Pasca-Demo BEM SI: 4 Tuntutan Belum Dipenuhi, Pengawalan RUU Sisdiknas Lanjut ke 2027

JAKARTA – Satu hari setelah aksi besar 5 Oktober 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan pengawalan belum selesai. Mereka menagih janji pendidikan gratis Presiden Prabowo dan mendesak pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional dilakukan secara partisipatif, kata Koordinator Wilayah BEM SI Jabodetabek-Banten Adelia Afifatuzzahra di lokasi aksi.

Begitu orasi terakhir selesai dan ban yang sempat dibakar di sisi barat gerbang DPR padam, Jalan Gatot Subroto kembali dibuka. Secara fisik, demo memang sudah bubar. Tapi di grup konsolidasi BEM SI, obrolannya justru baru mulai. Mereka nggak pulang dengan perasaan menang, mereka pulang dengan PR: memastikan empat poin yang tadi diteriakkan lewat megafon tidak berhenti jadi notulen.

Di sisi lain, publik juga nunggu. Janji pendidikan gratis dari TK sampai PT itu kan janji besar, dan RUU Sisdiknas yang digadang-gadang jadi payung hukumnya belum ada kepastian. Makanya fase pasca-demo ini jadi krusial — bukan lagi soal berapa banyak massa yang datang, tapi apakah tuntutan yang dibawa dari jalanan benar-benar nyampe ke meja rapat dan diubah jadi kebijakan.

Dari Jalanan ke Ruang Rapat: Apa Kata DPR?

Pasca demo, bola ada di Komisi X. Usai membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BEM SI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan dan Komisi X menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Komisi X juga meminta BEM SI untuk melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi di perguruan tinggi sebagai masukan sehingga diperoleh kebijakan mengenai biaya pendidikan tinggi yang tepat. Di sisi lain, Komisi X mendesak pencabutan Permendikbud 2/2024 yang dinilai jadi pemicu komersialisasi.

Namun, Panja ini tidak langsung tuntas. Komisi X menyatakan Panja Pembiayaan Pendidikan berlanjut di masa sidang berikutnya, yang artinya pembahasan akan molor. Hal ini yang bikin BEM SI tidak puas.

BEM SI menyatakan akan kembali menggelar aksi pada 20 Oktober mendatang jika tuntutan terkait revisi RUU Sisdiknas dan pendidikan gratis tidak dipenuhi, kata Adelia. Mereka juga menegaskan akan terus turun ke jalan jika RDPU dan pembahasan RUU Sisdiknas tidak diterima.

4 Tuntutan yang Masih Menggantung

Dalam aksi di depan Gedung DPR RI tersebut, BEM SI membawa empat tuntutan utama yang mereka nilai menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem pendidikan nasional.

1. Revisi UU Sisdiknas yang Partisipatif dan Komprehensif

BEM SI minta pembahasan RUU Sisdiknas dibuka, tidak elitis. Mahasiswa minta dilibatkan langsung dalam RDPU. Menurut mereka, kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari regulasi yang berpihak.

2. Pendidikan Gratis yang Benar-Benar Gratis

Bukan slogan. BEM SI menagih janji Presiden Prabowo untuk menggratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Bagi mereka, pendidikan gratis tidak boleh berhenti sebagai slogan atau janji politik, komitmen itu harus dibuktikan lewat regulasi dan anggaran.

3. Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Ini yang paling personal di lapangan. Tuntutan ini mencakup penyelesaian status 2,1 juta guru honorer, gaji setara UMP, dan rekrutmen PPPK yang transparan. Isu ini nyambung dengan kritik terhadap draf RUU Sisdiknas yang masih mencampurkan gaji pokok dengan tunjangan guru.

4. Jaminan Keberlangsungan PTS

Ini poin yang bikin aksi 5 Oktober beda dari aksi-aksi sebelumnya. BEM SI secara eksplisit menuntut jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta dalam penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis. Jika PTN gratis tanpa afirmasi, PTS yang hidup dari UKT bisa kolaps, terutama di wilayah 3T.

Yang Tak Terlihat Setelah Spanduk Diturunkan

Setelah massa bubar dan Gatot Subroto kembali dibuka, ada pekerjaan rumah yang tidak kelihatan di kamera.

Pertama, soal status RUU-nya sendiri. Pada 12 September 2026, Baleg menyatakan bahwa RUU Sisdiknas yang belum selesai dibahas akan menjadi salah satu rancangan yang masuk sebagai carry-over atau luncuran dalam Prolegnas Prioritas 2027. Artinya, RUU yang diharapkan jadi jawaban atas janji pendidikan gratis itu justru belum jadi prioritas untuk dituntaskan tahun ini. Pengawalan jadi lebih panjang dari yang dibayangkan.

Kedua, soal anggaran. Di setiap orasi, mahasiswa mempertanyakan efektivitas 20 persen APBN untuk pendidikan. Di balik itu ada cerita lain yang baru muncul di policy brief: dana MBG yang sebagian besar bersumber dari anggaran pendidikan. Kalau posnya dipakai bergantian, janji pendidikan gratis akan terus jadi tarik-ulur antara dapur dan kelas.

Ketiga, soal guru dan kampus swasta. Di ruang rapat, Panja baru mulai mengumpulkan data kenaikan UKT yang sempat mencapai 500 persen di beberapa PTN. Di luar ruang rapat, guru honorer masih menunggu kepastian, dan pengelola PTS kecil masih menghitung ulang cashflow kalau KIP Kuliah tidak diarahkan ke mereka.

Mengawal Itu Tidak Cukup Sekali Datang

Menurut BIC, fase pasca-demo ini justru lebih penting dari demonya sendiri. Aksi 5 Oktober itu berhasil memaksa DPR membentuk Panja dan membuka ruang RDPU. Tapi kalau setelah itu tidak ada kajian tandingan dari mahasiswa, tidak ada data pembanding soal UKT, PTS, dan gaji guru honorer, Panja akan jalan sendiri.

Pengawalan RUU Sisdiknas yang berlanjut sampai 2027 butuh napas panjang. Nggak cukup dengan satu aksi besar, tapi butuh konsistensi: kajian, audiensi, dan tekanan publik yang terukur. Kalau tidak, empat tuntutan itu akan jadi arsip lagi.

Sampai Kapan Dikawal?

BEM SI sudah kasih deadline moral: 20 Oktober. DPR sudah kasih jawaban prosedural: Panja berlanjut dan RUU jadi carry-over. Di antara dua tanggal itu, ada jeda yang menentukan apakah pendidikan gratis akan jadi regulasi atau tetap jadi janji kampanye.

Buat kamu yang ngikutin isu ini, kawalannya bukan cuma di jalan, tapi juga di dokumen. Tanyakan ke kampusmu: berapa UKT-mu naik? Tanyakan ke guru honorer di sekitarmu: sudah berapa lama statusnya menggantung? Dan tanyakan ke PTS terdekat: kalau PTN gratis, mereka dapat afirmasi apa?