Komisi X DPR Beri Garis Tegas: Hasil TKA Tidak Boleh Tentukan Nasib Kelulusan Siswa SD dan SMP — Ini Bukan Ujian Nasional

infopendidikan.bic.id | 9 April 2026

Pimpinan Komisi X DPR RI secara tegas menggarisbawahi bahwa hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 tidak memiliki kekuatan hukum sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan berfungsi mutlak sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan nasional. Langkah legislatif ini bertujuan melindungi hak psikologis peserta didik jenjang SD dan SMP dari tekanan ujian standar — sembari mendesak pemerintah agar fokus menggunakan data TKA untuk mengoreksi ketimpangan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

Dengan penekanan khusus pada literasi dan numerasi, TKA diposisikan sebagai cermin evaluatif bagi penyelenggara pendidikan untuk melakukan perbaikan kurikulum yang lebih presisi, tanpa menjadikannya beban administratif yang menghalangi hak siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Suara DPR yang Ditunggu-Tunggu: Bukan Ujian Nasional yang Lahir Kembali

Kepanikan yang menyebar di kalangan orang tua sejak TKA pertama kali diumumkan bukan tanpa dasar. Bayangan Ujian Nasional — dengan segala beban psikologis yang pernah menyertainya selama lebih dari satu dekade — kembali menghantui diskusi di grup-grup WhatsApp wali murid dan ruang guru di seluruh Indonesia.

Redaksi InfoPendidikan memantau langsung rangkaian persidangan Komisi X DPR dan mencatat bahwa penekanan soal batasan fungsi TKA ini muncul bukan secara kebetulan — melainkan sebagai respons langsung atas gelombang kekhawatiran orang tua mengenai kembalinya sistem evaluasi tunggal yang pernah membebani jutaan siswa Indonesia di masa lalu.

"TKA adalah alat ukur, bukan alat seleksi. Pemerintah harus menggunakan hasil ini untuk memperbaiki sistem, bukan untuk menghukum siswa atas kekurangan yang sejatinya adalah tanggung jawab penyelenggara pendidikan."

Pernyataan ini bukan sekadar penenang. Ini adalah batas legislatif yang harus dihormati oleh seluruh penyelenggara pendidikan dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan paling terpencil sekalipun.

Apa Sebenarnya Fungsi TKA? Memisahkan Mitos dari Fakta Kebijakan

Pemisahan tegas antara "evaluasi mutu" dan "syarat kelulusan" adalah inti dari kebijakan yang ditegaskan DPR — dan pemisahan ini bukan sekadar semantik. Dari sudut pandang kebijakan publik pendidikan, ini adalah langkah krusial untuk mengurangi angka stres pada siswa usia dasar yang otaknya secara neurologis masih berada dalam fase pembentukan fondasi, bukan fase kompetisi.

TKA dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar yang selama ini sulit diukur secara sistematis: "Sejauh mana capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia secara nasional, dan di mana letak jurang perbedaannya?"

Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan untuk mengintervensi kurikulum, bukan menjadi palu vonis bagi siswa yang mungkin tumbuh di lingkungan dengan akses pendidikan yang tidak setara.

📊 Matriks Fungsi & Batasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026

Bagaimana Nasib PPDB Jalur Prestasi?

Di sinilah ketegasan DPR menemui batas abu-abunya. Hampir seluruh pemberitaan nasional berhenti pada satu kalimat: "TKA bukan syarat kelulusan." Tidak ada yang menelusuri satu langkah lebih jauh: apakah nilai TKA yang tinggi boleh digunakan sebagai sertifikat pendukung dalam PPDB jalur prestasi?

Ini bukan pertanyaan sepele. Jika nilai TKA bisa dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam seleksi masuk SMP atau SMA favorit, maka secara de facto ia telah menjadi instrumen seleksi — meski secara de jure bukan syarat kelulusan. Orang tua yang memahami logika ini akan tetap menekan anaknya untuk meraih skor setinggi mungkin, bukan demi kelulusan, tapi demi kursi di sekolah unggulan.

Hasil penelusuran redaksi InfoPendidikan pada berbagai forum komunitas orang tua dan praktisi PPDB menunjukkan pola yang sangat konsisten: kebingungan mengenai posisi nilai TKA dalam konteks PPDB sudah mulai muncul jauh sebelum ujian digelar. Banyak orang tua mengonfirmasi bahwa mereka belum menerima penjelasan resmi dari sekolah maupun dinas pendidikan setempat mengenai hal ini.

Kekosongan informasi ini, jika dibiarkan, berpotensi menciptakan praktik tidak resmi di lapangan yang bertentangan dengan semangat kebijakan yang telah ditegaskan DPR.

Sekolah dengan Skor Rendah: Dapat Bantuan atau Justru Diawasi Ketat?

Narasi "pemerintah akan memperbaiki kualitas pembelajaran" terdengar meyakinkan di atas kertas. Namun pertanyaan teknis yang lebih penting adalah: seperti apa bentuk konkret "perbaikan" tersebut bagi sekolah yang mendapatkan skor TKA rendah?

Apakah sekolah tersebut akan mendapatkan tambahan dana BOS khusus untuk program remedial? Apakah akan ada pengiriman guru pendamping atau pelatih literasi dari pusat? Ataukah justru sebaliknya — sekolah dengan skor rendah akan menjadi subjek audit kinerja yang menekan kepala sekolah dan guru, tanpa disertai tambahan sumber daya yang memadai?

Dua skenario ini memiliki implikasi yang sangat berbeda terhadap ekosistem pendidikan di lapangan. Skenario pertama mencerminkan spirit kebijakan yang seharusnya: menggunakan data untuk memperkuat, bukan menghukum. Skenario kedua berisiko menciptakan budaya window dressing — sekolah yang berfokus pada persiapan TKA semata agar terhindar dari sorotan, alih-alih membangun kapasitas belajar siswa secara autentik.

Hak Orang Tua atas Data Anak: Apakah Laporan TKA Bisa Diakses?

Ada dimensi privasi dan transparansi yang nyaris tidak tersentuh dalam diskusi publik mengenai TKA: apakah orang tua akan menerima laporan hasil TKA individual anak mereka, ataukah data ini hanya menjadi konsumsi internal sekolah dan dinas pendidikan?

Jika laporan individual tersedia dan diserahkan kepada orang tua dalam format yang mudah dipahami — menyerupai hasil tes minat bakat atau asesmen psikologis — maka TKA berpotensi menjadi alat yang genuinely bermanfaat bagi keluarga untuk memahami kebutuhan belajar spesifik anak mereka.

Namun jika data ini dikunci hanya untuk konsumsi birokrasi pendidikan tanpa mekanisme akses yang jelas bagi orang tua, maka kepercayaan publik terhadap ujian ini akan sulit dibangun. Transparansi data bukan sekadar hak orang tua — ini adalah fondasi legitimasi dari seluruh sistem evaluasi.

Informasi ini disusun berdasarkan pernyataan resmi pimpinan legislatif per 9 April 2026, dan InfoPendidikan berkomitmen untuk terus mengawal agar implementasi di lapangan benar-benar selaras dengan instruksi DPR tersebut — termasuk memastikan mekanisme akses data bagi orang tua dirumuskan dengan jelas.

TKA dan PISA: Apakah Indonesia Sedang Mengejar Standar Dunia?

Satu pertanyaan strategis yang luput dari hampir seluruh diskusi publik adalah relevansi TKA terhadap standar literasi dan numerasi internasional — khususnya PISA (Programme for International Student Assessment).

Indonesia dikenal memiliki skor PISA yang secara konsisten berada di bawah rata-rata negara OECD selama bertahun-tahun. Apakah TKA dirancang dengan kerangka soal yang selaras dengan dimensi kognitif yang diuji PISA — yakni kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata, bukan sekadar hafalan prosedural?

Jika jawabannya ya, maka TKA adalah langkah cerdas jangka panjang untuk membangun kapasitas siswa Indonesia agar kompetitif di panggung global. Namun sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemendikdasmen yang secara eksplisit menghubungkan desain soal TKA dengan kerangka PISA. Ketidakjelasan ini penting untuk diisi — karena justifikasi kebijakan evaluasi yang kuat seharusnya bisa mengkomunikasikan relevansi internasionalnya kepada publik secara terbuka.

Pesan untuk Siswa dan Orang Tua: Ikuti Ujian, Jangan Takut Hasilnya

Di antara seluruh kompleksitas kebijakan yang melingkupi TKA, ada satu pesan yang perlu disampaikan dengan jernih kepada siswa dan orang tua di seluruh Indonesia:

Ikuti TKA dengan sungguh-sungguh, tapi jangan biarkan kekhawatiran soal hasil mengganggu ketenangan belajar anak.

TKA adalah kesempatan bagi sistem pendidikan Indonesia untuk melihat dirinya sendiri secara jujur — dan kesempatan itu hanya bisa dimanfaatkan jika data yang terkumpul mencerminkan kondisi nyata, bukan kondisi yang direkayasa oleh ketakutan.

Bagi para pendidik dan kepala sekolah: hasil TKA yang rendah bukan aib yang harus disembunyikan, melainkan titik awal yang harus direspons dengan intervensi yang tepat. Justru sekolah yang jujur mengakui celah dalam kualitas pengajarannya adalah sekolah yang paling siap untuk berkembang.