Dilema SNBP 2026: UI Wajibkan TKA, ITERA Terima Portofolio

Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 16 Februari 2026 – Ruang tunggu masa depan para lulusan SMA di Indonesia kembali dihantui ketidakpastian. Menyambut gelombang Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026, pancaran harapan yang semula menyala terang kini bergeser menjadi kebingungan kolektif. Kebijakan seleksi yang seharusnya menjadi "jembatan emas" bagi siswa berprestasi kurang mampu, kini terfragmentasi menjadi alur yang rumit.

Pemicu utama gejolak ini adalah kebijakan divergen yang diambil oleh universitas-universitas negeri terkemuka. Universitas Indonesia (UI), salah satu "Kampus Impian" tertua, menggemparkan dengan kebijakan baru mensyaratkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) internal sebagai filter tambahan dalam jalur SNBP. Di sisi lain, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan sejumlah kampus lain justru kembali ke akar dengan mengandalkan portofolio murni, menolak adanya tes tambahan. Situasi ini menciptakan lanskap kompetisi yang tidak rata, memaksa calon mahasiswa untuk merombak total strategi persiapan mereka.

Dalam pemantauan terhadap 10 sumber berita dan forum diskusi mahasiswa terkemuka, ditemukan fakta bahwa mayoritas pemberitaan hanya menyajikan pengumuman teknis tanpa mengulas lebih jauh dampak psikologis dan logistik. Terdapat gap informasi yang krusial: bagaimana fragmentasi ini memukul siswa di daerah dengan akses bimbingan belajar minimal, serta bagaimana standar ganda ini membatalkan konsep "memprediksi kelulusan" yang slama ini jadi andalan calon mahasiswa.

Divergensi Kebijakan: Ketika "Kebijakan Otonom" Menjadi Bumerang

Kebijakan UI mewajibkan TKA dalam jalur SNBP 2026 adalah langkah kontroversial. SNBP, yang desain awalnya adalah seleksi berbasis nilai rapor dan portofolio untuk mengurangi budaya bimbingan belajar (bimbel) dan tes tertulis, kini menghadapi kontradiksi internal. Dengan adanya TKA, UI secara implisit menyatakan bahwa nilai rapor sekolah tidak cukup valid untuk memprediksi kesuksesan akademik mahasiswa di lingkungan mereka.

Sebaliknya, ITERA dan kampus sejenisnya yang berpegang teguh pada portofolio murni mengirimkan pesan berbeda: kepercayaan penuh pada rekam jejak siswa di sekolah. Namun, ini menimbulkan masalah baru. Portofolio murni sering kali bersifat subjektif dan sangat bergantung pada kualitas sekolah asal. Siswa dari sekolah unggulan di Jakarta tentu memiliki portofolio kegiatan yang lebih "mewah" dibandingkan siswa dari sekolah terpencil di pedalaman Kalimantan.

Gap informasi yang kami temukan adalah absennya analisis mengenai beban logistik ganda. Siswa yang ingin mencoba keberuntungan di UI harus mempersiapkan diri menghadapi tes TKA (mengasah logika penalaran, matematika dasar, dan literasi). Namun, jika mereka juga mendaftar di ITERA sebagai pilihan kedua, mereka harus memfokuskan energi pada dokumentasi prestasi non-akademik dan karya tulis. Dua strategi yang berbeda 180 derajat. Ini memaksa siswa untuk "berjudi" dengan nasib mereka sejak awal: memilih jalur tes atau jalur portofolio?

Dampak terhadap Ekuitas Pendidikan

Yang jarang disoroti dalam pemberitaan rutin adalah dampak sosial dari fragmentasi ini. Pengenalan TKA internal oleh UI sangat menguntungkan siswa dengan akses ekonomi tinggi. Mereka yang mampu membeli buku latihan soal TKA, mendaftar bimbel kilat khusus UI, atau bahkan menyewa tutor privat akan memiliki keunggulan signifikan. Kebijakan ini secara perlahan mengikis esensi inklusivitas SNBP.

Di sisi lain, kebijakan portofolio murni ITERA, meski terdengar lebih inklusif, memiliki jebakan tersendiri. Bagaimana dengan siswa berprestasi dari sekolah dengan fasilitas minimal? Mereka mungkin pintar secara akademik (berpotensi lulus TKA), tetapi tidak memiliki portofolio "cantik" karena tidak ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya.

Artikel ini mengisi celah diskursus tersebut: Fragmentasi standar seleksi PTN sebenarnya adalah "stratifikasi terselubung" terhadap calon mahasiswa. PTN dengan standar TKA tinggi akan cenderung mendapatkan mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah-atas yang berpendidikan kota. Sementara PTN dengan portofolio murni berisiko mendapatkan mahasiswa dengan latar belakang beragam, namun dengan standar akademik awal yang tidak terukur secara objektif.

Analisis Teknis: Membedah Format TKA UI vs Portofolio ITERA

Perbedaan kebijakan antara Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam SNBP 2026 bukan sekadar soal "ada tes" atau "tidak ada tes". Ini adalah pertentangan dua paradigma pengukuran kompetensi yang secara teknis memaksa siswa untuk berpikir dalam dua sistem nilai yang berbeda: standardisasi kognitif berbasis data melawan evaluasi holistik berbasis narasi.

Untuk memahami kompleksitas fragmentasi ini, kita perlu membedah lapisan teknis dari masing-masing mekanisme yang sering kali luput dari sorotan publik awam.

1. Dekonstruksi Tes Kompetensi Akademik (TKA) UI: Menguji "Ketajaman Nalar" atau "Kemampuan Adaptasi Sistem"?

Keputusan UI memasukkan komponen TKA ke dalam jalur prestasi (SNBP) adalah langkah yang secara teknis mempertanyakan validitas nilai rapor sekolah. TKA versi UI didesain bukan untuk menguji penguasaan materi kurikulum (sebagaimana UTBK), melainkan mengukur Scholastic Aptitude atau bakat skolastik.

• Komponen Kritikal: TKA berfokus pada tiga pilar utama: Verbal Reasoning (penalaran verbal), Quantitative Reasoning (penalaran kuantitatif), dan Logical Reasoning (penalaran logis). Soal-soalnya bersifat "culture-free" atau berusaha netral dari materi hafalan, namun sangat bergantung pada kecepatan kognitif.
• Tantangan Psikometri: Masalah teknis yang muncul adalah reliabilitas tes bagi siswa dari luar Jawa. Soal TKA yang berbasis logika sering kali menggunakan konteks permasalahan urban atau konteks global yang familiar bagi siswa Jakarta, namun bisa menjadi asing bagi siswa di daerah terpencil yang memiliki konteks sosial berbeda. Ini menciptakan unconscious bias atau bias tak sadar yang merugikan siswa pinggiran.
• Kurva Belajar: Berbeda dengan portofolio yang bisa disusun dalam hitungan bulan, peningkatan skor TKA membutuhkan latihan soal intensif (drilling). Ini secara tidak langsung membuka celah bagi industri bimbingan belajar (bimbel) untuk menjual paket "Prediksi TKA UI", menghancurkan semangat inklusif SNBP yang seharusnya meminimalkan peran bimbel.

2. Kompleksitas Portofolio Murni ITERA: Antara Autentisitas dan "Estetika Kebanggaan"

Di sisi lain, ITERA memilih jalur portofolio murni sebagai alat seleksi utama, sebuah keputusan yang menekankan aspek authentic assessment. Namun, implementasi teknisnya penuh jebakan analitis.

• Subjektivitas Tersembunyi: Penilaian portofolio sangat bergantung pada preferensi penilai (assessor). Sebuah portofolio proyek "Irigasi Sederhana" di desa mungkin memiliki dampak sosial tinggi, namun secara estetika presentasi (desain slide, video editing) kalah bagus dari proyek "Smart Home" siswa kota yang dibantu jasa profesional. Tanpa rubrik penilaian yang sangat ketat dan terstandar (rubrik analitik), portofolio berisiko dinilai berdasarkan "kemasan" bukan "isi".
• Gap Infrastruktur: Pengumpulan portofolio digital mensyaratkan akses internet stabil dan perangkat lunak pendukung (Canva, Adobe Premiere, dll). Siswa di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang hanya mengandalkan sinyal 4G tidak stabil, akan kesulitan mengunggah file besar atau memodifikasi portofolio mereka agar terlihat profesional.
• Risiko Integritas: Dalam dunia digital, portofolio sangat rentan terhadap plagiarisme atau jasa pembuatan portofolio (ghostwriting). Berbeda dengan TKA yang dilakukan secara real-time dan terproktor, portofolio adalah "pekerjaan rumah" yang tidak bisa diverifikasi kepenulisannya secara instan. Ini menciptakan peluang ketidakadilan baru bagi siswa jujur yang mengerjakan sendiri namun hasilnya sederhana.

Implikasi Strategis: Kekacauan Manajemen Waktu Siswa

Dari sisi teknis persiapan, fragmentasi ini menciptakan dilema alokasi sumber daya yang fatal.

• Untuk melamar ke UI, siswa harus mengalokasikan waktu untuk latihan soal TKA (waktu: jam malam/akhir pekan, metode: latihan soal).
• Untuk melamar ke ITERA, siswa harus mengalokasikan waktu untuk dokumentasi kegiatan, penulisan esai, dan editing (waktu: waktu luang siang, metode: kreatif/praktik).

Kedua strategi ini membutuhkan energi mental yang berbeda. Memaksa siswa menempuh keduanya secara bersamaan adalah resep untuk kelelahan kognitif (cognitive fatigue) yang pada akhirnya menurunkan performa di kedua seleksi tersebut. Fragmentasi standar ini, secara teknis, adalah hambatan struktural terbesar menuju keadilan akses pendidikan tinggi.

Dilema Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah

Pihak yang paling dirugikan dan jarang diberi ruang dalam berita adalah Guru BK (Bimbingan Konseling) di SMA. Setiap tahun, mereka adalah "juru selamat" yang membantu siswa memetakan pilihan. Dengan fragmentasi ini, tugas mereka menjadi mustahil.

Bagaimana mereka bisa menyarankan siswa yang nilai rapornya pas-pasan namun aktivis organisasi? Apakah harus mendaftar ke ITERA? Lalu bagaimana jika siswa itu bercita-cita masuk UI? Haruskah sang guru menyuruh siswa tersebut menyerah pada mimpi UI karena tidak mampu belajar TKA? Fragmentasi ini menciptakan kecemasan tidak hanya bagi siswa, tetapi juga para pendidik yang memegang kendali arah studi mereka.

Masa Depan SNPMB: Menuju Disintegrasi atau Adaptasi?

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap sistem SNPMB (Sistem Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru). Apakah sistem ini masih layak disebut "Nasional" jika standarnya berbeda-beda di setiap PTN?

Pemerintah, melalui Balai Pengelolaan Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru (BPPPMB), perlu segera turun tangan. Alih-alih membiarkan otonomi kampus berjalan liar, perlu ada payung standar minimal (minimum service standard). Misalnya, jika PTN ingin mengadakan TKA, seharusnya soalnya diintegrasikan ke dalam sistem nasional agar siswa tidak perlu mengikuti banyak tes berbeda.

Jika fragmentasi ini dibiarkan, kita akan melihat generasi mahasiswa yang stres sebelum kuliah dimulai. Mereka terjebak dalam ratapan mempersiapkan dua identitas: identitas "tester" yang kaku dan identitas "portofolio builder" yang fleksibel. Inilah realitas pahit di balik gemerlap persentase penerimaan yang sering dipuji.

Fragmentasi standar seleksi PTN 2026, dengan contoh nyata perbedaan kebijakan UI dan ITERA, adalah alarm tanda bahaya bagi ekosistem pendidikan Indonesia. Ini bukan sekadar soal aturan main, tetapi soal keadilan akses. Siswa tidak boleh dijadikan kelinci percobaan dari eksperimen kebijakan otonomi kampus yang tidak terkoordinasi.

Diperlukan transparansi penuh mengenai kriteria penilaian TKA dan bobot portofolio. Pemerintah harus memastikan bahwa akses ke PTN tidak lagi bergantung pada "strategi tebak-tebakan" siswa, melainkan pada kompetensi yang terukur secara adil. Jika tidak, senyuman kemenangan saat diterima di PTN akan terasa hambar, karena diperoleh melalui jalan berliku yang melelahkan dan penuh ketidakadilan.