INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan rencana akselerasi digitalisasi sekolah secara masif. Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti, pada Selasa (11/11/2025), memaparkan target ambisius untuk melengkapi setiap sekolah di Indonesia dengan total 6 Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard pada akhir tahun 2027.
Program strategis ini, yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara peluncuran dijadwalkan pada 17 November 2025 di salah satu SMP di Bekasi, menandai dimulainya babak baru digitalisasi pendidikan nasional.
Menteri Abdul Mu'ti menjelaskan, rencana ini akan dilaksanakan secara bertahap untuk memperluas pemanfaatan teknologi pembelajaran digital.
"Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan setiap sekolah mendapatkan satu buah IFP terlebih dahulu," ujar Mu'ti, Selasa (11/11/2025).
Menurut data Kemendikdasmen, dari target distribusi 288.800 lebih unit, saat ini sudah lebih dari 150.000 unit IFP telah terkirim ke sekolah, dan lebih dari 50.000 di antaranya telah aktif digunakan.
Rencana penambahan akan digulirkan dalam dua tahun ke depan. "Pada tahun 2026, setiap sekolah akan mendapat tambahan 3 papan pintar, sehingga total menjadi 4 IFP. Kemudian di tahun 2027, akan disalurkan lagi 2 papan pintar per sekolah, sehingga target akhir 6 IFP tercapai," papar Mu'ti.
Visi Presiden dan Antisipasi Program Mangkrak
Program smartboard ini tidak hanya bertujuan mengganti papan tulis konvensional, tetapi juga untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai pemerataan akses guru berkualitas. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menjelaskan bahwa teknologi ini memungkinkan 20 hingga 30 guru terbaik untuk setiap mata pelajaran mengajar dari studio pusat dan disiarkan ke seluruh kelas di Indonesia, termasuk di daerah terpencil.
Menanggapi kekhawatiran publik bahwa program pengadaan teknologi ini akan mangkrak atau tidak terpakai—bercermin dari kegagalan program serupa di masa lalu—Kemendikdasmen menegaskan telah menyiapkan langkah antisipatif.
"Jadi, gurunya kita latih sehingga kekhawatiran IFP itu mangkrak sudah kita antisipasi dari awal," tegas Mu'ti dalam pernyataan sebelumnya (12/9/2025).
Kementerian menyebut program ini sebagai "satu paket" yang tidak hanya mencakup pengiriman perangkat keras. Paket tersebut juga meliputi penyediaan konten pembelajaran interaktif dan program bimbingan teknis (bimtek) bagi guru. Sebuah Learning Management System (LMS) khusus bernama "SMART" (SMA Ramah Teknologi) juga telah disiapkan untuk mendukung pelatihan guru secara daring.
Selain itu, Menteri Mu'ti menekankan bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti guru. "Media pembelajaran tetap menjadi alat bantu yang tidak boleh menggantikan fungsi dan kehadiran guru sebagai fasilitator pembelajaran, mentor, dan fungsi guru mulia yang lainnya," tandasnya.
Tantangan Infrastruktur dan Prioritas Anggaran
Meskipun demikian, rencana ambisius ini dihadapkan pada tantangan nyata di lapangan, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pengamat dan praktisi pendidikan menyoroti masalah infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik yang tidak stabil dan ketiadaan akses internet memadai. Tanpa dukungan ini, smartboard canggih dikhawatirkan berakhir hanya sebagai "papan tulis mahal".
Menjawab hal ini, Kemendikdasmen menyatakan siap berkomitmen membantu pembangunan listrik bertenaga surya bagi sekolah-sekolah penerima smartboard yang belum memiliki atau kekurangan daya listrik. Kementerian juga memastikan bahwa penyaluran IFP akan menjangkau wilayah 3T.
Namun, kritik juga datang dari segi prioritas anggaran. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pernyataan sebelumnya mendorong agar program ini dievaluasi. Para kritikus mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengucurkan dana untuk smartboard sementara ribuan sekolah dilaporkan masih membutuhkan perbaikan fisik bangunan yang rusak.
Program digitalisasi ini merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang disetujui DPR sebesar Rp 757,8 triliun, yang disebut sebagai anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Kemendikdasmen sendiri telah mengajukan tambahan anggaran Rp 14,4 triliun untuk tahun 2026, yang salah satu fokusnya adalah untuk "mempercepat realisasi digitalisasi pembelajaran".
Di tengah pro dan kontra tersebut, beberapa sekolah yang telah menerima bantuan melaporkan dampak positif. Sejumlah guru di Banyumas, misalnya, menyebutkan bahwa penggunaan smartboard PHTC berhasil meningkatkan partisipasi dan antusiasme murid di dalam kelas.
0 Comments