INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun pada 2025. Angka ini mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,09 tahun dibandingkan capaian tahun 2024.
Secara faktual, capaian 9,07 tahun ini setara dengan rata-rata penduduk dewasa Indonesia hanya mengenyam pendidikan formal hingga lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara kelas tiga SMP.
Data ini diumumkan sebagai bagian dari Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2025. Dalam rilis resmi di Jakarta, Rabu (5/11/2025), Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyatakan bahwa IPM Indonesia pada 2025 mencapai 75,90. Angka ini naik 0,88 poin (kategori tinggi) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,02.
Meskipun IPM nasional menunjukkan perbaikan, capaian RLS 9,07 tahun ini menggarisbawahi tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia. Angka tersebut masih jauh di bawah target program Wajib Belajar 12 Tahun (setara lulus SMA) yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Peningkatan Dimensi Pengetahuan 2025
Menurut BPS, pencapaian IPM 2025 didorong oleh peningkatan di seluruh indikator utama, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Dalam dimensi pengetahuan, BPS menggunakan dua indikator utama:
- Harapan Lama Sekolah (HLS): Indikator ini mengukur ekspektasi lama sekolah bagi anak usia 7 tahun. Pada 2025, HLS naik signifikan 0,22 tahun menjadi 13,3 tahun. Angka ini memproyeksikan bahwa anak-anak yang masuk sekolah saat ini diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga setara tahun kedua perkuliahan (Diploma 2).
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Indikator ini mengukur realitas pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas (angkatan kerja). RLS naik 0,09 tahun menjadi 9,07 tahun.
Peningkatan HLS dan RLS ini, menurut BPS, menunjukkan adanya perbaikan pada fasilitas, akses pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.
Meskipun demikian, terdapat kesenjangan (gap) besar antara optimisme masa depan (HLS 13,3 tahun) dan realitas stok SDM saat ini (RLS 9,07 tahun). Kesenjangan ini menunjukkan tantangan historis dalam mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah, terutama pada transisi krusial dari SMP ke SMA.
Mengisi Kesenjangan Data: Jurang Pendidikan Antar Wilayah
Sesuai pedoman jurnalistik untuk menyajikan informasi terlengkap , penting untuk membedah angka rata-rata nasional. Rilis BPS mengenai IPM 2025 menyoroti kesenjangan IPM regional, di mana DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi (85,05) dan Papua Pegunungan terendah (54,91).
Namun, rilis tersebut tidak merinci data RLS 2025 berdasarkan provinsi, wilayah (kota/desa), maupun gender.
Untuk melihat gambaran kesenjangan pendidikan, data BPS terbaru yang terperinci (berdasarkan data 2024) menunjukkan disparitas yang ekstrem :
- Provinsi Tertinggi (2024): DKI Jakarta memiliki RLS 11,49 tahun (hampir lulus SMA).
- Provinsi Terendah (2024): Papua Pegunungan memiliki RLS 4,21 tahun (tidak tamat SD).
Jurang pemisah antara Jakarta dan Papua Pegunungan mencapai 7,28 tahun. Ini bukan sekadar perbedaan statistik, melainkan perbedaan jenjang pendidikan fundamental yang membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda.
Kesenjangan juga terlihat jelas antara perkotaan dan perdesaan. Data BPS (Susenas KOR 2024) untuk penduduk usia 15+ menunjukkan :
- RLS Perkotaan: 10,08 tahun (setara kelas 1 SMA).
- RLS Perdesaan: 7,97 tahun (setara kelas 2 SMP).
Sementara itu, kesenjangan gender secara nasional (data 2024, 15+) masih tercatat, meskipun lebih kecil dibandingkan kesenjangan geografis, di mana RLS Laki-laki (9,43 tahun) sedikit di atas Perempuan (9,01 tahun).
Konteks Kebijakan: Realitas di Balik Target Wajib Belajar 12 Tahun
Capaian RLS 9,07 tahun (lulusan SMP) adalah bukti faktual bahwa target kebijakan utama pemerintah, yaitu Program Wajib Belajar 12 Tahun (setara lulus SMA), masih jauh dari realitas.
Faktanya, data menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 9 Tahun (lulus SMP) pun belum tuntas secara merata di seluruh negeri. Data historis menunjukkan mayoritas provinsi di Indonesia masih berjuang untuk mencapai RLS 9 tahun.
Masalah utamanya bukan hanya partisipasi, tetapi juga retensi (kemampuan mempertahankan siswa). Data menunjukkan adanya bottleneck (penyumbatan) pada transisi dari SMP ke SMA. Tingkat penyelesaian pendidikan (completion rate) untuk jenjang SMA/SMK/sederajat tercatat hanya 67,07%. Ini berarti sepertiga siswa yang masuk jenjang menengah atas gagal menyelesaikannya.
Perbandingan Regional dan Tantangan Bonus Demografi
Dalam konteks persaingan regional ASEAN, capaian RLS Indonesia masih tertinggal. Data komparatif dari United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) Indonesia berada di bawah beberapa negara tetangga utama, seperti Singapura (11,6 tahun) dan Malaysia (10,4 tahun).
Dengan angkatan kerja yang rata-rata hanya lulusan SMP , Indonesia secara struktural akan kesulitan bersaing dengan angkatan kerja Malaysia atau Singapura di sektor formal dan industri teknologi tinggi.
Para ekonom dan pengamat pendidikan mengingatkan bahwa kegagalan meningkatkan kualitas SDM—tercermin dari RLS yang stagnan di level 9 tahun—berisiko mengubah "Bonus Demografi" yang seharusnya dinikmati Indonesia, menjadi "Bencana Demografi 2045".
Kenaikan RLS 0,09 tahun pada 2025 adalah kemajuan, namun pertumbuhan yang lambat ini menunjukkan tantangan struktural yang masif untuk mengatasi kesenjangan dan mengejar target SDM unggul.
0 Comments