JAKARTA, INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Tahun anggaran 2026 resmi dimulai hari ini dengan sebuah catatan sejarah baru dalam buku kas negara. Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam APBN Pendidikan 2026. Angka ini merupakan nominal tertinggi yang pernah dikucurkan sepanjang sejarah republik, menandai kenaikan signifikan sekitar 9,8% dibandingkan outlook tahun 2025.

Namun, di balik angka fantastis yang memenuhi amanat konstitusi 20% APBN tersebut, muncul perdebatan hangat di kalangan pengamat kebijakan dan praktisi pendidikan. Sorotan utama tertuju pada struktur alokasi dana yang dinilai “gemuk” di sektor bantuan sosial spesifik, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyerap porsi sangat besar dari kue anggaran pendidikan nasional.

APBN Pendidikan 2026 Didominasi Program MBG

Berdasarkan rincian postur anggaran yang disetujui, program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapatkan alokasi dana yang sangat masif sebesar Rp335 triliun. Angka ini setara dengan 44,2% dari total anggaran pendidikan nasional tahun 2026. Dana jumbo ini ditargetkan untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, bergeming dengan keputusan ini. Mereka berargumen bahwa MBG adalah bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) yang fundamental. “Perbaikan gizi adalah fondasi bagi kemampuan kognitif siswa. Kita tidak bisa mengharapkan hasil pendidikan yang berkualitas jika peserta didik mengalami stunting atau gizi buruk,” ujar pemerintah, menegaskan bahwa belanja ini adalah bagian integral dari strategi mencetak Generasi Emas 2045.

Namun, dominasi anggaran ini memunculkan ketimpangan yang mencolok. Sebagai perbandingan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)—yang mengurusi kurikulum, sekolah, dan guru—hanya mengelola anggaran sekitar Rp33,5 triliun atau hanya 4,6% dari total anggaran pendidikan. Disparitas ini memicu kekhawatiran bahwa fungsi “pendidikan” dalam artian layanan pembelajaran sedang dikalahkan oleh fungsi “bantuan sosial” berupa makanan.

Kritik tajam datang dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim. Ia menilai masuknya MBG ke dalam pos anggaran pendidikan 20% berpotensi melanggar semangat Pasal 31 UUD 1945. Menurutnya, jika komponen MBG dikeluarkan, maka “anggaran pendidikan murni” yang tersisa untuk peningkatan mutu sekolah dan guru sesungguhnya mengalami stagnasi, bahkan penurunan secara riil dibandingkan kebutuhan lapangan yang terus membengkak.

Kritik Keras: Anggaran “Pendidikan” atau “Bantuan Sosial”?

Besarnya porsi MBG memicu reaksi keras dari organisasi profesi dan pemantau pendidikan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru Alokasi dana pendidikan tahun 2026 menuai badai kritik dari koalisi masyarakat sipil dan organisasi profesi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut postur APBN ini sebagai “anomali fiskal”. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyoroti ketimpangan ekstrem di mana Badan Gizi Nasional mengelola dana pendidikan yang jauh lebih besar (Rp335 triliun) dibandingkan Kementerian yang mengurusi inti pendidikan itu sendiri, yakni Kemendikdasmen (Rp33,5 triliun).

“Kami terkejut dan kecewa. Hampir setengah anggaran fungsi pendidikan dipakai untuk urusan perut, bukan otak. Padahal, masalah mendasar seperti pengangkatan satu juta guru honorer, renovasi ribuan sekolah rusak, dan pelatihan kompetensi guru masih kekurangan dana. Ini ibarat memoles cat rumah mewah, padahal pondasinya sedang retak dan mau roboh,” tegas Satriwan dengan nada tinggi.

Kritik lebih tajam datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, secara eksplisit menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “pengkhianatan konstitusi”. Ia menilai pemerintah sedang melakukan “akrobat anggaran” dengan menumpangkan janji kampanye politik (Makan Bergizi Gratis) ke atas kewajiban konstitusional negara (Anggaran Pendidikan 20%).

“Ini perampokan anggaran pendidikan secara legal. Jika dana Rp335 triliun untuk MBG dikeluarkan dari pos pendidikan, maka anggaran pendidikan ‘murni’ untuk layanan pembelajaran sesungguhnya mengalami penurunan drastis atau stagnan dibandingkan tahun 2024 dan 2025. Pemerintah lebih memprioritaskan janji politik ketimbang amanat Pasal 31 UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Ubaid.

Kekhawatiran juga muncul terkait beban administratif dan pergeseran fungsi sekolah. Indonesia Corruption Watch (ICW) turut menyoroti bahwa masuknya MBG secara masif ke ranah sekolah dikhawatirkan akan mengubah fungsi sekolah dari lembaga edukasi menjadi lembaga penyalur bantuan sosial (bansos). Guru dan kepala sekolah, yang seharusnya fokus pada pemulihan pembelajaran (learning recovery), terancam disibukkan oleh urusan logistik katering dan distribusi makanan, mengulang carut-marut administrasi dana BOS namun dengan skala logistik yang jauh lebih rumit dan berisiko.

Rincian Alokasi Lain: Guru dan Siswa Tetap Dapat Porsi

Di tengah polemik dominasi anggaran MBG, pemerintah memastikan bahwa komponen vital pendidikan lainnya tetap mendapatkan porsi anggaran yang signifikan, meskipun ruang fiskal semakin ketat. Berikut adalah bedah rincian alokasi untuk kesejahteraan guru, bantuan siswa, dan infrastruktur sekolah di tahun 2026:

1. Kesejahteraan Pendidik: Insentif Naik & Tunjangan Terjamin Pemerintah mengalokasikan total Rp178,7 triliun khusus untuk pos gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga kependidikan.

• Kabar Baik Guru Honorer: Mulai Januari 2026, insentif bagi guru non-ASN yang belum sertifikasi resmi dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan (naik Rp100.000 dari tahun sebelumnya). Kebijakan ini menjadi jaring pengaman di tengah proses transisi status mereka menuju PPPK Paruh Waktu.
• Jaminan TPG: Anggaran ini juga menjamin pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 754.747 guru non-PNS dan 1,6 juta guru ASN Daerah yang telah bersertifikat, memastikan tidak ada lagi keterlambatan pencairan yang sering dikeluhkan di daerah.

2. Bantuan Langsung Siswa (PIP & KIP Kuliah): Sasaran Jutaan Jiwa Sektor bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap menjadi prioritas dengan total anggaran mencapai Rp491,5 triliun (gabungan berbagai program):

• Program Indonesia Pintar (PIP): Dianggarkan sebesar Rp15,5 triliun dengan target sasaran menjangkau 21,1 juta siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.
• KIP Kuliah: Pemerintah menyiapkan Rp17,2 triliun untuk membiayai akses pendidikan tinggi bagi 1,2 juta mahasiswa dari keluarga ekonomi rentan, mencakup biaya kuliah dan biaya hidup.
• Investasi SDM Unggul (LPDP): Dana Abadi Pendidikan mendapat suntikan investasi tambahan sebesar Rp25 triliun. Fokusnya diperluas tidak hanya untuk beasiswa pascasarjana luar negeri, tetapi juga pendanaan riset strategis di dalam negeri.

3. Infrastruktur: Antara Revitalisasi Bencana & Modernisasi Digital Pos anggaran infrastruktur dan operasional sekolah (termasuk BOS) ditetapkan sebesar Rp150,1 triliun dengan dua fokus kontradiktif namun berjalan paralel:

• Darurat Bencana: Prioritas utama awal tahun adalah revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak berat akibat bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan dana ini bersifat “on-call” untuk memastikan siswa korban bencana bisa segera kembali ke ruang kelas yang layak.
• Modernisasi Teknologi: Di sisi lain, pemerintah mengejar target ambisius pemasangan layar interaktif digital di 288.000 sekolah yang ditargetkan mulai terdistribusi Januari 2026. Ini merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan untuk mendukung kurikulum coding dan AI yang baru diterapkan.

Pertaruhan Efektivitas di Tahun Pertama

Tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian (test case) bagi efektivitas anggaran super-jumbo ini. Tantangan terbesar pemerintah bukan hanya pada pencairan dana, melainkan pada eksekusi dan pengawasan.

Masyarakat akan memantau ketat: Apakah Rp335 triliun dana makan bergizi benar-benar sampai ke piring siswa dengan kualitas yang layak? Dan apakah sisa anggaran yang ada mampu menuntaskan masalah klasik seperti gaji guru honorer yang masih di bawah UMR dan atap sekolah yang bocor?

Dengan ketukan palu APBN 2026, Indonesia resmi mempertaruhkan dana terbesarnya untuk sebuah eksperimen kebijakan gizi dan pendidikan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam skala se-masif ini.