian-Kementerian lain yang lebih kecil," urainya dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (24/9).
Rinciannya yang sudah ketok palu:
Kemendikdasmen: Rp89,1 Triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI mendapatkan tambahan anggaran yang masif mencapai lebih dari Rp28 triliun, membuat total pagu anggarannya melonjak hingga mencapai Rp89,1 triliun. Awalnya cuma Rp61,1 triliun, ditambah Rp28 triliun hasil Panja Banggar.
Kemdiktisaintek: Rp66,44 Triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh tambahan sebesar Rp1,276 triliun sehingga total pagu anggarannya menjadi Rp66,440 triliun yang difokuskan salah satunya untuk program KIP Kuliah.
Sisanya:
Kementerian Agama untuk madrasah dan pesantren, Transfer ke Daerah (TKD) Rp735 triliun untuk gaji dan tunjangan guru daerah, serta LPDP, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Baca juga: RAPBN 2027: Anggaran Pendidikan Tembus Rp 820,9 Triliun, Naik 13,9%
Sekolah Gratis dan Infrastruktur: Mandat MK 03/XXII/2024
Kenapa tiba-tiba sekolah gratis jadi fokus 2027? Karena ada payung hukum baru.
Pada tahun 2027, postur APBN akan mulai melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03/XXII/2024 yang mewajibkan biaya pendidikan tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, digratiskan.
Menkeu Suahasil menegaskan pembiayaan program tersebut sepenuhnya memanfaatkan pos anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027, yakni sebesar 20 persen dari total belanja negara atau berkisar antara Rp820 triliun hingga Rp824 triliun.
Dana untuk program itu tahun depan berasal dari anggaran pendidikan RAPBN 2027 yang ditetapkan 20 persen atau Rp820,9 triliun. Artinya, tidak ada pagu baru. Pemerintah cuma desain ulang uang Rp824 triliun yang ada.
Kemdikdasmen bahkan sudah siapkan PIP Rp450.000 per tahun untuk murid TK mulai 2027 dan Rp5 triliun khusus pilot project sekolah gratis di wilayah 3T.
Berapa Persen yang Benar-Benar Sampai ke Bangku Siswa?
Ini bagian paling penting yang jarang dibahas kompetitor. Rp824 triliun itu gede, tapi berapa yang beneran dirasakan siswa di kelas?
Kita pakai data pembanding APBN 2026 yang strukturnya mirip:
Menteri Keuangan menjelaskan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 dalam RAPBN 2026, yang mencapai Rp757,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp150,1 triliun untuk sekolah dan kampus, Rp401,5 triliun untuk siswa dan mahasiswa, serta Rp178,7 triliun untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
Kalau pakai proporsi itu, dari Rp824 triliun:
- ∼53% atau Rp437 triliun langsung ke siswa/mahasiswa dalam bentuk PIP, KIP Kuliah, BOS
- ∼19% atau Rp156 triliun untuk sekolah dan kampus (renovasi, infrastruktur)
- ∼22% atau Rp181 triliun untuk guru, dosen, tenaga kependidikan
Baca juga: Sengkarut Anggaran Pendidikan – Seri I: Mengapa 20% APBN Jadi 1,3% PDB?
Tapi ada ironi yang diungkap Tirto dan DPR:
Lebih ironis lagi, anggaran pendidikan untuk sekolah kedinasan yang hanya dinikmati sekitar 13 ribu orang mencapai Rp104,5 triliun atau 39 persen dari total anggaran pendidikan. Sementara 62 juta siswa dari SD hingga perguruan tinggi hanya mendapat Rp91 triliun.
Artinya, 39% anggaran pendidikan nasional cuma untuk 13 ribu taruna kedinasan, sementara 62 juta siswa SD-PT cuma kebagian 11% dalam bentuk tertentu. Ini yang bikin Fikri Faqih dari Fraksi PKS berharap porsi yang benar-benar terserap untuk pendidikan murni bisa melonjak ke angka 80 hingga 90 persen dari total anggaran pendidikan.
Belum lagi masalah realisasi. Sayangnya dalam tiga tahun terakhir, kenyataannya anggaran pendidikan pada belanja APBN hanya berkisar 15% sampai 17% dikarenakan 3% sampai dengan 5% merupakan cadangan anggaran pendidikan.
Dan temuan Mendagri Tito Karnavian: "Di lapangan saya menemukan hal yang berbeda, memang betul dana pendidikan yang dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tetapi pada akhirnya peralatan-peralatan yang dibeli hanya untuk di-mark up, tidak terpakai."
Jadi jawaban jujurnya: dari Rp824 triliun, yang benar-benar sampai ke bangku siswa dalam bentuk manfaat langsung sekitar 50-55%. Sisanya habis untuk birokrasi, gaji, cadangan, sekolah kedinasan, dan infrastruktur yang kadang tidak tepat sasaran. PR 2027 adalah bagaimana bikin angka 80-90% murni untuk siswa itu kejadian.
Apa Dampaknya Bagi Siswa dan Guru di 2027?
Kalau distribusi Rp89,1 triliun Kemendikdasmen dan Rp66,44 triliun Kemdiktisaintek ini beneran tepat sasaran, dampaknya:
Buat siswa: SD-SMP negeri dan swasta gratis sesuai mandat MK, PIP tetap jalan, KIP Kuliah nambah Rp1,276 triliun, renovasi sekolah dan madrasah yang rusak berat, dan ada Sekolah Unggul Garuda baru.
Buat guru: Transfer ke Daerah Rp735 triliun jadi kunci. Kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu yang mau diangkat penuh waktu tanpa tes di 2027 sangat tergantung TKD ini.
"Uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" kata Menkeu
Nah, itu pertanyaan yang harus kita kawal bareng-bareng. Bukan cuma gede angkanya, tapi berapa persen yang sampai ke bangku siswa.
