Paradoks Demografi Pendidikan: Pemerintah Kebut 500 SNT & Sekolah Rakyat di Tengah TFR Anjlok ke 2,13 dan Jumlah Siswa SD Turun

Sorotan utama:

• Paradoks Demografi: Di satu sisi pemerintah bangun 500 SNT & 500 Sekolah Rakyat hingga 2029, di sisi lain TFR Indonesia turun dari 5,6 (1970) ke 2,13 (SUPAS 2025) dan APK SD sudah 99,51% tapi jumlah murid menurun.
• Data BPS & SUPAS: Fertilitas turun ke level replacement, kelompok perempuan 15-24 tahun penyumbang penurunan terbesar, proporsi lansia tembus 11,97% di atas 10% menandai Indonesia masuk ageing population.
• Fakta Lapangan: 166 Sekolah Rakyat sudah operasi di 34 provinsi untuk 16 ribu siswa miskin ekstrem, tapi banyak SD di daerah alami kekurangan murid. Tidak semua wilayah turun, kawasan perkotaan dan industri justru tumbuh.
• Rekomendasi Pengamat: Dr. Suryanto UMY minta pembangunan sekolah baru jadi pilihan terakhir, wajib pemetaan presisi hingga desa, proyeksi murid 20 tahun, konsep sekolah klaster, dan alihfungsi gedung kosong jadi PAUD/perpustakaan desa, serta fokus bergeser dari akses ke mutu.

Di satu sisi, alat berat dikerahkan membangun sekolah baru berstandar nasional. Di sisi lain, bangku-bangku di Sekolah Dasar di berbagai kabupaten mulai kosong. Inilah paradoks demografi pendidikan Indonesia tahun 2026 yang disoroti pengamat.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen dan Kemensos tengah mempercepat pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 sebagai upaya pemerataan akses. Namun di saat yang sama, data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan Total Fertility Rate (TFR) Indonesia anjlok ke 2,13 anak per perempuan, dari 5,6 anak di tahun 1970-an. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah membangun sekolah baru di tengah penurunan jumlah anak usia sekolah adalah kebijakan tepat, atau justru akan melahirkan gedung-gedung kosong dan pemborosan anggaran?

Angka Kelahiran Turun - Dari 5,6 Jadi 2,13

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo dalam rilis SUPAS 2025 menyebutkan TFR Indonesia kini 2,13 anak per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun. Angka ini turun signifikan dari 5,6 anak di awal 1970-an dan turun dari 2,18 pada Long Form SP2020.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penurunan ini dipicu merosotnya angka kelahiran pada kelompok perempuan usia 15 hingga 24 tahun. TFR 2,13 ini sudah berada di level replacement level, yaitu kondisi di mana jumlah kelahiran cukup untuk mempertahankan keseimbangan penduduk.

Dampak demografisnya langsung terasa: proporsi penduduk lansia telah mencapai 11,97 persen, di atas ambang 10 persen. BPS menyebut Indonesia masih bonus demografi, namun sudah memasuki fase ageing population.

Bagi dunia pendidikan, artinya jumlah anak usia SD 0-4 tahun yang sempat jadi kelompok tertinggi pada 2021-2023, kini mulai menyusut di banyak wilayah.

Kejar Bangun Sekolah Baru - 500 SNT & 500 Sekolah Rakyat

Paradoksnya, pembangunan sekolah justru digenjot.

Mensesneg dalam laman Setneg.go.id menyebut pemerintah menargetkan 500 sekolah rakyat dengan target 1.000 siswa per sekolah hingga 2029. Tahun ini 104 titik ideal dibangun. Saat ini sudah 166 Sekolah Rakyat beroperasi di 34 provinsi menjangkau hampir 16 ribu peserta didik dari keluarga miskin ekstrem.

Sementara Kemendikdasmen kebut 17 SNT beroperasi tahun ajaran 2026/2027 dan 20 lokasi lagi tahap pembangunan untuk 2027, dengan target akhir 500 layanan SNT di 500 kabupaten/kota hingga 2029.

Program ini dirancang sebagai pusat keunggulan untuk memperluas akses pendidikan bermutu. Namun di lapangan, fenomena penurunan siswa sudah terjadi. Detik Edu mencatat pengamat mempertanyakan pembangunan sekolah baru saat jumlah siswa turun.

Kata Pengamat UMY - Ini Soal Distribusi, Bukan Jumlah

Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora UMY, Dr. Suryanto, menilai kedua hal itu tidak bertentangan jika dilihat secara presisi.

"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak. Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial," dikutip dari umy.ac.id 10 Agustus 2026.

Menurutnya, perubahan demografi tidak merata. Beberapa daerah mengalami penurunan peserta didik drastis, tetapi kawasan perkotaan dan wilayah industri justru terus tumbuh karena urbanisasi.

Kesalahan terbesar adalah memakai data nasional untuk kebijakan daerah. Kebijakan pendidikan harus berbasis data presisi hingga tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah perlu memetakan kapasitas sekolah yang ada serta membuat proyeksi murid hingga 20 tahun ke depan.

Bangun Sekolah Jadi Pilihan Terakhir

Dr. Suryanto menegaskan pembangunan sekolah baru harus menjadi pilihan terakhir. Ia mengusulkan tiga langkah agar tidak boros:

1. Konsep Sekolah Klaster: Satu sekolah utama menjadi pusat layanan, sedangkan sekolah kecil di sekitarnya bertindak sebagai satelit pembelajaran. Efisienkan fasilitas, laboratorium, dan guru.
2. Alihfungsi Gedung Kosong: Bangunan sekolah yang kosong karena kekurangan murid jangan dibiarkan terbengkalai. Alihkan menjadi pusat PAUD, perpustakaan desa, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau pusat pelatihan vokasi.
3. Redistribusi Guru & Teknologi: Kebijakan guru harus lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dari sekolah kelebihan ke kekurangan, dan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh.

Ia juga mengingatkan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif berasrama membutuhkan tata kelola sangat baik. Seleksi harus transparan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan stigma negatif.

Paradigma Baru - Dari Akses Ke Mutu

Tantangan pendidikan kini bergeser. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar memang telah mencapai 99,51 persen. Artinya hampir semua anak sudah bersekolah.

Namun hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata OECD. Artinya, anak-anak sudah bersekolah tetapi belum belajar secara optimal.

"Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan Sekolah Rakyat dan SNT harus diukur dari dampak jangka panjangnya. Indikator utama keberhasilan adalah kemampuan lulusan mendapatkan pekerjaan layak dan keluar dari kemiskinan," pungkas Suryanto.

Fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar membangun gedung ke membangun ekosistem pembelajaran yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya. Pemerintah menargetkan mengatasi 4,3 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tinggi, yang justru sebagian besar bukan karena tidak ada gedung, tapi karena faktor ekonomi, akses, dan kualitas.

Jika peta demografi tidak dipakai, yang terjadi adalah di satu kecamatan gedung baru megah kosong, di kecamatan lain anak-anak masih harus menempuh 5 km untuk sampai ke sekolah.