Info Pendidikan BIC, 22 Januari 2026 – Angka fantastis sebesar Rp 757,8 triliun digelontorkan pemerintah untuk sektor pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun ini. Namun, besaran nominal tersebut tidak serta merta menjamin kualitas pendidikan nasional yang meningkat secara proporsional.
DPR RI melalui Komisi X mengkritisi keras penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai masih belum efektif dan inefisien. Kritik ini muncul karena perencanaan anggaran yang besar belum sepenuhnya mampu menjawab akar masalah klasik di dunia pendidikan Tanah Air.
Anggota Komisi X DPR, Nurhayati, menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran adalah kunci utama. "Uang banyak, tetapi hasilnya belum terasa maksimal di lapangan. Kita melihat masih ada kebocoran dan penyalahgunaan anggaran yang sifatnya rutin namun tidak menyentuh substansi pendidikan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (22/10).
Kritik anggaran Rp 757 Triliun ini berfokus pada tiga pilar utama yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar: kesejahteraan guru, ketimpangan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik.
Isu Pertama: Kesejahteraan Guru yang Belangkon
Meskipun anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) terus mengalami kenaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru honorer yang tidak tersentuh oleh kebijakan ini.
Data menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan (sekitar 20 persen) terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji PNS dan tunjangan. Namun, paradoksnya, guru yang berstatus non-PNS atau guru madrasah seringkali menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
"Kita tidak bisa bicara kualitas pendidikan jika gurunya masih susah hidup layak. Anggaran sebesar itu harus mampu memberikan rasa aman bagi guru, bukan sekadar menggaji mereka di bawah standar," tambah Nurhayati.
Ketidakpastian status dan kesejahteraan ini berdampak langsung pada konsentrasi mengajar. Guru yang terbebani masalah ekonomi dikhawatirkan tidak dapat memberikan performa terbaiknya di dalam kelas.
Kritik Anggaran Rp 757 Triliun: DPR Soroti Efisiensi Belanja Pendidikan 3
Isu Kedua: Ketimpangan Sarana dan Prasarana
Masalah kedua yang mendapat sorotan tajam adalah disparitas fasilitas pendidikan antar-wilayah. Anggaran pembangunan sekolah dan pengadaan laboratorium seringkali terpusat di kawasan Pulau Jawa dan kota-kota besar.
Sementara itu, sekolah di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) masih berjuang dengan atap bocor, kekurangan meja belajar, dan ketiadaan akses internet. Fenomena ini menciptakan kesenjangan digital yang sangat lebar.
Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Budi Santoso, menilai bahwa distribusi anggaran belum berbasis keadilan. "Pemerintah daerah menerima Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi kapasitas pengelolaannya berbeda-beda. Daerah miskin tetap sulit meningkatkan kualitas sekolah karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang minim," jelasnya.
Tanpa pemerataan sarana, murid di daerah terpencil sulit bersaing dengan mereka yang memiliki akses ke teknologi modern dan perpustakaan lengkap. Ini bertentangan dengan semangat undang-undang yang menjamin pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara.
Isu Ketiga: Kompetensi Pendidik
Titik kritis ketiga adalah mengenai peningkatan kapasitas guru. Anggaran untuk pelatihan guru (PLPG, PPG) disiapkan besar, namun efektivitas pelatihan tersebut dipertanyakan.
Banyak guru yang mengeluh bahwa pelatihan yang diikuti bersifat normatif dan hanya mengejar administrasi kelulusan. Materi pelatihan seringkali tidak relevan dengan tantangan dunia pendidikan modern saat ini, seperti literasi digital atau pembelajaran berbasis proyek.
"Kita menghabiskan miliaran rupiah untuk pelatihan, tapi gaya mengajar guru di kelas tetap sama seperti 20 tahun lalu. Ini adalah bentuk inefisiensi yang sangat mahal," tegas Budi.
Kompetensi pedagogik dan profesional guru menjadi penentu utama kualitas output belajar siswa. Jika anggaran pelatihan tidak mampu mengubah mindset dan metode mengajar, maka investasi tersebut dianggap sia-sia.
Kritik Anggaran Rp 757 Triliun: DPR Soroti Efisiensi Belanja Pendidikan 4
Tuntutan Reformasi Anggaran
Menyikapi kritik anggaran Rp 757 Triliun ini, DPR mendesak Kementerian Pendidikan untuk melakukan audit menyeluruh. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada besaran angka, tetapi juga pada dampak (outcome) yang dihasilkan.
Pemerintah diminta untuk menerapkan pola budgeting berbasis kinerja. Artinya, pencairan dana untuk program tertentu harus mempertimbangkan indikator keberhasilan yang jelas, seperti penurunan angka putus sekolah atau peningkatan nilai rata-rata ujian nasional.
Langkah perbaikan ini mendesak dilakukan agar generasi muda Indonesia tidak menjadi korban dari manajemen anggaran yang amburadul. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan demi kualitas SDM unggul.
Info Pendidikan BIC, 22 Januari 2026 – Di tengah riuh rendah diskusi publik mengenai perubahan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, akhirnya memberikan "lampu hijau" kejelasan bagi ratusan ribu siswa kelas 12 di seluruh Indonesia.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung Rabu (21/1/2026), Mu'ti secara tegas meluruskan miskonsepsi yang beredar liar di media sosial. Ia memastikan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak dirancang untuk menggantikan nilai rapor dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, melainkan berfungsi sebagai instrumen validasi eksternal untuk menjamin keadilan.
"Validator", Bukan "Eksekutor"
Pernyataan Mendikdasmen ini menjadi antitesis terhadap kekhawatiran bahwa kerja keras siswa selama lima semester di sekolah akan sia-sia.
"TKA berfungsi sebagai bagian dari penguatan obyektivitas dan standardisasi penilaian prestasi akademik dalam jalur SNBP tanpa menggantikan peran rapor," tegas Mu'ti di hadapan anggota dewan.
Filosofi di balik kebijakan ini adalah untuk memerangi fenomena grade inflation atau "katrol nilai" yang kerap terjadi di tingkat sekolah. Dalam skema baru ini, TKA bertindak sebagai "CCTV Akademik". Jika seorang siswa memiliki nilai rapor 95 namun skor TKA-nya anjlok di angka 40, sistem akan mendeteksi anomali tersebut. Sebaliknya, jika nilai rapor dan TKA selaras, maka validitas prestasi siswa tersebut terkonfirmasi. Ini adalah langkah teknokratis untuk melindungi integritas siswa yang benar-benar berprestasi dari praktik manipulasi nilai.
Integrasi Digital Senyap: Host-to-Host Sejak 5 Januari
Yang luput dari perhatian banyak pihak adalah kesiapan infrastruktur digital di belakang layar. Mendikdasmen mengungkapkan bahwa integrasi data nilai TKA ke dalam sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) telah rampung dan berjalan secara host-to-host sejak 5 Januari 2026.
Mekanisme ini memangkas birokrasi dan menutup celah human error. Sekolah tidak lagi perlu menginput nilai validasi secara manual. Data mengalir langsung dari pusat data asesmen ke dasbor sekolah, memungkinkan satuan pendidikan untuk menetapkan siswa eligible (memenuhi syarat kuota) dengan basis data yang akurat, transparan, dan akuntabel.
Jaring Pengaman bagi Siswa Tanpa TKA
Isu lain yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah nasib siswa yang karena satu dan lain hal belum memiliki nilai TKA. Pemerintah menjamin bahwa hak konstitusional mereka untuk mengakses pendidikan tinggi tidak hangus.
"Siswa yang tidak memiliki nilai TKA tetap bisa ikut Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)," ujar Mu'ti. Ia mengingatkan bahwa SNBP hanyalah satu dari tiga pintu masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur Mandiri memiliki daya tampung yang jauh lebih besar dan tidak mensyaratkan validasi rapor seketat jalur prestasi.
Analisis: Menuju Meritokrasi yang Lebih Sehat
Langkah Kemendikdasmen ini dinilai oleh berbagai pengamat sebagai upaya menyeimbangkan "neraca kepercayaan" antara sekolah dan universitas. Selama bertahun-tahun, PTN kesulitan membandingkan nilai rapor antar-sekolah yang memiliki standar kurikulum beragam. Kehadiran TKA sebagai variabel pembanding (benchmark) nasional diharapkan dapat memulihkan kepercayaan tersebut tanpa harus kembali ke rezim Ujian Nasional yang kaku.
Tahun 2026 menjadi titik balik di mana seleksi prestasi tidak lagi sekadar "adu angka rapor", melainkan "adu validitas kompetensi". Bagi siswa, pesan utamanya jelas: pertahankan prestasi di kelas, dan buktikan validitasnya di lembar uji kompetensi.
Info Pendidikan BIC, 21 Januari 2026 – Nama Indonesia kembali harum di panggung inovasi dunia. Kali ini, kebanggaan datang dari kampus bersejarah Universitas Trisakti. Tim mahasiswa dari kampus kebumian ini berhasil memborong tiga medali emas sekaligus dalam ajang bergengsi International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX) di Bangkok, Thailand.
Kemenangan ini bukan sekadar kebetulan. Prestasi IoT Trisakti ini merupakan buah dari riset mendalam dan penerapan teknologi Internet of Things (IoT) yang dipadukan dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Ketiga inovasi tersebut mampu memukau para juri internasional karena solusinya yang relevan dengan tantangan global saat ini.
IPITEX sendiri merupakan ajang pameran invensi terbesar di Asia Tenggara yang menarik peserta dari berbagai negara. Mampu bersaing dan menang di sana membuktikan bahwa kualitas riset mahasiswa Indonesia berada di level yang setara dengan universitas top dunia.
Riset IoT untuk Kehidupan Nyata
Fokus utama dari karya-karya pemenang adalah pemanfaatan teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. IoT dipilih sebagai fondasi teknologi karena kemampuannya menghubungkan perangkat fisik dengan internet, memungkinkan pemantauan dan kendali jarak jauh.
Salah satu peneliti utama tim menjelaskan bahwa ide mereka berawal dari masalah nyata yang sering dijumpai di masyarakat. "Kami melihat banyak masalah di sektor lingkungan dan kesehatan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan teknologi yang tepat guna. Kami tidak hanya membuat alat, tetapi sistem yang cerdas," ujarnya.
Integrasi AI dalam sistem IoT mereka memungkinkan perangkat untuk belajar dari data yang masuk. Sehingga, alat tidak hanya melakukan tugas rutin, tetapi juga bisa mengambil keputusan prediktif. Ini adalah nilai tambah yang sangat disukai oleh dewan juri di Bangkok.
Pendampingan Intensif Dari Dosen
Di balik setiap prestasi mahasiswa, terdapat peran besar dari pendidim dan sistem akademik kampus. Universitas Trisakti dikenal memiliki laboratorium riset yang mendukung pengembangan teknologi tepat guna.
Ketua Tim Riset mengungkapkan bahwa proses menuju Bangkok tidaklah mudah. Mahasiswa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pengujian, perbaikan desain, hingga penyusunan laporan ilmiah yang memenuhi standar internasional.
"Kami didampingi oleh dosen pembimbing yang sangat ketat soal validitas data. Integritas ilmiah adalah nomor satu. Setiap klaim dalam penelitian kami harus didukung bukti empiris yang kuat," tambahnya.
Hal ini selaras dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan pada experience dan expertise. Mahasiswa tidak hanya diperbolehkan bermimpi, tetapi juga dibekali keterampilan teknis untuk mewujudkan mimpi tersebut menjadi produk yang jadi.
Dampak Bagi Dunia Pendidikan Indonesia
Prestasi IoT Trisakti ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia. Di tengah gempuran disrupsi teknologi, mahasiswa Indonesia terbukti mampu menjadi creator, bukan sekadar konsumer teknologi.
Pakar Pendidikan Tinggi menilai bahwa kemenangan ini harus menjadi contoh bagi kampus lain. "Inovasi seperti ini seharusnya mendapatkan dukungan pendanaan dan hak paten yang kuat. Kita tidak ingin ide-ide brilian ini hilang atau diakui oleh negara lain," ujar seorang pengamat kebijakan IPTEK.
Kemenangan di IPITEX Bangkok juga diharapkan dapat memicu semangat startup di kalangan mahasiswa. Dengan modal konsep yang matang dan teknologi yang diuji, produk mahasiswa ini berpotensi untuk dikomersialkan dan mendatangkan devisa bagi negara.
Langkah ke Depan
Setelah pulang ke tanah air dengan medali emas di leher, rencana selanjutnya bagi tim ini adalah pengembangan tahap lanjut. Mereka berencana melakukan uji lapangan yang lebih luas dan bekerja sama dengan industri untuk implementasi massal.
Universitas Trisakti juga berkomitmen untuk terus memfasilitasi mahasiswanya dalam berbagai kompetisi internasional. Kampus ini percaya bahwa pengalaman bertanding di luar negeri adalah guru terbaik untuk membangun karakter dan wawasan global mahasiswa.
Bagi siswa SMA yang bercita-cita menjadi inovator, kisah sukses tim IoT Trisakti ini bisa menjadi inspirasi. Dunia kampus adalah tempat yang tepat untuk mengasah ide liar menjadi solusi nyata bagi bangsa.
Info Pendidikan BIC, 21 Januari 2026 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan warna kebijakan luar negerinya yang khas di bidang pendidikan. Langkah ini dijuluki sebagai "Diplomasi Dua Kaki" Indonesia. Strategi ini menggabungkan dua kekuatan besar sekaligus: kemajuan teknologi sains dari Barat dan kedalaman nilai keagamaan dari Timur Tengah.
Dalam sepekan terakhir, dua agenda besar mencuat ke permukaan. Di satu sisi, Indonesia secara agresif mengundang universitas-universitas top Inggris untuk berinvestasi dalam riset Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM). Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) tengah melakukan lobi intensif kepada Universitas Al-Azhar, Mesir, agar membuka cabang resminya di tanah air.
Para analis pendidikan menilai bahwa langkah ini bukan sekadar ajang pertukaran pelajar biasa. Ini adalah upaya sistematis untuk membangun kembali ekosistem pendidikan nasional yang seimbang.
Kaki Barat: Dorongan Revolusi Riset STEM
Fokus utama dari kaki diplomasi Barat adalah transfer pengetahuan dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam persaingan global yang digerakkan oleh inovasi. Undangan yang dilayangkan kepada kampus-kampus Inggris bertujuan untuk membangun pusat penelitian bersama.
"Ini bukan soal mendatangkan mahasiswa ke sana, tetapi membawa standar mereka ke sini," ujar Juru Bicara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, (Kemdiktisaintek).
Kerja sama ini diharapkan dapat menjawab tantangan "kebocoran" otak (brain drain) yang selama ini terjadi. Siswa berbakat Indonesia seringkali harus menuntut ilmu ke luar negeri karena fasilitas riset yang terbatas. Dengan kehadiran kampus Inggris, diharapkan tercipta ekosistem riset kelas dunia yang berlokasi langsung di Indonesia.
Proyek ini akan berfokus pada teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan, dan bioteknologi. Pendekatan pragmatis ini selaras dengan kebutuhan industri nasional yang sedang bertransformasi menuju ekonomi digital.
Gambar: dibuat oleh Gemini AI
Kaki Timur: Penguatan Pendidikan Islam Moderat
Sementara itu, di ranah pendidikan keagamaan, Kemenag tidak tinggal diam. Menteri Agama telah mengadakan pertemuan strategis dengan pimpinan Al-Azhar. Tujuannya adalah mendirikan kampus cabang Al-Azhar di Indonesia.
Al-Azhar Mesir memiliki sejarah panjang dan otoritas tinggi dalam dunia pendidikan Islam. Keberadaan cabangnya di Indonesia diproyeksikan menjadi pusat referensi utama bagi kurikulum pendidikan Islam di Tanah Air. Hal ini sangat penting untuk memerangi pemahaman radikal dan memperkuat Islam yang rahmatan lil 'alamin.
"Kita ingin santri dan mahasiswa Islam di Indonesia mendapatkan akses langsung kepada ilmu agama yang berasal dari sumbernya yang paling kredibel, tanpa harus pergi jauh ke Mesir," jelas pejabat di bidang pendidikan Islam.
Langkah ini juga dianggap sebagai solusi atas problematika kualitas pondok pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang selama ini tidak merata. Standarisasi Al-Azhar diharapkan bisa menjadi "benderol" kualitas mutu baru.
Sintesis Iptek dan Imtek
Diplomasi dua kaki ini menggambarkan filosofi pendidikan yang holistik. Indonesia menginginkan generasi muda yang cerdas secara intelektual (melalui STEM) sekaligus matang secara spiritual dan emosional (melalui pendidikan agama berkualitas).
Dr. Arief Budiman, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, mengapresiasi langkah pemerintah. "Ini adalah pendekatan balance of power dalam dunia pendidikan. Kita tidak butuh pendidikan barat yang sekularistik, kita juga tidak ingin pendidikan timur yang tertutup. Kombinasi Inggris dan Al-Azhar adalah jalan tengah yang brilian," ujarnya.
Menurutnya, negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan membuktikan bahwa kemajuan teknologi tidak harus mengorbankan nilai-nilai budaya dan agama lokal. Diplomasi ini adalah upaya Indonesia meniru jejak kesuksesan tersebut dengan cara dan mitra yang sesuai dengan konteks kebangsaan.
(Gambar: Mahasiswa berjilbab dan mahasiswa berpeci sedang berdiskusi di area kampus yang menggabungkan nuansa modern dan tradisional.)Alt Text: Suasana diskusi akademik yang hangat antar-mahasiswa di kampus, memperlihatkan perpaduan antara tradisi akademik dan nilai keagamaan.
Diplomasi "Dua Kaki" RI: Harmonisasi Riset STEM Inggris dan Pendidikan Islam Al-Azhar 7
Tantangan Implementasi
Meskipun visinya mulia, tantangan logistik dan regulasi tetap ada. Mendatangkan kampus asing, baik dari Inggris maupun Mesir, membutuhkan harmonisasi hukum dan akreditasi. Pemerintah harus memastikan bahwa kurikulum yang masuk tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional.
Selain itu, biaya pendidikan di institusi semacam ini kerap menjadi sorotan. Aksesibilitas bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah harus dijamin melalui skema beasiswa atau subsidi silang, agar diplomasi ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan elit semata.
Jika eksekusinya tepat, Diplomasi "Dua Kaki" RI ini berpotensi menjadi titik balik kebangkitan pendidikan Indonesia. Sebuah era di mana sains dan iman tumbuh beriringan, mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Info Pendidikan BIC, 21 Januari 2026 - Dunia pendidikan Tanah Air diprediksi akan menghadapi dinamika yang unik pada tahun depan. Berdasarkan proyeksi kalender nasional yang beredar, Kalender Akademik Feb 2026 menunjukkan fenomena unik di mana dua momen besar keagamaan dan budaya saling beririsan.
Libur Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026, berada persis di sebelah tanggal 1 Ramadhan 1447 Hijriyah yang diprediksi jatuh pada 18 Februari. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi para pengelola sekolah terkait kontinuitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Irisan waktu ini menciptakan potensi libur panjang yang tidak terencana (long weekend). Bagi sekolah, terutama jenjang SMA dan SMK yang mempersiapkan ujian sekolah, pemotongan hari efektif belajar menjadi tantangan logistik yang serius.
Tantangan Logistik dan Efektivitas KBM
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) biasanya memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan kalender akademiknya. Namun, kondisi di tahun 2026 memerlukan strategi khusus.
Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Menengah Atas (AKSIL), Bambang Supriyadi, menyoroti risiko penurunan jam pelajaran. "Kami menghitung, jika tanggal 17 libur Imlek, tanggal 18 awal Ramadan biasanya juga efektif libur karena banyak siswa dan guru yang memulai puasa, ditambah akhir pekan. Potensi hilangnya jam KBM bisa mencapai empat hari berturut-turut jika tidak diantisipasi," ujarnya.
Hal ini menjadi masalah serius mengingat bulan Februari adalah masa krusial untuk penyelesaian kurikulum semester genap. Guru terpaksa harus memadatkan materi (acceleration), yang berpotensi menambah beban kognitif siswa.
Strategi Adaptasi Sekolah
Untuk mengatasi tantangan logistik ini, banyak sekolah mulai merancang strategi antisipasi sejak dini. Berikut adalah beberapa langkah yang mulai dibahas oleh para pengajar:
Sistem Kelas Bergeser (Shifting): Beberapa sekolah berencana mengganti hari libur nasional dengan hari Sabtu atau memindahkan KBM ke hari libur lainnya di bulan yang sama.
Pembelajaran Daring (PJJ) Terbatas: Mengingat bulan Ramadhan identik dengan kegiatan keagamaan di siang hari, sekolah mempertimbangkan pembelajaran tatap muka (PTM) yang disingkat atau diganti dengan tugas proyek mandiri.
Penyesuaian Jadwal Ujian: Sekolah menggeser jadwal ulangan harian atau tengah semester agar tidak bertepatan dengan pekan-pekan libur ganda tersebut.
Situasi ini juga membutuhkan peran aktif orang tua. Perubahan jadwal yang mendadak seringkali membingungkan siswa, terutama dalam hal pengaturan waktu belajar di rumah selama momen transisi libur.
Perspektif Siswa dan Orang Tua
Di sisi lain, bagi siswa, irisan libur ini bisa menjadi "pedang bermata dua". Andi, siswa kelas 11 di Surabaya, menganggap momen ini sebagai kesempatan istirahat. "Belajar di bulan Februari kan lagi capek-capeknya. Ada libur Imlek ketemu puasa lumayan buat recharge sebelum ujian," ujarnya.
Namun, orang tua memiliki pandangan berbeda. Rina, ibu dari dua orang siswa SD, khawatir jika anak-anak justru kehilangan fokus belajar. "Kalau liburnya terlalu panjang, susah nanti balik ke rutinitas sekolah. Harus diatur mainnya," tuturnya.
Aspek psikologis siswa perlu diperhatikan. Transisi dari suasana libur Imlek yang penuh perayaan langsung ke bulan puasa yang penuh kewajiban ibadah memerlukan adaptasi emosional. Sekolah diharapkan tidak hanya memikirkan aspek akademik, tetapi juga kondusivitas lingkungan belajar.
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Pemerhati pendidikan menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penyesuaian kalender akademik daerah masing-masing. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi antara sekolah negeri dan swasta.
Keterpaduan koordinasi ini diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan pencapaian materi antar-sekolah. Jika satu sekolah tetap masuk dan sekolah lain libur total, hal tersebut dapat berdampak pada persiapan evaluasi bersama di akhir tahun ajaran.
Secara keseluruhan, Kalender Akademik Feb 2026 menjadi uji kemandirian bagi satuan pendidikan. Fleksibilitas manajemen sekolah akan diuji dalam memastikan bahwa hak belajar siswa tetap terpenuhi, sambil tetap menghormati keberagaman hari raya di Indonesia.
Orang tua dan siswa diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari sekolah masing-masing mengenai revisi jadwal yang mungkin terjadi menjelang Februari 2026.
