Darurat Kekerasan Siswa: 26 Anak Meninggal, Kasus Perundungan Sekolah 2025 Lampaui Rekor 2024

INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Dunia pendidikan Indonesia menghadapi krisis keamanan siswa yang serius. Data hingga November 2025 menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah telah mencapai tingkat kedaruratan, bahkan melampaui total kasus yang tercatat sepanjang tahun 2024. Puncak dari krisis ini adalah adanya korban jiwa yang dilaporkan, memicu desakan publik untuk solusi pengawasan berbasis teknologi.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total 601 kasus kekerasan di sekolah hingga November 2025, angka yang secara eksplisit melampaui total 573 kasus yang terjadi pada tahun 2024. Angka tragis ini diperburuk oleh laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 26 anak meninggal dunia akibat insiden perundungan sepanjang tahun 2025.  

Krisis Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Data terbaru dari lembaga pemantau memberikan gambaran jelas mengenai skala krisis keamanan siswa yang membutuhkan respons cepat dari semua pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga tingkat sekolah.

Berikut adalah data kunci mengenai kekerasan dan perundungan di Indonesia hingga November 2025:

• Total Kasus Kekerasan di Sekolah: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 601 kasus kekerasan di lingkungan sekolah sampai November 2025.  
• Perbandingan Historis: Angka 601 kasus ini telah melampaui total kasus tahun 2024 yang berjumlah 573 kasus, menandakan tren peningkatan yang signifikan.  
• Total Kasus Perundungan (Bullying): Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan adanya 1.052 kasus perundungan sepanjang tahun 2025.  
• Lokasi Kejadian: Sebanyak 16 persen dari total kasus perundungan KPAI terjadi di lingkungan sekolah.  
• Korban Jiwa: Yang paling memprihatinkan, 26 anak dilaporkan meninggal dunia akibat insiden perundungan sepanjang tahun 2025.  

Sumber: JPPI & KPAI

Data ini menegaskan bahwa insiden kekerasan di sekolah bukan lagi masalah disipliner biasa, melainkan krisis keamanan yang memerlukan intervensi cepat dan terstruktur.  

Apa yang Salah dengan Mekanisme Pencegahan yang Ada?

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, seperti UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), efektivitas pencegahan di lapangan masih dipertanyakan.

Analis hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Samsul Arifin, pernah menilai bahwa persoalan utama terletak pada kurangnya instrumen khusus yang dibuat untuk pencegahan masif. Undang-undang yang ada, seperti UU Perlindungan Anak, meskipun melindungi anak dari kekerasan, fokusnya lebih banyak pada penindakan dan pertanggungjawaban pidana, bukan pada pencegahan secara struktural dan masif.

Selain itu, faktor psikologis remaja turut memperburuk situasi. Pada usia remaja, rasa ingin tahu cenderung sangat tinggi, dibarengi keinginan untuk menjadi "si paling nomor satu" atau haus akan validasi eksternal. Kondisi ini membuat mereka cenderung melakukan tindakan yang ekstrem, termasuk perundungan, demi mendapatkan pengakuan.

Haruskah CCTV Dipasang di Setiap Kelas?

Tingginya angka kekerasan, terutama kasus-kasus yang berujung pada korban jiwa, telah memicu reaksi keras dari publik dan mendatangkan usulan solusi radikal: pengawasan berbasis teknologi.

Pengamat Kebijakan Publik, Hendra Sinaga, secara tegas menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di setiap kelas dan lingkungan sekolah.

"Pemerintah saya kira harus menemukan cara efektif untuk menangani masalah bullying di sekolah ini ya, ya misalnya dengan memasang CCTV di setiap kelas, saya kira pemerintah mampu untuk pasang CCTV di seluruh sekolah ya," kata Hendra Sinaga, kepada RRI, di Tanjungpandan, Selasa (25/11/2025). 

Senada dengan itu, Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, juga menyambut baik wacana pemasangan CCTV, menekankan peran alat ini sebagai pencegah dan alat bukti penting. Ia menambahkan, aksi perundungan tidak hanya fisik, tetapi juga verbal, yang semuanya perlu dipantau.

Perlindungan dari Sesama Siswa dan Oknum Pendidik

Desakan untuk solusi CCTV mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada mekanisme pengawasan tradisional, seperti peran guru Bimbingan Konseling (BK) atau Wali Kelas semata.

Di tingkat regional, kekhawatiran publik meluas. Kasus-kasus yang terjadi bukan hanya perundungan antar siswa. Kasus tindak asusila yang dilakukan oleh oknum guru olahraga di salah satu SDN di Kota Malang membuktikan bahwa pengawasan juga diperlukan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap siswa dari oknum pendidik.

Legislator di daerah menegaskan bahwa adanya CCTV dapat menjadi alat bukti kuat dalam penegakan hukum. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah, menanggapi kasus oknum guru tersebut dengan menyatakan bahwa guru tersebut langsung ditarik dari kegiatan mengajar sambil menunggu keputusan hukum, menunjukkan bahwa pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi oknum pendidik.

Keseimbangan antara Teknologi, Hukum, dan Pastoral

Respons terhadap darurat perundungan ini tidak bisa hanya bergantung pada teknologi, melainkan harus dibarengi dengan reformasi struktural.

1. Pendekatan Hukum dan Teknologi (Reaktif): Pemasangan CCTV memberikan efek gentar (deterrence) dan menyediakan alat bukti yang kuat.
2. Pendekatan Pastoral (Preventif): Kemendikdasmen telah menyiapkan program Guru Wali sebagai upaya pencegahan bullying yang bersifat lebih mendalam. Program ini menuntut guru untuk mengemban peran pengawasan dan pastoral yang lebih intensif terhadap perkembangan sosial dan moral siswa.  

Prediksi Tren:

Keberhasilan mengatasi krisis perundungan ini akan tergantung pada keseimbangan antara kedua pendekatan ini. Jika program Guru Wali gagal diimplementasikan secara efektif—karena terbentur isu klasik beban administrasi guru —maka tekanan publik terhadap solusi teknologi seperti CCTV akan semakin besar. Ini akan menciptakan dilema kebijakan antara kebutuhan mendesak akan keamanan instan dan kualitas lingkungan belajar jangka panjang, yang idealnya harus didasarkan pada kepercayaan, bukan pengawasan mutlak.  

Ringkasan Eksekutif

• Krisis Kedaruratan: Hingga November 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 601 kasus kekerasan di sekolah, melampaui total kasus 2024 (573 kasus).  
• Korban Fatal: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 1.052 kasus perundungan sepanjang 2025, dengan 26 anak meninggal dunia akibat insiden ini.  
• Tuntutan Solusi: Pengamat Kebijakan Publik dan legislator mendesak pemerintah untuk memasang Closed Circuit Television (CCTV) di setiap kelas sebagai alat pencegah dan alat bukti hukum.
• Regulasi Celah: Undang-undang yang ada saat ini dikritik karena lebih fokus pada penindakan daripada pencegahan masif kasus kekerasan di sekolah.
• Respons Pemerintah: Kemendikdasmen merespons dengan menyiapkan program Guru Wali yang berfokus pada peran pastoral dan pencegahan, yang efektivitasnya bergantung pada pengurangan beban administrasi guru.