JAKARTA, INFOPENDIDIKAN.BIC.ID — Republik Indonesia hari ini mencatatkan sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan. Tepat pada Jumat, 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi berlaku efektif, mengakhiri lebih dari tujuh dekade penggunaan hukum warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht).

Momentum ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan semata. Ini adalah transformasi fundamental yang mengubah wajah penegakan hukum di tanah air, dari paradigma yang semula menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang lebih memulihkan (restoratif). Namun, transisi besar ini tidak berjalan sunyi; ia diiringi oleh gemuruh diskusi di ruang akademik dan teriakan lantang mahasiswa di jalanan.

Paradigma Baru: Mengapa Keadilan Restoratif?

Perubahan paling radikal dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku hari ini adalah pengarusutamaan konsep Restorative Justice. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa visi utama KUHP baru adalah mengubah pola pikir penegakan hukum.

Jika sebelumnya hukum pidana identik dengan penjara sebagai instrumen utama (“ultimum remedium” yang seringkali menjadi “primum remedium”), kini negara memperkenalkan alternatif yang lebih humanis. Pidana kerja sosial dan pengawasan kini masuk sebagai pidana pokok. Tujuannya jelas: mengurangi kepadatan penjara (overcrowding) dan fokus pada pemulihan kerugian korban serta rehabilitasi pelaku, alih-alih sekadar menghukum badan.

Dr. St. Saleha Madjid, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, menyebutkan bahwa hukum pidana di era baru ini adalah “desain negara untuk mengatur keadilan”, bukan lagi sekadar daftar larangan yang kaku. Logika memulihkan kini harus menjadi napas baru bagi setiap jaksa, hakim, dan polisi di seluruh nusantara.

Guncangan Kurikulum di Menara Gading

Pemberlakuan aturan main yang baru ini memaksa institusi pendidikan tinggi hukum untuk berbenah cepat. Kurikulum lama yang berbasis pada asas-asas KUHP kolonial kini dianggap usang.

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) telah bergerak sejak masa transisi untuk memutakhirkan bahan ajar. Ketua ASPERHUPIKI, Fachrizal Afandi, Ph.D., menekankan bahwa dosen tidak bisa lagi mengajar dengan metode lama. Mereka dituntut untuk mengajarkan fitur-fitur baru seperti living law (hukum yang hidup di masyarakat) dan pedoman pemidanaan yang lebih kompleks.

Di berbagai kampus, mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mengalami perombakan silabus secara masif. Mahasiswa kini diajak untuk tidak hanya menghafal unsur pasal, tetapi memahami filosofi di balik “maaf” dan “pemulihan” dalam konteks hukum modern. Tantangan terbesarnya adalah memastikan ribuan lulusan sarjana hukum yang dicetak tahun ini siap menjadi aparat penegak hukum yang tidak gagap dengan paradigma baru ini.

Resistensi Mahasiswa: Menolak “Pasal Karet”

Di sisi lain, wajah transformasi hukum ini juga memantik kekhawatiran serius terkait demokrasi. Kelompok mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menyambut tanggal 2 Januari 2026 dengan aksi unjuk rasa, salah satunya terpusat di depan Gedung DPR RI, Senayan.

Fokus utama kemarahan mahasiswa adalah bangkitnya pasal-pasal yang dinilai antidemokrasi, seperti pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara. Mahasiswa menilai pasal-pasal ini berpotensi menjadi “pasal karet” yang dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, sebuah kemunduran bagi semangat Reformasi 1998.

“Perwakilan rakyat yang sama sekali tidak mewakili kita. Aksi ini sekarang dari tolak RKUHAP, jadi cabut KUHAP,” seru salah satu orator di depan gerbang DPR.

Tidak berhenti di jalanan, perlawanan ini juga berlanjut ke meja hijau. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Esa Unggul, menyatakan kesiapannya untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berencana menantang konstitusionalitas pasal-pasal yang dianggap mencederai kebebasan berpendapat tersebut.

Masa Depan Hukum Indonesia

Hari ini adalah permulaan. Indonesia kini memiliki kitab hukum karya anak bangsa yang berdiri di atas dua kaki: satu kaki melangkah maju menuju keadilan yang lebih manusiawi melalui pendekatan restoratif, sementara kaki lainnya tersandung oleh polemik pasal-pasal yang dianggap mengancam ruang sipil.

Bagi dunia pendidikan, tugas belum selesai. Kampus harus menjadi laboratorium yang jernih untuk menguji apakah KUHP baru ini benar-benar membawa keadilan, atau justru menjadi alat kekuasaan baru. Sejarah akan mencatat bagaimana bangsa ini mengelola transisi hukum terbesarnya di awal tahun 2026 ini.