Demo BEM SI Geruduk DPR: 4 Tuntutan dari Revisi UU Sisdiknas hingga Jaminan PTS

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar Aksi Nasional Pendidikan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026) mulai pukul 13.00 WIB. Aksi ini dilakukan untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan menagih janji negara soal pendidikan gratis dan kesejahteraan guru, kata akun resmi @bem_si.

Pengamanan aksi kali ini tergolong besar. Sebanyak 3.983 personel gabungan dari TNI, Polri, Pemda, dan Pamdal dikerahkan untuk mengawal kawasan Gedung DPR/MPR RI, kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi.

Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di Jalan Gatot Subroto dan mengimbau warga mencari rute alternatif. Massa yang datang sejak pukul 13.00 WIB itu membawa empat poin utama: reformasi tata kelola anggaran pendidikan, pemerataan akses hingga wilayah 3T, peningkatan kesejahteraan guru termasuk penyelesaian status guru honorer, serta revisi RUU Sisdiknas dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

Aksi di Senayan ini bukan yang pertama. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 lalu, BEM SI sudah menggelar aksi serupa di Patung Kuda dengan membawa 10 tuntutan, salah satunya desakan menghentikan komersialisasi pendidikan berlebihan. Lima bulan berselang, situasinya belum banyak berubah.

Draf RUU Sisdiknas tertanggal 8 Juli 2026 masih dikritik Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) karena belum serius membangun lima pilar tata kelola guru: kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan — terutama pilar kesejahteraan yang dinilai masih mencampur gaji pokok dengan tunjangan.

Kronologi Aksi: 3.983 Personel dan Gatot Subroto Dialihkan

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, membenarkan jadwal aksi ini kepada wartawan. “Benar di depan DPR/MPR ada demonstrasi pukul 13.00 WIB. Jumlah pengamanan gabungan TNI, Polri, Pemda dan Pamdal 3.983 personel,” ujarnya.

Skala pengamanan ini tergolong besar. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Jalan Gatot Subroto. Imbauan resmi dikeluarkan agar warga mencari rute alternatif.

Aksi ini bukan yang pertama. Pada 2 Mei 2026 saat Hardiknas, BEM SI sudah menggelar aksi di Patung Kuda dengan membawa 10 tuntutan, termasuk desakan menghentikan komersialisasi pendidikan berlebihan.

Bedah 4 Tuntutan Utama BEM SI

1. Revisi UU Sisdiknas yang Partisipatif, Bukan Elitis

Ini jadi tuntutan paling keras. BEM SI menolak pembahasan RUU Sisdiknas yang tertutup. Mereka menuntut pelibatan masyarakat sipil, akademisi, organisasi guru, dan mahasiswa.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga sempat mengkritik draf RUU tertanggal 8 Juli 2026. Menurut P2G, aturan itu belum serius membangun lima pilar tata kelola guru: kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan. Pilar kesejahteraan bahkan dinilai masih mencampurkan gaji pokok dengan tunjangan, sehingga membuka celah upah tidak layak.

[bic_baca_juga id=”2361″]

2. Pendidikan Gratis yang Benar-Benar Gratis

Bukan gratis di brosur saja. BEM SI menegaskan akses pendidikan adalah hak fundamental, bukan privilese.

Data IDEAS dalam policy brief Januari 2026 menyebutkan, anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang 67 persen bersumber dari anggaran pendidikan sebenarnya cukup untuk membiayai pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, memberikan beasiswa kepada hampir 3 juta mahasiswa miskin, serta menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer hingga setara UMP. Ini ironi yang nggak banyak dibahas.

3. Kesejahteraan Guru, Bukan Janji Manis

Isu ini paling emosional di lapangan. BEM SI mendesak penyelesaian status guru honorer melalui sistem rekrutmen yang transparan dan bermartabat, kata perwakilan BEM SI dalam aksi di Patung Kuda.

Faktanya, banyak guru honorer masih digaji Rp500 ribu sampai Rp2 juta per bulan. Mereka juga menuntut afirmasi PPPK bagi guru di atas usia 35 tahun dengan masa mengabdi lebih dari 10 tahun, serta pengangkatan langsung bagi guru honorer di atas 50 tahun.

Tuntutan lain yang jarang masuk headline adalah evaluasi Permendikbud No.55 Tahun 2024 untuk melindungi hak asasi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

4. Jaminan Hidup PTS di Tengah Wacana PTN Gratis

Ini information gain paling penting yang hampir tidak ada media yang angkat. Wacana kuliah PTN gratis lewat APBN langsung Rp820,9 triliun di RAPBN 2027 memang populis, tapi mengancam keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

PTS itu 90% hidup dari UKT. Kalau PTN gratis, calon mahasiswa auto pindah. Solusi yang diusulkan para pakar dan disuarakan BEM SI secara tidak langsung adalah:

Pertama, refocusing KIP Kuliah untuk PTS. Kalau PTN sudah digratiskan APBN, KIP Kuliah idealnya dialokasikan 100 persen bagi mahasiswa kurang mampu di PTS. “Agar PTS bisa tetap hidup dan APK kita naik, anggaran KIP Kuliah harus difokuskan 100 persen ke PTS,” kata anggota DPR.

Kedua, perluasan insentif operasional seperti Program Penguatan PTS (PP-PTS) dan BOPT, terutama untuk PTS di wilayah 3T.

Anggaran yang Berpindah, Guru yang Bertahan, dan Kampus yang Berjuang

Kalau kamu cuma lihat foto barikade dan spanduk, kamu akan mengira demo kemarin hanya soal menolak RUU. Padahal kalau dengerin orasinya sampai selesai, ada tiga cerita yang saling nyambung di balik empat tuntutan itu.

Cerita pertama datang dari pos anggaran. Sejak awal 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi primadona. Nggak ada yang menolak anak dapat makan gratis, tapi yang jarang diceritain adalah dari mana uangnya diambil.

Data policy brief IDEAS Januari 2026 mencatat sekitar 67 persen dana MBG itu bersumber dari anggaran pendidikan. Di lapangan, itu artinya satu pos anggaran dipakai untuk dua mandat besar yang berbeda.

Makanya di orasi BEM SI, tuntutan soal transparansi anggaran itu bukan sekadar formalitas — mereka lagi nanya, kalau mandat konstitusi bilang 20 persen APBN untuk pendidikan, seberapa banyak yang benar-benar sampai ke ruang kelas?

Cerita kedua adalah tentang guru. Di antara jas almamater yang terik-terikan di depan DPR, banyak spanduk tulis tangan yang nyebut angka: 500 ribu, 800 ribu, 1,5 juta. Itu bukan harga gorengan, itu gaji bulanan guru honorer yang mereka dampingi di daerah.

Ada sekitar 2,1 juta guru honorer di Indonesia yang sampai hari ini statusnya masih digantung antara harapan PPPK dan kenyataan BOS. Ketika Mendikdasmen bilang gaji honorer bisa diambil dari 20 persen dana BOS, bagi mereka itu bukan solusi, itu survival mode.

Makanya tuntutan kesejahteraan kemarin nggak cuma soal naik gaji, tapi soal sistem rekrutmen yang bermartabat, distribusi yang merata sampai 3T, dan perlindungan lewat evaluasi Permendikbud No.55/2024.

Cerita ketiga paling sunyi, tapi paling menentukan: kampus swasta. Wacana PTN gratis lewat APBN memang bikin senang calon maba. Tapi coba tanya ke pengelola PTS kecil di Ngantang, di Flores, di Halmahera — mereka hidup 90 persen dari UKT.

Kalau semua pindah ke PTN karena gratis, siapa yang ngajar anak-anak di daerah yang nggak ada PTN-nya?

Di sinilah ide yang dibawa BEM SI jadi relevan: kalau PTN digratiskan negara, maka KIP Kuliah harusnya difokuskan 100 persen untuk PTS, plus penguatan insentif operasional seperti PP-PTS dan BOPT. Bukan untuk memanjakan kampus abal-abal, tapi untuk menjaga akses tetap hidup di tempat yang negara belum hadir sepenuhnya.

Tiga cerita ini — anggaran yang berpindah, guru yang bertahan, dan kampus yang berjuang — itulah yang bikin empat tuntutan kemarin terasa menyatu.

Revisi UU Sisdiknas yang mereka minta bukan sekadar ganti pasal, tapi soal memastikan lima pilar tata kelola guru benar-benar ditulis: kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan.

Opini BIC: Pendidikan Bukan Sekadar Anggaran, Tapi Keberpihakan

Menurut BIC, demo BEM SI kali ini lebih matang. Mereka nggak cuma teriak “tolak”, tapi ngasih solusi. Pendidikan gratis itu gampang dihitung: 64 juta siswa x Rp5 juta BOS = Rp320 triliun. PTN gratis 3,5 juta mahasiswa x Rp20 juta = Rp70 triliun. Uangnya ada, kalau 20% APBN benar-benar untuk pendidikan, bukan untuk pos lain yang nebeng label pendidikan.

Jaminan untuk PTS juga bukan soal memelihara kampus abal-abal, tapi menjaga akses di daerah 3T di mana PTS jadi satu-satunya harapan.

Kesimpulan dan Apa Selanjutnya?

Aksi 5 Oktober ini jadi penanda bahwa tekanan publik terhadap RUU Sisdiknas belum selesai. Kalau DPR tetap membahas secara elitis tanpa partisipasi sipil, gelombang aksi susulan hampir pasti terjadi. BEM SI sudah sinyalkan konsolidasi nasional lanjutan.

Buat kamu mahasiswa, guru honorer, atau pengelola PTS, ini momen untuk ikut kawal. Bukan cuma soal demo, tapi soal memastikan revisi UU Sisdiknas benar-benar berpihak.