SD SMP Swasta Gratis: Kemendikdasmen Usul Tambah Anggaran Rp71,11 T TA 2026

INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengupayakan langkah besar dalam pemenuhan amanat konstitusi atas pendidikan yang setara, dengan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp71,11 Triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Mega-usulan ini diajukan dengan fokus utama untuk membiayai program Pendidikan Dasar Swasta Gratis, yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di seluruh Indonesia.  

Langkah Kemendikdasmen ini merupakan respons langsung terhadap tuntutan Komisi X DPR dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun, ambisi pendanaan yang masif ini berpotensi memicu konflik fiskal, mengingat Pemerintah Pusat saat ini sedang menghadapi tekanan keras untuk efisiensi anggaran, yang baru-baru ini memicu gelombang protes mahasiswa di bawah tagar 'Indonesia Gelap'.  

Merespons Mandat Konstitusi

Kebijakan Kemendikdasmen untuk membiayai sekolah swasta gratis berakar pada landasan hukum yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat.

Kewajiban Negara Pasca Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 dan Nomor 111/PUU-XXIII/2025 secara fundamental telah mengubah lanskap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia. Inti dari putusan ini adalah:

1. Pendidikan Dasar Gratis: Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pendidikan dasar (SD, SMP, Madrasah, atau sederajat) tanpa memungut biaya.  
2. Kesetaraan Institusi: Kewajiban ini diperluas untuk mencakup satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan swasta.  
3. Tanggung Jawab Pembiayaan: Pemerintah diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun tersebut, termasuk di sekolah swasta, yang selama ini mengandalkan uang komite atau iuran orang tua sebagai sumber pendapatan utama.  

Usulan Anggaran Kemendikdasmen TA 2026

Untuk menjalankan amanat MK tersebut, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran TA 2026 sebesar Rp71,11 Triliun. Usulan ini menjadi penentu apakah janji pendidikan gratis di sekolah swasta, yang melayani jutaan siswa, dapat terealisasi di tahun fiskal mendatang.  

Anggaran ini diproyeksikan tidak hanya untuk SD-SMP Swasta Gratis, tetapi juga untuk perluasan program lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk TK bagi siswa tidak mampu, yang akan disalurkan mulai tahun depan.  

Kontradiksi Fiskal: Ekspansi Versus Efisiensi

Usulan Mega-Anggaran Kemendikdasmen ini hadir di tengah ketegangan fiskal yang melanda pemerintah pusat. Hal ini menciptakan dilema kebijakan yang kompleks.

Tekanan Efisiensi dan Protes Mahasiswa

Seiring dengan upaya Kemendikdasmen mengajukan dana tambahan, pemerintah pusat menghadapi desakan untuk melakukan efisiensi anggaran.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD Tahun Anggaran 2025, yang memuat pemangkasan anggaran sebesar Rp306,6 Triliun. Kebijakan efisiensi ini telah memicu gelombang protes mahasiswa secara nasional, di mana mereka mengkritik pemangkasan di sektor pendidikan yang dinilai menyepelekan hak pendidikan masyarakat, dengan menggunakan tagar 'Indonesia Gelap' yang mencapai jutaan cuitan.  

Posisi Kemendikdasmen: Prioritas Akses Pendidikan

Kontradiksi antara Inpres Efisiensi dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen mencerminkan dua prioritas berbeda: menekan defisit fiskal versus pemenuhan hak konstitusional.

Langkah Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajukan usulan anggaran yang besar menunjukkan bahwa kementerian memprioritaskan kesetaraan akses (equity of access) sebagai isu utama. Ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa kebijakan SD-SMP Swasta Gratis—yang dituntut oleh DPR dan MK—dapat diimplementasikan tanpa mengurangi alokasi dana vital untuk program prioritas lainnya.  

Daerah Mendahului Pusat

Meskipun Kemendikdasmen masih berjuang di level APBN, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah proaktif dalam menerapkan pendidikan gratis di sekolah swasta di wilayah mereka secara mandiri pada tahun berjalan, tanpa menunggu regulasi dan pendanaan penuh dari pusat.  

Contoh Proaktif Lampung

Respons tercepat terhadap Putusan MK datang dari Lampung. Misalnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengumumkan penghapusan penarikan uang komite di seluruh SD dan SMP negeri, efektif mulai tahun 2026.  

Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menekankan bahwa Pemkot akan memperkuat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebagai sumber pembiayaan pengganti, menjamin seluruh kebutuhan sekolah yang tidak tertutupi oleh BOS pusat dapat dipenuhi tanpa membebani orang tua.  

Inisiatif daerah ini menjadi bukti bahwa implementasi pendidikan gratis sangat mungkin dilakukan melalui burden sharing (pembagian beban) menggunakan APBD, asalkan ada komitmen politik dan alokasi dana yang memadai.

Pertarungan di DPR

Pertarungan mengenai usulan anggaran Rp71,11 Triliun ini akan menjadi fokus utama di Komisi X DPR. Keberhasilan Kemendikdasmen meyakinkan DPR dan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana sebesar itu akan menentukan kecepatan realisasi sekolah swasta gratis.

Jika Kemendikdasmen berhasil mempertahankan usulan anggaran ini, diperkirakan skema SD-SMP Swasta Gratis akan mulai berjalan secara bertahap pada TA 2026. Namun, jika terjadi pemangkasan signifikan akibat tekanan efisiensi Inpres, Kemendikdasmen harus memprioritaskan mekanisme subsidi selektif, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan regional.

Ke depan, pemerintah wajib segera merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang mengatur mekanisme transfer dana secara rinci dan adil, menjembatani model pendanaan pusat dengan inisiatif yang sudah berjalan di daerah. Tanpa regulasi yang jelas, komitmen konstitusional ini berisiko menjadi retorika tanpa dampak nyata di lapangan.