Pidato Presiden di WEF: Pendidikan Benteng Negara & Renovasi 60.000 Sekolah

Oleh: Tim Redaksi

Info Pendidikan BIC, 23 Januari 2026 – Dalam kancah global yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, Presiden Prabowo Subianto menawarkan sebuah perspektif baru yang mengejutkan banyak delegasi dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Jenewa, Swiss. Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO perusahaan multinasional, Presiden tidak hanya membahas ekonomi atau perdagangan, tetapi justru menempatkan pendidikan sebagai inti dari strategi pertahanan negara.

"Bagi kami, pendidikan bukan lagi sekadar urusan kementerian sosial. Pendidikan adalah benteng pertahanan negara yang paling ampuh. Tanpa manusia yang cerdas dan berkarakter, kedaulatan sebuah bangsa hanya akan menjadi ilusi," tegas Presiden dalam pembukaan pidatonya.

Definisi ini menandai paradigma kebijakan baru yang akan menjadi landasan pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Pidato tersebut kemudian merinci sebuah roadmap transformasi yang masif, mencakup perbaikan infrastruktur fisik hingga revolusi diplomatik di sektor akademik.

Mengapa Pendidikan Adalah Isu Keamanan Nasional?

Presiden menjelaskan alasan di balik klasifikasi pendidikan sebagai isu keamanan nasional (national security). Di era perang kognitif dan disrupsi kecerdasan buatan (AI), ancaman terhadap sebuah bangsa tidak lagi datang dalam bentuk invasi militer semata.

Ancaman terbesar abad ke-21 adalah ketertinggalan kemampuan kognitif bangsa. Jika generasi muda tidak mampu mengolah informasi, tidak kritis, dan kalah dalam penguasaan teknologi, maka bangsa tersebut akan rentan dimanipulasi, kehilangan daya saing ekonomi, dan pada akhirnya kehilangan kemandirian.

"Investasi pada pendidikan adalah investasi pada pertahanan. Kita sedang membangun 'perisai manusia' yang mampu melindungi negeri ini dari kemiskinan, ketidakadilan, dan intervensi asing," tambah Presiden, disambut tepuk tangan para hadirin.

Pendekatan ini menyiratkan bahwa anggaran pendidikan tidak akan lagi dilihat sebagai belanja rutin, melainkan sebagai belanja investasi strategis yang setara dengan pembelian alutsista (alat utama sistem senjata) militer.

Target Besar: Renovasi 60.000 Sekolah

Salah satu implementasi nyata dari visi besar tersebut adalah target renovasi sekolah yang sangat ambisius. Presiden mengumumkan komitmen pemerintah untuk merenovasi sebanyak 60.000 sekolah di seluruh Indonesia hingga tahun 2026.

Angka ini bukanlah target yang sembarangan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, ribuan sekolah di Indonesia, terutama di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal), masih beroperasi dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Atap bocor, lantai rusak, dan sanitasi yang buruk seringkali mengganggu proses belajar mengajar.

Renovasi ini akan dilakukan secara bertahap namun masif. Fokusnya bukan hanya pada estetika, tetapi pada aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Sekolah yang aman adalah syarat dasar bagi siswa untuk dapat menyerap ilmu dengan tenang.

"Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa seorang anak di Papua atau di Nusa Tenggara memiliki hak yang sama terhadap ruang kelas yang layak, sama seperti anak-anak di Jakarta," ungkap Presiden.

Revolusi Digital: 1 Juta Panel Digital di Kelas

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga mendorong percepatan digitalisasi melalui target pemasangan 1 juta panel digital di ruang-ruang kelas.

Langkah ini bertujuan untuk menjawab tantangan learning loss atau hilangnya kesempatan belajar yang terjadi selama pandemi, sekaligus mempersiapkan siswa untuk dunia kerja digital. Papan tulis kapur yang konvensional dianggap sudah tidak lagi relevan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak yang kompleks.

Dengan panel digital, pengajar dapat menampilkan simulasi video, grafik interaktif, dan materi ajar berbasis internet secara langsung. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya tangkap siswa dan membuat proses belajar menjadi jauh lebih menarik.

Namun, Presiden juga menekankan bahwa teknologi hanyalah alat. "Panel digital tidak akan berguna tanpa guru yang kompeten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru tetap menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Diplomasi Pendidikan: Mengundang 10 Universitas Inggris

Langkah yang paling inovatif dari pidato tersebut adalah rencana diplomasi pendidikan. Presiden secara khusus menyebutkan rencana untuk mengundang 10 universitas terbaik dari Inggris (UK) untuk berinvestasi dan berkolaborasi di Indonesia.

Strategi ini dikenal sebagai "pembangunan ekosistem pendidikan tinggi kelas dunia". Alih-alih terus mengirim ribuan mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri (yang seringkali membebani finansial dan berpotensi menyebabkan brain drain), pemerintah ingin membawa standar kelas dunia ke dalam negeri.

Kehadiran kampus atau cabang universitas Inggris di Indonesia diharapkan dapat menciptakan efek positif yang luas:

1. Transfer Teknologi dan Ilmu: Kerjasama riset antara akademisi Indonesia dan Inggris akan mempercepat inovasi lokal.
2. Standar Kurikulum: Universitas lokal akan terpacu untuk meningkatkan standar akreditasi dan kualitas lulusannya agar mampu bersaing.
3. Ekonomi: Pengiriman mahasiswa asing ke Indonesia untuk belajar di kampus cabang tersebut dapat menjadi sumber devisa baru.

Presiden menegaskan bahwa undangan ini terbuka bagi skema joint venture atau kemitraan strategis dengan universitas negeri maupun swasta di tanah air.

Menuju 2026: Tantangan dan Harapan

Visi besar yang dilontarkan di WEF tentu bukan tanpa tantangan. Eksekusi renovasi 60.000 sekolah dan instalasi 1 juta panel digital dalam waktu kurang dari dua tahun membutuhkan manajemen logistik yang luar biasa, transparansi anggaran, dan pengawasan yang ketat.

Kritikus menilai bahwa target ini sangat agresif. Namun, Presiden menegaskan bahwa urgensi kondisi bangsa memaksa pemerintah untuk bekerja ekstra keras. "Kita tidak punya waktu biasa. Kita harus berlari," ujarnya.

Dengan mendefinisikan pendidikan sebagai isu keamanan nasional, pemerintah mengirimkan sinyal yang kuat bahwa masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan di atas meja pendidikan. Jika rencana ini berjalan sesuai jadwal, tahun 2026 bukan hanya akan menjadi tahun pencapaian target infrastruktur, tetapi awal dari kebangkitan sumber daya manusia Indonesia sebagai benteng pertahanan negara yang modern dan tangguh.