INFOPENDIDIKAN.BIC.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan tajam setelah mengalokasikan anggaran dinilai "fantastis" untuk proyek pembangunan toilet di 21 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dengan total anggaran proyek mencapai Rp 3,3 miliar, rata-rata anggaran untuk pembangunan per unit toilet sekolah adalah Rp 166 juta. Angka ini memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare yang menilai alokasi tersebut "tidak masuk akal" dan mencurigai adanya penggelembungan dana.
Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, pada Selasa (11/11/2025), menyatakan keheranannya atas besaran anggaran tersebut.
"Kami menilai anggaran pembangunan toilet sekolah Rp 166 juta per sekolah itu tidak masuk akal," kata Yusuf. "Anggaran Rp 166 juta untuk 4 ruang toilet itu terlalu besar, fantastis. Kami curiga ada mark up," tegasnya.
DPRD Parepare berencana memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan rinci. Yusuf Lapanna menambahkan bahwa Komisi II DPRD akan melakukan tinjauan langsung ke lokasi untuk memeriksa spesifikasi bangunan dan kesesuaiannya dengan nilai anggaran.
Berdasarkan data yang ada, proyek ini dipecah menjadi 21 paket pengadaan langsung (nontender). Sekolah penerima terdiri dari 13 SD dan 8 SMP, dengan nilai kontrak yang seragam, berkisar antara Rp 163,9 juta hingga Rp 166,8 juta.
Tinjauan lapangan di beberapa lokasi menunjukkan fisik bangunan yang dipertanyakan. Di SDN 3 Parepare, yang menerima kontrak Rp 166,5 juta, bangunan toilet berukuran sekitar 4x4 meter dengan 4 ruang toilet di dalamnya. Sementara di SDN 9 Parepare (kontrak Rp 166,8 juta), bangunan berukuran sekitar 6x4 meter, juga terdiri dari 4 ruang toilet.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Parepare, Makmur, belum memberikan keterangan terkait sorotan anggaran tersebut saat dikonfirmasi.
Paradoksnya, kasus ini muncul di saat pemerintah pusat sedang menggalakkan perbaikan infrastruktur pendidikan secara massal. Mengacu data BPS 2024, kondisi sarana pendidikan nasional masih memprihatinkan, di mana 49% SD dan 42% SMP mengalami rusak sedang hingga berat.
Melalui Program Hasil Terbaik dan Cepat (PHTC), pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp 17 triliun dalam APBN 2025 untuk memperbaiki total 11 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Kasus di Parepare menyoroti tantangan pengawasan anggaran di tingkat daerah dalam implementasi program vital tersebut
0 Komentar