Akses Pendidikan Gratis vs. Makanan Bergizi: Kontroversi Kebijakan di Papua dan Dimensi Keamanan yang Kian Mendalam

Ribuan pelajar di Wamena menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuntut investasi pada pendidikan gratis dan fasilitas layak. Analisis mendalam menyoroti ketidakselarasan prioritas kebijakan pusat, respons Istana dan Mendikdasmen yang beragam, serta implikasi politisasi dan sekuritisasi isu pendidikan di Papua.

Pelajar Papua Tuntut Solusi Struktural, Tolak Bantuan Konsumtif

INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Sektor pendidikan di Papua kembali menjadi sorotan nasional dan internasional. Kontroversi mengenai prioritas kebijakan pemerintah pusat mencapai puncaknya ketika ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, melancarkan aksi penolakan terbuka terhadap program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alih-alih menyambut program kesejahteraan, para pelajar dengan tegas menuntut alokasi anggaran diarahkan kepada solusi struktural: Pendidikan Gratis dan fasilitas sekolah yang layak.

Kronik Aksi Ribuan Pelajar di Wamena

Aksi massa yang melibatkan sekitar 3.500 pelajar—terdiri dari siswa SMP, SMA, dan mahasiswa—di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo, Wamena, telah menjadi kronik nyata diskrepansi antara kebijakan Jakarta dan realitas di lapangan.

Puncak demonstrasi terjadi pada Februari 2025, namun isu ini kembali disorot tajam pada awal Desember 2025 sebagai representasi kegagalan pemerataan pendidikan di wilayah timur. Slogan yang diusung oleh para pelajar menunjukkan tuntutan yang jelas dan mendasar: “Tolak makan bergizi gratis, berikan kami pendidikan gratis.”

Asken Yohans, salah satu pelajar yang terlibat dalam aksi tersebut, memberikan kutipan langsung yang menyoroti urgensi kebutuhan mereka. Ia menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan solusi temporer seperti makanan, melainkan akses dasar yang permanen.

"Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah.”

Para pelajar menjelaskan bahwa masalah pendidikan dasar yang belum terselesaikan di distrik-distrik terpencil di Papua Pegunungan—seperti ketiadaan guru, sekolah yang rusak, dan fasilitas kesehatan yang minim—jauh lebih mendesak dibandingkan program penyediaan makanan. Mereka memandang pendidikan gratis sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, sementara MBG hanya bersifat konsumtif dan sementara.

Isu Internasional dan Desakan DPR

Isu penolakan MBG dan tuntutan pendidikan gratis di Papua Pegunungan ini bahkan menarik perhatian media asing, disorot mulai dari Hong Kong hingga Italia.

Reaksi domestik datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mendesak pemerintah segera menyiapkan regulasi mengenai pendidikan gratis sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Desakan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pendidikan gratis adalah mandat konstitusional yang harus segera diimplementasikan, alih-alih diimbangi dengan program kesejahteraan yang dipandang parsial.

Analisis Respons Pemerintah dan Dimensi Keamanan

Respons dari pusat terhadap kontroversi ini menunjukkan adanya perpecahan fungsional dan pelimpahan tanggung jawab yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks dimensi keamanan.

Respons Istana dan Kementerian Pendidikan Dasar

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Istana berjanji menangani isu Papua "dengan hati" dan mengakui adanya disparitas signifikan dalam fasilitas pendidikan dan kesehatan antara Papua dan Jawa. Ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan solusi kolaboratif bersama pemimpin daerah untuk mengejar ketertinggalan Papua.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, merespons bahwa program MBG adalah program unggulan yang masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan kasus-kasus di lapangan, termasuk di Papua. Ia berharap program tersebut dapat memberikan keuntungan jangka panjang seiring berjalannya pendidikan.

Respons pemerintah pusat yang menenangkan menunjukkan pengakuan akan masalah disparitas. Namun, para pelajar di Papua tidak memerlukan pengakuan, melainkan tindakan nyata berupa alokasi anggaran yang dialihkan dari bantuan konsumtif (MBG) ke investasi struktural (infrastruktur sekolah dan guru). Kegagalan menindaklanjuti janji ini akan semakin memperburuk trust deficit (defisit kepercayaan) masyarakat lokal terhadap Jakarta.

Dimensi Keamanan dan Politisasi Isu

Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah politisasi dan sekuritisasi isu pendidikan dan kesejahteraan di Papua. Hal ini terlihat dari insiden kericuhan saat demonstrasi dan pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menolak berkomentar mengenai penolakan MBG, menyatakan bahwa masalah tersebut sudah menyangkut isu lain di daerah itu. Ia secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab penolakan program sipil kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Pelimpahan tanggung jawab program sipil kepada aparat keamanan mengindikasikan bahwa kebijakan kesejahteraan di Papua telah terpolitisasi dan ter-sekuritisasi. Situasi ini diperburuk oleh intervensi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang menyerukan penghentian sekolah dan menuduh makanan gratis yang didistribusikan militer sebagai "racun" yang bertujuan "membunuh generasi Papua".

Fakta bahwa polisi sempat menembakkan gas air mata saat kericuhan—meskipun polisi mengklaim itu sebagai prosedur pencegahan terhadap lemparan batu dari kelompok non-pelajar—menunjukkan ketegangan tinggi dan betapa rentannya program pendidikan diubah menjadi medan konflik politik dan keamanan.

Pemerintah harus berhati-hati agar intervensi sipil (seperti pendidikan dan kesehatan) tidak diidentikkan dengan operasi militer. Kehadiran Mendikdasmen yang kuat dan independen dalam memimpin upaya perbaikan akses pendidikan sangat krusial untuk memulihkan nuansa sipil dan mengurangi amunisi kelompok separatis.

Garis Waktu Konflik dan Posisi Resmi

Untuk memahami sepenuhnya kontroversi ini, berikut adalah ringkasan fakta kunci, tuntutan pelajar, dan respons resmi dari pihak berwenang terkait kontroversi Pendidikan vs. MBG di Papua:

1. Prioritas yang Berlawanan: Kontroversi Papua adalah manifestasi dari ketidakselarasan prioritas kebijakan: masyarakat Papua menuntut investasi struktural (pendidikan gratis dan fasilitas layak), sementara program pusat berfokus pada kesejahteraan konsumtif (MBG).
2. Peran Kemendikdasmen Krusial: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah harus mengambil kepemimpinan eksplisit untuk merespons tuntutan ini dengan mengalihkan fokus dari evaluasi MBG ke rencana aksi nyata untuk penyediaan fasilitas dan guru di daerah 3T Papua, meminimalkan keterlibatan aparat non-sipil.
3. Ancaman Sekuritisasi: Pengalihan tanggung jawab ke aparat keamanan dan intervensi kelompok separatis berisiko mempolitisasi dan mengamankan isu pendidikan, yang justru memperburuk krisis kepercayaan dan menghambat solusi jangka panjang.