Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 26 Januari 2026 – Dunia hari ini, Sabtu (24/1/2026), bersatu dalam satu gerakan napas yang sama: memperingati Hari Pendidikan Internasional (International Day of Education). Tahun ini, Indonesia tidak hanya menjadi penonton pasif dalam agenda global PBB ini. Republik ini mengambil peran aktif dengan mengusung narasi yang sangat krusial di tengah gejolak arus informasi digital: Peran Pemuda dalam Menciptakan Perdamaian.

Mengapa tema ini begitu mendesak? Kita hidup di era di mana batas antara kebenaran dan kebohongan semakin tipis. Ujaran kebencian (hate speech) bukan lagi sekadar "cina" di kolom komentar media sosial, tetapi telah bermetamorfosis menjadi ancaman nyata bagi kohesi sosial. Ancaman ini tidak mengenal batas geografis, menembus dinding kelas, dan paling riskan menginfeksi generasi muda—generasi yang seharusnya menjadi penerus estafet peradaban.

Melalui rangkaian acara yang dihelat di Jakarta dan berbagai daerah, Indonesia mengirimkan pesan tegas kepada dunia: Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai intoleransi. Pendidikan adalah perisai yang mampu melunakkan hati yang mengeras karena hoaks dan propaganda.

Pemuda: Garda Terdepan di Era Disrupsi

Dalam pidato utamanya, Menteri Pendidikan menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan. Generasi muda adalah digital native. Mereka tumbuh bersama teknologi. Kelebihan ini sekaligus menjadi paradoks. Di satu sisi, mereka memiliki akses tak terbatas pada ilmu pengetahuan. Di sisi lain, mereka menjadi target empuk bagi algoritma yang mendorong konten ekstrem dan polarisasi.

"Pemuda bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini. Mereka adalah juru selamat bagi perdamaian dunia hari ini. Kita tidak bisa berharap perdamaian datang dengan sendirinya jika generasi mudanya diserap oleh algoritma kebencian," ujar Mensos dalam sambutannya.

Fokus pada pemuda bukan tanpa alasan demografis. Indonesia saat ini menikmati bonus demografi di mana persentase penduduk usia produktif berada pada titik tertinggi. Jika bonus ini dikelola dengan pendidikan yang benar, Indonesia akan menjadi kekuatan besar perdamaian. Sebaliknya, jika gagal, kita berpotensi menghasilkan generasi yang terpecah-belah berdasarkan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Seruan MPR RI: Ekosistem Pendidikan yang Inklusif

Momentum Hari Pendidikan Internasional ini juga dimanfaatkan oleh lembaga tinggi negara, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Lembaga yang identik dengan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini menyerukan agar ekosistem pendidikan nasional dibangun secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI dalam orasinya menyoroti fenomena "bakteri sosial" yang merusak bangsa, yaitu ujaran kebencian dan radikalisme. Ia menilai, pendidikan formal di sekolah seringkali terlalu fokus pada pencapaian skor akademik, tetapi melupakan pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang mendalam.

"Kita tidak butuh sarjana yang pintar menghitung, tetapi buta sejarah bangsanya sendiri. Kita tidak butuh insinyur yang jago membuat robot, tetapi mudah terhasut oleh ujaran kebencian di WhatsApp Group. Ekosistem pendidikan kita harus inklusif, menerima perbedaan, dan mengajarkan perdebatan yang sehat," tegasnya.

Konsep ekosistem inklusif yang dimaksud adalah lingkungan belajar di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosialnya, merasa memiliki ruang yang sama untuk bermimpi. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada bullying. Tidak ada marginalisasi terhadap kelompok minoritas di lingkungan sekolah. Sekolah harus menjadi miniatur Indonesia yang damai, bukan arena pertarungan ideologi sempit.

Memutus Rantai Ujaran Kebencian melalui Literasi Digital

Salah satu poin bahasan paling hangat dalam peringatan tahun ini adalah strategi teknis memerangi ujaran kebencian. Bukan dengan pemblokiran internet atau penangkapan semata, melainkan melalui Literasi Digital.

Pendidikan saat ini harus memasukkan kurikulum wajib tentang etika bermedia sosial. Siswa harus diajarkan critical thinking (berpikir kritis) sebelum membagikan informasi. Mereka harus diajarkan untuk memverifikasi fakta, membedakan antara opini dan data, serta memahami dampak hukum dari ujaran kebencian.

Seorang pakar sosiologi pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Rizky Maulana, menuturkan bahwa pendidikan perdamaian bukan berarti mengajarkan toleransi yang pasif.

"Pendidikan perdamaian aktif. Artinya, kita mengajarkan anak untuk berani melawan kebencian. Bekal mereka adalah data, logika, dan empati. Ketika mereka melihat temannya di-bully atau ada hoaks yang beredar, mereka tidak menjadi penonton diam, tapi menjadi agen yang meluruskan," ujar Rizky.

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Selain isu perdamaian dan pemuda, peringatan Hari Pendidikan Internasional 2026 di Indonesia juga mengaitkan pendidikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya poin ke-4.

Pemerintah menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan demi kuantitas. Membangun sekolah baru (infrastruktur) adalah langkah awal, tetapi menyiapkan guru yang kompeten dan kurikulum yang relevan dengan era Industri 5.0 adalah langkah penentu.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini juga berarti keberlanjutan finansial. Pemerintah mengajak sektor swasta dan filantropi untuk berperan serta, tidak hanya membangun gedung, tetapi juga mendanai riset dan beasiswa bagi pemuda berpotensi dari daerah tertinggal.

Tantangan Polarisasi di Sekolah Nyata

Meski retorika kebijakan terdengar indah, tantangan di lapangan masih nyata. Laporan berbagai LSM pendidikan menunjukkan bahwa kasus perundungan siber (cyberbullying) di sekolah meningkat tajam setelah pandemi. Eksklusi sosial terhadap siswa yang berbeda pandangan politik agak sering terjadi, terutama di lingkungan pendidikan tinggi.

Polarisasi politik yang terjadi di level nasional tampaknya "merembes" ke dalam gerbang kampus. Diskursus akademik yang sehat seringkali terganti dengan debat kusir yang berujung pada pemutusan pertemanan di media sosial.

Oleh karena itu, seruan MPR RI dan pemerintah pada Hari Pendidikan Internasional ini menjadi alarm tanda bahaya sekaligus ajakan kolaborasi. Guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemuda harus duduk bersama. Tidak ada lagi "kubu" di ruang kelas. Yang ada adalah kelompok belajar yang saling melengkapi.

Harapan untuk Masa Depan

Peringatan Hari Pendidikan Internasional 2026 di Indonesia bukanlah sekadar seremonial upacara bendera atau seminar semata. Ini adalah komitmen kolektif. Kita sedang memasukkan "pupuk" kesadaran baru ke dalam tanah subur generasi muda.

Dengan memfokuskan peran pemuda sebagai agen perdamaian, Indonesia berinvestasi pada jangka panjang. Kita tidak membangun perdamaian dalam semalam. Perdamaian dibangun pelan-pelan di setiap ruang kelas, di setiap diskusi antar teman, dan di setiap klik jari saat bermedia sosial.

Sebagai bangsa besar, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan pada dunia bahwa keragaman adalah berkah, bukan kutukan. Dan kunci utamanya ada di tangan pemuda—pendidik masa depan—who stand today not just as learners, but as guardians of our shared humanity.

Momen 24 Januari 2026 ini harus menjadi titik balik. Mari kita wujudkan ekosistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga arif dalam budi pekerti, dan utuh dalam cinta tanah air.