Bom Waktu PPPK Paruh Waktu: DPR Desak Pemda Cairkan Gaji Guru yang Tertunggak Berbulan-bulan

Oleh: Tim Redaksi InfoPendidikan

Memasuki bulan Maret 2026, ruang rapat parlemen di Senayan kembali memanas. Ratusan laporan keluhan dari berbagai penjuru daerah membanjiri meja Komisi X DPR RI, mengungkap sebuah tragedi birokrasi yang tak kunjung usai: krisis pembayaran gaji ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Para pendidik yang menjadi tulang punggung sekolah di daerah ini dibiarkan bekerja tanpa kepastian, dengan tunggakan hak finansial yang mencapai tiga hingga enam bulan. Parlemen kini mendesak keras agar pemerintah daerah (Pemda) segera membongkar brankas kas daerah mereka dan menyelesaikan utang keringat para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Kenyataannya, tragedi ini adalah sebuah kontradiksi yang amat telanjang terhadap Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023. Aturan hukum tersebut awalnya dirancang sebagai "jalan keluar yang manusiawi" untuk menyelamatkan nasib jutaan tenaga honorer dari ancaman PHK massal, dengan mengangkat mereka menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, alih-alih memberikan kesejahteraan dasar, ketidaksiapan anggaran di tingkat lokal justru mengubah kebijakan ini menjadi "bom waktu" bagi pendidikan nasional. Ketika negara secara hukum telah mengakui status mereka sebagai ASN, membiarkan mereka kelaparan karena gaji yang ditahan adalah sebuah pelanggaran hak asasi pekerja yang mencoreng wajah tata kelola birokrasi kita.

Sebagai analis kebijakan, kami tidak ingin sekadar mengulang narasi klise bahwa "pemerintah kurang dana". Ada benang kusut yang jauh lebih gelap antara aliran uang dari Kementerian Keuangan di Jakarta hingga ke rekening bank milik seorang guru di pelosok kabupaten. Mari kita bedah ke mana sebenarnya uang tersebut mengalir.

Misteri 'DAU Earmark': Uang dari Pusat yang Hilang di Daerah

Banyak guru mengira bahwa Jakarta belum mentransfer gaji mereka. Asumsi ini sering kali keliru. Kami membedah alokasi DAU 2026 dan menemukan adanya gap atau jurang yang amat lebar antara transfer pusat dan realisasi di kas daerah.

Kementerian Keuangan sebenarnya telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark. Istilah Earmark ini berarti uang triliunan tersebut sudah "ditandai" atau dikunci peruntukannya secara khusus—salah satunya wajib untuk membayar gaji guru PPPK. Uang itu tidak boleh dipakai untuk hal lain.

Lalu, mengapa gajinya macet? Praktik kotor di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah nakal yang memarkir dana Earmark ini di bank-bank daerah demi mendapatkan selisih bunga deposito untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih parah lagi, karena kas daerah mereka sering kali "kering" akibat proyek infrastruktur yang salah urus, dana gaji guru ini diam-diam dipakai sebagai dana talangan ( cash flow ) sementara untuk membayar utang proyek bupati atau wali kota ke pihak kontraktor. Uang itu ada, namun sengaja ditahan.

"Kami mendesak pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam membayar gaji atau honor guru PPPK paruh waktu" — Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Risiko Hukum 2026: Ancaman Sanksi bagi Kepala Daerah

Desakan parlemen tidak hanya berhenti pada kemarahan di ruang sidang. Regulasi terbaru di tahun 2026 telah memberikan gigi yang lebih tajam bagi pemerintah pusat untuk menghukum kepala daerah yang bermain-main dengan hak ASN.

Jika seorang kepala daerah terbukti secara sengaja menahan pencairan DAU Earmark untuk gaji PPPK Paruh Waktu, mereka kini berhadapan dengan sanksi berjenjang yang amat berat. Kementerian Keuangan berhak melakukan Penundaan Transfer Dana Alokasi Umum untuk bulan berikutnya. Artinya, bukan hanya gaji guru yang akan mati, seluruh operasional kantor bupati dan dinas-dinas di kabupaten tersebut akan ikut lumpuh.

Lebih jauh, kepala daerah dapat dikenakan sanksi administratif teguran tertulis dari Kementerian Dalam Negeri, yang akan menjadi catatan hitam menjelang musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sayangnya, penegakan aturan ini sering kali lambat karena kementerian menunggu laporan resmi dari bawah, sementara para guru terlalu takut untuk bersuara karena ancaman mutasi dari dinas pendidikan setempat.

Dampak Psikologis & Operasional: Sekolah 3T di Ambang Kelumpuhan

Hasil penelusuran tim kami pada laporan pengaduan guru di berbagai forum menunjukkan pola yang sama, yakni hancurnya motivasi mengajar, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dampaknya sangat mengerikan bagi ruang kelas. Seorang guru PPPK Paruh Waktu di daerah kepulauan yang tidak digaji berbulan-bulan terpaksa meninggalkan kelasnya pada siang hari untuk mencari pekerjaan sampingan, seperti menjadi kuli angkut pelabuhan atau tukang ojek pangkalan, demi membeli susu anaknya.

Secara psikologis, mereka merasa status "PPPK Paruh Waktu" hanyalah nama lain dari "Honorer Murahan" yang dilegalkan negara. Ketika guru berdiri di depan kelas dengan perut lapar dan tagihan pinjaman online yang mengejar, mustahil kita menuntut mereka untuk mengajarkan materi penalaran tingkat tinggi (HOTS) atau membentuk karakter siswa. Krisis ini mengancam keberlangsungan belajar-mengajar dasar, mengubah sekolah di daerah 3T kembali menjadi bangunan kosong tanpa ruh pendidikan.

Peta Masalah Gaji PPPK Paruh Waktu

Untuk memahami kerumitan birokrasi ini, kami merangkum simpul masalahnya dalam tabel analisis berikut:

Apa yang Harus Dilakukan Guru?

Kami memahami bahwa bersuara di daerah sendiri sering kali berisiko pada pemecatan sepihak atau ancaman mutasi ke pelosok. Namun, diam menahan lapar bukanlah solusi. Jika hak Anda tertahan, lakukan pelaporan dengan cerdas dan berbasis data valid. Jangan hanya mengeluh di kolom komentar Facebook atau TikTok.

Berikut adalah langkah aman dan resmi yang harus dilakukan:

1. Kumpulkan Bukti: Pastikan Anda memiliki SK Pengangkatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dan bukti presensi (kehadiran) yang dicap oleh Kepala Sekolah.
2. Lapor via SP4N-LAPOR!: Gunakan portal resmi pengaduan negara di www.lapor.go.id. Kanal ini terhubung langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah dalam batas waktu tertentu. Anda bisa memilih opsi "Anonim" dan "Rahasia" agar nama Anda tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat.
3. Kanal Kemendikdasmen: Manfaatkan pusat bantuan Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen di ult.kemdikbud.go.id. Laporan kolektif (bersama-sama satu sekolah/kecamatan) akan jauh lebih cepat mendapat atensi pusat.

Pembiaran terhadap tunggakan gaji guru ini tidak boleh lagi dianggap sebagai "kewajaran birokrasi". Negara hadir bukan hanya untuk membuat undang-undang di atas kertas putih, tetapi untuk memastikan bahwa mereka yang mendidik anak-anak bangsa bisa pulang ke rumah dengan kepala tegak dan piring yang terisi penuh. Parlemen telah bersuara keras, kini saatnya pemerintah pusat turun tangan langsung mengaudit brankas kas daerah yang bermasalah.