INFOPENDIDIKAN.BIC.ID - Dunia pendidikan nasional kembali dihadapkan pada isu krusial di penghujung tahun fiskal. Hingga Jumat, 5 Desember 2025, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan IV bagi guru bersertifikasi di berbagai daerah dilaporkan belum sepenuhnya tuntas.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik yang amat bergantung pada tunjangan tersebut, terutama menjelang kebutuhan akhir tahun. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), merespons cepat dengan menjamin pelunasan sisa bayar TPG melalui dua skema fiskal yang dipersiapkan untuk mengatasi kendala utama, yakni keterbatasan pagu anggaran di akhir tahun.
I. Kekurangan Pembayaran TPG Triwulan IV: Masalah Pagu Anggaran Kronis
Pencairan TPG Triwulan IV yang idealnya mencakup alokasi untuk bulan Oktober, November, dan Desember, dikabarkan baru terealisasi sebagian besar di tingkat daerah. Banyak guru bersertifikasi melaporkan bahwa pembayaran TPG Triwulan IV saat ini baru mencakup alokasi untuk dua bulan, menyisakan tunggakan pembayaran yang signifikan.
Menurut laporan dari berbagai sumber, meskipun proses validasi data penerima melalui Status SKTP (Surat Keterangan Tunjangan Profesi) bagi sebagian guru telah rampung dan valid , kendala utama yang menghambat penyelesaian tuntas adalah faktor fiskal: keterbatasan pagu anggaran di akhir tahun.
Proses pencairan TPG, yang didanai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, memang tidak dapat dilakukan secara serentak. Ini harus dilaksanakan secara bertahap, dengan guru yang validasi datanya rampung lebih cepat cenderung menerima pencairan lebih awal. Namun, keterbatasan pagu anggaran di bulan Desember seringkali mengunci kemampuan daerah untuk melakukan pelunasan tuntas sebelum tutup buku anggaran.
Dua Skema Jaminan Pelunasan Pemerintah
Menyadari dampak vital tunjangan ini terhadap kesejahteraan guru, pemerintah telah menegaskan komitmennya bahwa kekurangan pembayaran TPG Triwulan IV tahun 2025 pasti akan dilunasi. Untuk mengatasi defisit pagu anggaran yang terjadi, pemerintah menyiapkan dua mekanisme pembayaran utama yang bersifat jaminan:
1. Skema Realokasi Pagu Anggaran
Skema pertama yang sedang diupayakan pemerintah adalah melalui Realokasi Pagu Anggaran. Dalam skema ini, pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—berusaha mencari dan menarik sisa-sisa anggaran dari berbagai pos yang belum terserap atau sisa dana yang tidak terpakai dari program lain.
Dana hasil realokasi ini kemudian diarahkan secara spesifik untuk melunasi kekurangan TPG Triwulan IV 2025. Realokasi ini merupakan upaya percepatan untuk memastikan tunggakan dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum tahun anggaran berakhir.
2. Mekanisme Carry Over ke Tahun Anggaran 2026
Jika upaya realokasi anggaran di akhir Desember tidak mencukupi atau tidak memungkinkan secara administratif untuk dilaksanakan tepat waktu, kekurangan sisa TPG akan dilunasi melalui Mekanisme Carry Over (dibawa ke tahun anggaran berikutnya).
Mekanisme ini memastikan bahwa dana yang merupakan hak penuh guru bersertifikasi tidak hilang. Berdasarkan preseden tahun-tahun sebelumnya, skema carry over ini biasanya dicairkan di awal tahun 2026, seringkali antara bulan Januari dan Februari. Guru diimbau untuk terus memantau pembaruan resmi dari Dinas Pendidikan Daerah masing-masing terkait kepastian jadwal pencairan.
Implikasi Keterlambatan dan Tuntutan Reformasi Pembayaran
Fenomena keterlambatan dan kekurangan bayar TPG yang cenderung berulang setiap akhir kuartal, terutama menjelang tutup tahun, mengindikasikan adanya masalah struktural yang perlu diselesaikan. Walaupun kedua skema pelunasan tersebut menjamin hak guru, ketidakpastian finansial ini berulang kali mengganggu moral dan fokus tenaga pendidik.
Kejadian ini semakin memperkuat tuntutan publik dan beberapa pemangku kepentingan bagi Mendikdasmen untuk mengubah skema penyaluran TPG. Selama ini, TPG disalurkan secara kuartalan (setiap tiga bulan). Perubahan skema dari kuartalan menjadi bulanan diharapkan dapat memitigasi risiko defisit pagu anggaran di akhir kuartal dan memberikan kepastian aliran kas yang lebih stabil bagi guru.
Penyaluran TPG yang lancar dan tepat waktu sangat penting, mengingat peran sentral guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan pendidikan transformatif, seperti penerapan penuh Kurikulum Merdeka dan integrasi mata pelajaran baru seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Kesejahteraan guru yang terjamin adalah prasyarat utama keberhasilan reformasi kurikulum yang kompleks.
Saat ini, guru bersertifikasi di seluruh Indonesia disarankan untuk memastikan data mereka, khususnya status validasi SKTP, terus termonitor dan valid, sembari menantikan realisasi salah satu dari dua skema pelunasan yang dijanjikan pemerintah.
0 Comments