Oleh: Tim Redaksi Info Pendidikan BIC

JAKARTA, 9 JANUARI 2026 – Pemerintah baru-baru ini mengumumkan capaian signifikan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digadang-gadang sebagai langkah revolusioner dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi muda Indonesia. Namun, di balik klaim keberhasilan tersebut, muncul sorotan tajam dari berbagai kalangan terkait alokasi dana yang dinilai tidak seimbang.

Polemik anggaran MBG mencuat setelah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik keras komposisi anggaran pendidikan tahun ini. Menurut data yang dihimpun, program MBG diketahui menyerap sekitar 69% dari total anggaran pendidikan nasional. Angka ini memicu perdebatan sengit mengenai prioritas pembangunan dalam sektor pendidikan Indonesia.

Klaim Keberhasilan yang Dirayakan

Kementerian terkait dalam laporannya menegaskan bahwa implementasi MBG berjalan sesuai target. Mereka menyebut tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,99%. Tingkat keberhasilan ini diukur berdasarkan distribusi makanan yang tepat waktu dan cakupan penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi pemerintah, investasi di bidang gizi adalah fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak yang kekurangan gizi diprediksi akan mengalami kesulitan dalam menyerap pelajaran, sehingga program ini dianggap sebagai intervensi awal yang krusial sebelum masuk ke aspek akademik.

Kritik Tajam dari JPPI: Dominasi Anggaran yang “Mematikan” Sektor Lain

Meskipun tujuan gizi terlihat mulia, JPPI melihat sisi lain yang mengkhawatirkan. Executive Director JPPI, dalam keterangan persnya, menyoroti bahwa alokasi 69% anggaran untuk satu program saja adalah sebuah anomali dalam kebijakan fiskal pendidikan.

“Kita mengapresiasi niat baik untuk meningkatkan gizi siswa. Namun, logika kebijakan anggaran tidak bisa diabaikan,” ujar perwakilan JPPI.

Menurut JPPI, konsentrasi dana yang begitu besar pada MBG berpotensi menggerus pos anggaran lain yang tak kalah krusial. Dua aspek utama yang menjadi korban dari pemangkasan ini adalah perbaikan mutu pendidikan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah.

Dampak pada Infrastruktur Sekolah yang Rusak

Salah satu poin keras yang dilontarkan JPPI adalah kondisi fisik sekolah di Indonesia. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil dan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal), yang masih memiliki atap bocor, dinding retak, dan fasilitas sanitasi yang tidak layak.

Dengan porsi anggaran pendidikan yang habis untuk membeli bahan makanan dan logistik, dana untuk perbaikan fisik bangunan sekolah dipastikan menyusut. JPPI menilai bahwa lingkungan belajar yang aman dan nyaman adalah prasyarat mutlak bagi keberlangsungan proses belajar mengajar.

“Belum lagi atap sekolah yang bocor dan lab komputer yang usang. Jika infrastruktur dibiarkan rusak, bagaimana siswa bisa belajar dengan nyaman? Makanan bergizi saja tidak cukup jika mereka belajar di bawah langit-langit yang bocor,” tambah analisis dari JPPI.

Tantangan Mutu dan Kesejahteraan Guru

Selain infrastruktur, aspek peningkatan mutu juga menjadi pertanyaan besar. Anggaran untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan buku ajar modern berpotensi terpangkas. Guru yang seharusnya mendapatkan tunjangan kesejahteraan atau kesempatan untuk sertifikasi ulang juga ikut merasakan dampak ketidakseimbangan alokasi dana ini.

JPPI berargumen bahwa peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pendekatan holistik. Tidak bisa hanya fokus pada aspek biologis (nutrisi), tetapi mengabaikan aspek pedagogis dan psikologis lingkungan belajar.

Antara Gizi dan Gedung Sekolah: Mencari Titik Keseimbangan

Debat ini sebenarnya mencerminkan dilema klasik dalam pembangunan pendidikan: mana yang didahulukan, perut otaknya atau tempat ia belajar?

Para ahli pendidikan yang dikonfirmasi terkait polemik ini berpendapat bahwa kedua elemen tersebut memiliki keterkaitan erat. Malnutrisi memang dapat menghambat perkembangan kognitif, sehingga intervensi gizi jangka panjang memang diperlukan. Namun, tanpa infrastruktur yang mendukung dan kualitas pengajaran yang baik, asupan gizi tersebut tidak akan maksimal hasilnya.

Dalam tinjauan kebijakan publik, distribusi anggaran yang tidak merata seringkali menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Jika saat ini MBG memakan hampir seluruh kue anggaran, maka kualitas output pendidikan secara keseluruhan justru bisa menurun karena tidak diimbangi dengan perbaikan sarana prasarana dan kompetensi pendidik.

Tuntutan Evaluasi dan Transparansi

Merespons kritik ini, sejumlah pengamat meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di sektor pendidikan. Transparansi penggunaan dana MBG juga menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa anggaran sebesar itu benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

JPPI menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menghentikan program MBG, melainkan agar pemerintah melihat dampak domino yang ditimbulkan. Alokasi anggaran haruslah adil dan proporsional agar pembangunan pendidikan di Indonesia berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya fokus pada satu sektor saja.

Hingga kini, polemik anggaran MBG ini masih menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah untuk menjawab tantangan ini: bagaimana memastikan anak-anak Indonesia cukup gizi tanpa mengorbankan tempat mereka belajar dan masa depan pendidikannya.