Urutan Reformasi Pendidikan Harus Jelas: Kompetensi Dulu, Baru Pedagogi & Guru

Sorotan utama:

• Kritik Utama: Reformasi pendidikan saat ini diluncurkan paralel - Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda/SMA Garuda, revisi kurikulum, TKA sebagai validator SNBP - tanpa urutan logis dan narasi besar yang menyatukannya.
• Urutan Ideal Versi Pakar: 1) Tentukan dulu kompetensi manusia Indonesia (profil pelajar: berpikir kritis, pemecahan masalah, karakter), 2) Baru desain pedagogi yang mendorong deep learning sesuai kompetensi itu, 3) Terakhir tingkatkan kompetensi guru agar mampu jalankan pedagogi tersebut.
• Masalah Saat Ini: Belum ada mekanisme sistematis untuk translation hasil monitoring ke revisi desain kurikulum. Sekolah belum punya alur jelas untuk evaluasi apakah Tujuan Pembelajaran sudah mendorong deep learning atau hanya normatif.
• Risiko: Tanpa upaya struktural - reformasi kurikulum, pelatihan guru merata, distribusi anggaran adil, penguatan sekolah negeri 3T - program baru hanya jadi simbolisme progresif yang menyimpan bias dan ketimpangan.

JAKARTA - Pakar pendidikan menilai reformasi pendidikan Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo harus memiliki urutan yang jelas, dimulai dari penetapan kompetensi manusia Indonesia yang ingin dibangun, kemudian perbaikan pedagogi, baru peningkatan kompetensi guru, di tengah peluncuran hampir bersamaan program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda berkurikulum IB, revisi kurikulum, dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Kritik ini relevan karena anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp 769,08 triliun dengan janji mendirikan sekolah unggulan, menaikkan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp 2 juta per bulan, dan wajib belajar 13 tahun. Namun, tanpa kerangka tujuan yang terukur, deretan program berisiko tumpang tindih. TKA misalnya, menuai dua petisi penolakan pada November 2025 karena dinilai tidak sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan berpikir kritis, bukan hafalan.

Urutan yang Terbalik: Guru Dulu, Kompetensi Belum Jelas

Selama ini guru dituntut memiliki empat kompetensi dasar sesuai UU No 14 Tahun 2005: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik menjadi pilar profesionalisme.

Namun, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong (parsial), tetapi harus holistik atau secara utuh sesuai kebutuhan.

Pakar menekankan, yang terjadi sekarang adalah kebalikannya:

Yang Dilakukan Pemerintah Sekarang:

1. Rekrut dan latih guru dulu (60.000 guru untuk Sekolah Rakyat, redistribusi ASN, PPPK paruh waktu jadi penuh waktu)
2. Ganti pedagogi/kurikulum (revisi semua mapel, kurikulum IB untuk Sekolah Garuda)
3. Kompetensi manusia Indonesia belum didefinisikan ulang secara operasional

Yang Seharusnya:

1. Kompetensi Dulu: Profil manusia Indonesia 2045 seperti apa? Apakah butuh kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, atau literasi digital? Ini harus jadi Tujuan Pembelajaran yang mendorong deep learning, bukan sekadar normatif.
2. Pedagogi Kedua: Setelah kompetensi jelas, baru tentukan bagaimana cara mengajarnya. Apakah butuh project-based learning, pembelajaran berdiferensiasi, atau asesmen portofolio?
3. Guru Terakhir: Baru tingkatkan kompetensi guru agar mampu menjalankan pedagogi tersebut. Guru profesional harus memiliki 4 kompetensi, tapi pengembangannya harus terintegrasi dalam kinerja, bukan diklat parsial.

"Jika kompetensi tujuan tidak jelas, pedagogi akan mengambang. Jika pedagogi mengambang, pelatihan guru hanya jadi formalitas," ujar seorang pakar kurikulum dari Universitas Negeri Medan.

Potret Program yang Berdiri Sendiri

1. Sekolah Rakyat: Niat Baik yang Melompat Aturan

Salah satu kritik utama terhadap Sekolah Rakyat berkaitan dengan potensi terjadinya kastanisasi dan stigmatisasi. Ada kekhawatiran bahwa mengumpulkan anak-anak dari keluarga miskin dalam satu institusi akan memperkuat label miskin permanen.

Selain itu, belum adanya kejelasan mengenai kurikulum, tenaga pengajar, dan jaminan keberlanjutan program menjadi perhatian tersendiri. Ketika Kemensos membuat unit pendidikan baru tanpa payung hukum yang jelas dalam sistem nasional, ini menimbulkan kebingungan struktural.

Inisiatif Sekolah Rakyat tampaknya tidak lahir dari analisis mendalam terhadap akar masalah pendidikan di wilayah 3T, melainkan sebagai respons pragmatis yang terkesan terburu-buru.

Padahal, reformasi kurikulum, pelatihan guru yang merata, distribusi anggaran yang adil, dan penguatan sekolah negeri di daerah tertinggal adalah fondasi utama. Tanpa upaya struktural ini, Sekolah Rakyat dan SMA Garuda hanya akan menjadi simbolisme kebijakan.

2. Sekolah Garuda & SNT: Kurikulum IB di Tengah Ketimpangan

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Mulai dari mendirikan sekolah unggulan (Sekolah Garuda) dengan kurikulum Internasional Baccalaureate (IB).

Sekolah Garuda menargetkan 100 sekolah baru per tahun menuju 500 sekolah. Namun, jika sekolah negeri di daerah 3T masih kekurangan guru dan fasilitas, kehadiran sekolah unggulan berkurikulum internasional justru memperlebar kesenjangan.

3. TKA vs Kurikulum Merdeka: Guru Bingung Prioritas

Akibatnya, baik guru maupun siswa kebingungan menentukan prioritas: mengikuti semangat Kurikulum Merdeka atau mengejar skor TKA.

Pada 3-6 November 2025, muncul petisi kedua "Selamatkan Integritas Pendidikan: Hapus Nilai TKA Validator SNBP", yang menyoroti kebocoran soal, ketimpangan akses, serta kekhawatiran penggunaan nilai TKA yang bermasalah. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa nilai TKA tidak layak dijadikan validator rapor. Ia menyinggung perbedaan antara kisi-kisi dan soal, durasi 45 menit untuk 25 soal, serta materi yang belum diajarkan di beberapa sekolah.

Pemerintah bisa menyesuaikan bentuk soal TKA agar lebih menilai kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa—bukan hanya hafalan.

Dampak Jika Urutan Tidak Diperbaiki

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis SWOT, misalnya, sering kali terjebak pada narasi normatif seperti peningkatan kompetensi tanpa mekanisme sistematis untuk melakukan translation hasil monitoring ke dalam revisi desain kurikulum.

Sekolah belum memiliki alur yang jelas untuk mengevaluasi apakah asumsi awal mengenai kebutuhan siswa masih valid (situational analysis), apakah Tujuan Pembelajaran yang disusun sudah benar-benar mendorong deep learning.

Jika dibiarkan:

• Guru dilatih pedagogi baru tapi tidak paham untuk kompetensi apa
• Asesmen TKA mengukur hafalan, sementara kurikulum menuntut berpikir kritis
• Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda berjalan paralel tanpa standar kompetensi lulusan yang sama
• Anggaran besar habis untuk bangunan, bukan untuk perubahan cara belajar

Di atas kertas perancangan dan tujuan TKA merupakan terobosan inovasi sebagai reformasi pendidikan yang sangat baik. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang perlu disoroti yang membuat TKA bagai sketsa cantik yang tak dituntaskan dengan sempurna.

Sumber: berbagai sumber