Reorientasi Strategis Pendidikan Tinggi Indonesia: Mengintegrasikan Sains, Ekonomi Syariah, dan Diplomasi Global untuk Ketahanan Masa Depan

INFOPENDIDIKAN.BIC.ID - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Agama (Kemenag), secara agresif meluncurkan agenda reorientasi strategis pendidikan tinggi.

Tiga Pilar Kunci Menjawab Disrupsi 4.0

Program ini merupakan respons terstruktur terhadap gelombang disrupsi global dan ancaman otomasi tenaga kerja yang dipercepat oleh Revolusi Industri 4.0. Fokus utama kebijakan ini adalah harmonisasi dan penguatan tiga pilar fundamental: Kedaulatan Sains dan Teknologi, Penguatan Ekonomi Syariah, dan Kapasitas Diplomasi Global.

Reorientasi ini bukan sekadar penambahan mata kuliah, melainkan pergeseran filosofi pendidikan untuk memastikan lulusan perguruan tinggi (PT) memiliki relevansi kontekstual yang tinggi, baik secara lokal maupun global. Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengisi kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor-sektor strategis dan menjamin Indonesia memiliki posisi tawar yang kredibel di kancah internasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud saat itu, Nizam, telah memperingatkan bahwa kecepatan adaptasi PT adalah faktor penentu masa depan bangsa. Ia menyatakan bahwa jika perguruan tinggi tidak dapat beradaptasi dengan cepat, akan terjadi “broken link”, di mana lulusan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan yang telah berubah drastis ketika mereka lulus. Oleh karena itu, reorientasi ini diposisikan sebagai upaya mitigasi risiko nasional.

Menjawab Disrupsi Tenaga Kerja: Proyeksi Otomasi dan Kesenjangan Kompetensi

Analisis mendalam mengenai masa depan pasar kerja menegaskan urgensi kebijakan reorientasi. Data proyeksi dari lembaga konsultan global, McKinsey, menunjukkan bahwa ancaman terhadap pekerjaan saat ini sangat nyata. Sekitar 23 juta pekerjaan yang bersifat repetitif atau berulang-ulang—seperti data entry, payroll officer, dan machine operator—diperkirakan akan digantikan oleh otomasi pada tahun 2030. Hilangnya pekerjaan ini menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang memerlukan intervensi kebijakan pendidikan yang cepat dan tepat.

Di sisi lain, disrupsi yang sama juga membuka peluang yang masif. Diperkirakan ada potensi sekitar 27 hingga 46 juta pekerjaan baru yang akan lahir. Sekitar 10 juta dari pekerjaan baru ini adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja baru ini adalah kemampuan adaptif, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang spesifik, yang mana kompetensi tersebut tidak dapat disiapkan melalui kurikulum tradisional.

Visi Kemdiktisaintek dalam menghadapi tantangan ini adalah untuk mencapai pendidikan tinggi yang "unggul secara global, relevan secara lokal, dan berdampak nyata bagi masa depan bangsa". Mandat ini menggeser fokus dari output akademik murni—seperti jumlah lulusan—menuju impactful relevance, yaitu seberapa besar kontribusi nyata lulusan dan riset PT terhadap solusi masalah bangsa dan dunia.

Perguruan tinggi berada dalam dilema kecepatan adaptasi. Kurikulum pendidikan tinggi memerlukan waktu panjang—seringkali empat hingga lima tahun—untuk direformasi dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Jika proses ini berjalan lambat, risiko broken link yang diperingatkan oleh Dirjen Nizam akan meluas sebelum kebijakan strategis ini menghasilkan lulusan yang sesuai. Solusi yang ditekankan dalam reorientasi ini adalah penguatan program pembelajaran yang fleksibel, seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) , dan penanaman soft skill dan growth mindset , memastikan mahasiswa tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis tetapi juga memiliki mentalitas adaptif yang dibutuhkan di pasar kerja yang sangat dinamis.

Harmonasi Lintas Sektor: Kemdiktisaintek dan Kemenag

Keunggulan global yang dicita-citakan Indonesia memerlukan sinergi kebijakan yang utuh. Reorientasi strategis ini melibatkan dua entitas besar: Kemdiktisaintek yang fokus pada Sains, Teknologi, dan Inovasi; dan Kemenag yang berperan besar dalam Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan penguatan Ekonomi Syariah, serta diplomasi nilai.

Isu-isu strategis seperti Ekonomi Syariah (memerlukan landasan keagamaan yang kuat) dan Diplomasi Keagamaan (yang dipimpin oleh Kemenag dalam forum internasional) , harus berharmonasisasi dengan agenda Sains/Teknologi yang dikelola oleh Kemdiktisaintek. Keberhasilan agenda nasional sangat bergantung pada kemampuan kedua kementerian ini untuk menciptakan satu visi pembangunan SDM, alih-alih berjalan secara paralel. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah terhadap pendidikan tinggi tidak terfragmentasi dan secara kolektif mendorong posisi Indonesia di kancah global.

Pilar Kedaulatan Sains dan Teknologi: Dari Riset Berdampak hingga Ancaman Brain Drain

Penguatan pilar Sains dan Teknologi diarahkan untuk mentransformasi perguruan tinggi menjadi pusat riset yang tidak hanya mengejar publikasi, tetapi juga menghasilkan solusi nyata dan inovasi yang inklusif bagi pembangunan nasional.

Bagaimana Perguruan Tinggi Mendorong Riset Berdampak dan Solutif?

Fokus riset kini ditargetkan pada inovasi teknologi inklusif yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda prioritas pemerintah, seperti yang termaktub dalam Asta Cita Presiden. Perguruan tinggi diminta untuk memainkan peran sentral sebagai inkubator solusi.

Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek, Mukhamad Najib, menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas dan memberikan kontribusi yang berdampak bagi pembangunan nasional. Menurutnya, melalui penelitian, perguruan tinggi dapat mendorong inovasi untuk mencapai SDGs dengan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai tantangan dunia.

Salah satu fokus penting adalah penekanan pada inklusivitas. Kemdiktisaintek secara aktif mendorong partisipasi perempuan dalam riset dan inovasi, termasuk melalui pengembangan program riset yang berkeadilan. Karlisa Priandana, Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan Kemdiktisaintek, menegaskan perlunya dukungan terhadap women role modeling untuk mempercepat perubahan budaya institusional di lembaga riset.

Reorientasi sains secara spesifik ditujukan untuk menjawab wicked problems, yaitu masalah-masalah global yang kompleks, saling terkait, dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tunggal atau biasa. Wicked problems ini mencakup krisis iklim, ketimpangan ekonomi, revolusi digital, dan disrupsi nilai akibat Kecerdasan Buatan (AI).

Contoh konkret dari respons akademik terhadap tantangan global adalah perluasan model-model matematika epidemiologi. Riset ini kini ditingkatkan kompleksitasnya untuk mengakomodasi parameter-parameter kunci yang berkaitan dengan karakteristik penyebaran penyakit di masa depan, seperti dampak perubahan iklim, mobilitas, dan kondisi lingkungan, guna menciptakan sistem deteksi dini yang lebih akurat.

Kebutuhan akan impactful research yang terukur memaksa perguruan tinggi untuk berpikir layaknya perusahaan konsultan yang menyelesaikan masalah nasional/global. Hal ini menuntut pergeseran dalam model pendanaan riset. Pembiayaan riset harus semakin berbasis hasil dan terikat pada kemitraan yang kuat dengan industri (model pendanaan Riset dan Pengembangan/R&D), bukan hanya mengandalkan hibah dasar.

Mengelola Brain Drain: Ancaman terhadap Kedaulatan Sains

Meskipun Kemdiktisaintek memperkuat Diplomasi Sains Global sebagai platform strategis untuk kolaborasi internasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam retensi talenta terbaiknya—fenomena yang dikenal sebagai Brain Drain.

Brain Drain dipicu oleh faktor-faktor struktural, terutama perbedaan kompensasi (gaji) dan adanya surplus sarjana atau lulusan perguruan tinggi di negara berkembang. Kondisi ini mendorong individu yang memiliki kualifikasi tinggi memilih bermigrasi ke negara lain, terutama negara maju, untuk mencari peluang yang lebih baik. Jika talenta unggul terus meninggalkan Indonesia, kemampuan domestik untuk menghasilkan inovasi yang berdaulat akan terancam.

Tujuan utama Diplomasi Sains Global adalah menjadikan Indonesia mitra yang kredibel dan aktif dalam jejaring riset dunia. Namun, jika isu Brain Drain tidak diatasi secara serius, kolaborasi internasional ini berisiko berubah menjadi sekadar kerangka kerja yang memudahkan Indonesia menjadi pemasok SDM atau peneliti dasar bagi negara-negara mitra, melemahkan kemampuan riset nasional untuk menghasilkan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berdaulat.

Menyadari ancaman ini, forum-forum akademik menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi domestik yang kompetitif. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mengubah Brain Drain menjadi peluang Brain Gain—menarik talenta diaspora kembali dan menjadikan Indonesia pusat daya saing. Implementasi strategi Brain Gain memerlukan insentif yang nyata, termasuk perbaikan struktur gaji dan fasilitas riset yang setara dengan standar internasional.

Pilar Penguatan Ekonomi Syariah: Menutup Kesenjangan SDM dan Mendorong Halal-Tech

Pilar kedua reorientasi strategis adalah Ekonomi Syariah, sebuah sektor yang kini tidak hanya dilihat sebagai isu keagamaan, tetapi sebagai kekuatan ekonomi riil yang strategis untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Krisis SDM Ekonomi Syariah: Menutup Kesenjangan Kuantitas dan Kualitas Lulusan

Industri Keuangan Syariah di Indonesia mengalami kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas latar belakang formal. Pasar kerja syariah, mencakup Perbankan Syariah, Pasar Modal, asuransi, koperasi, dan lembaga non-bank lainnya, membutuhkan minimal 11.000 lulusan setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor ini bahkan mencapai angka kumulatif 125.000 orang dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa supply-demand bottleneck terjadi. Prof. Arif Satria, Rektor IPB University, mengungkapkan bahwa baru sekitar 25-30 persen SDM yang bekerja di industri saat ini memiliki latar belakang kompetensi syariah, dan hanya sekitar 10 persen yang merupakan lulusan pendidikan ekonomi syariah secara formal. Kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM formal ini menjadi masalah struktural yang harus dipecahkan oleh perguruan tinggi.

Prof. Arif Satria menekankan bahwa pengetahuan syariah memang penting, namun soft skill dan growth mindset juga tidak kalah penting sebagai modal dalam bekerja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penyelarasan kurikulum dan metode pembelajaran di perguruan tinggi.

Strategi yang diusulkan mencakup penguatan program studi dengan kurikulum integratif, memperbanyak riset dan studi tentang ekonomi syariah, serta memfasilitasi pengembangan kapasitas tenaga pengajar. Selain itu, standarisasi kurikulum ekonomi syariah di tingkat nasional sangat diperlukan. Standarisasi ini bertujuan untuk menyamakan fokus pendidikan dan memenuhi ekspektasi serta persepsi pelaku industri terhadap kompetensi lulusan.

Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) Formal Ekonomi Syariah Indonesia

Meskipun terdapat tantangan SDM di tingkat nasional, lulusan ekonomi syariah dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan daya saing di tingkat internasional. Data tracer study dari beberapa angkatan lulusan menunjukkan adanya peningkatan persentase yang berhasil menembus pasar kerja multinasional atau internasional. Di beberapa kasus, mobilitas global ini meningkat dari sekitar 23,1% menjadi 33,3% dari total lulusan yang terlacak. Hal ini mengindikasikan bahwa perguruan tinggi yang mampu menerapkan kurikulum berstandar internasional telah berhasil mencetak lulusan yang sangat diminati di pasar global.

Namun, tidak meratanya kualitas ini menjadi perhatian. Masih adanya keluhan mengenai rendahnya SDM formal di industri dan isu citra masyarakat yang kurang pas terhadap alumni institusi keagamaan tertentu menunjukkan masalah kualitas yang tidak merata. Oleh karena itu, reorientasi ini menuntut capacity building yang besar, terutama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), untuk memastikan mereka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat bersaing secara nasional dan internasional.

Sinergi Halal-Tech, Ekonomi Hijau, dan PDB Nasional

Pendidikan tinggi mengintegrasikan pilar Ekonomi Syariah dengan pilar Sains dan Teknologi melalui pengembangan Halal-Tech. Industri halal telah menunjukkan kontribusi signifikan, mencapai 25,39% terhadap PDB Indonesia. Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia, teknologi memainkan peran penting.

Pakar Ekonomi Syariah, Prof. Euis Amalia, menekankan pentingnya adopsi teknologi seperti blockchain untuk menjamin transparansi rantai pasok halal. Perguruan tinggi seperti Institut Tazkia telah memelopori inovasi Fintech Syariah, menunjukkan bahwa institusi pendidikan harus menjadi ujung tombak dalam digitalisasi sektor halal. Halal Science sendiri merupakan aplikasi langsung dari sains, mencakup klaster riset interdisipliner (kimia, teknologi pangan, IT, dan keuangan syariah) yang secara langsung mendukung target PDB nasional.

Lebih jauh, Ekonomi Syariah diposisikan sebagai katalisator untuk pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikannya dengan konsep Ekonomi Hijau. Pembiayaan syariah, melalui instrumen seperti Green Sukuk, dapat mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan rendah karbon, seperti energi terbarukan atau pengelolaan limbah. Integrasi Ekonomi Hijau ini diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 20-30% melalui pengurangan limbah dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan.

Sinergi antara Halal-Tech dan Green Finance ini diprediksi akan mempercepat pertumbuhan industri. Prof. Euis Amalia dan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memproyeksikan bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan kontribusi halal terhadap PDB Indonesia dari angka saat ini menjadi 15-18% pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia dapat menarik investasi hijau dari pasar halal global yang bernilai USD 3 triliun, dengan potensi tambahan USD 100 miliar dalam pembiayaan syariah.

Menguatkan Posisi Indonesia Melalui Soft Power

Pilar ketiga, Diplomasi Global, bertujuan mengintegrasikan kontribusi akademik dan riset Indonesia ke dalam peta geopolitik dan ekonomi internasional, memperkuat posisi negara di kancah dunia.

Diplomasi Sains dan Akademik: Platform Kemitraan Global

Kemdiktisaintek secara aktif menjalankan Diplomasi Sains Global sebagai platform strategis untuk membangun kolaborasi internasional, pertukaran ilmu pengetahuan, dan inovasi. Kebijakan ini memastikan bahwa posisi Indonesia dikuatkan sebagai mitra yang kredibel dan aktif dalam jejaring riset dan pengembangan sains dan teknologi dunia.

Aktivitas internasionalisasi perguruan tinggi diwujudkan melalui kemitraan strategis, penyelenggaraan seminar internasional, dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan institusi global.

Namun, upaya diplomasi akademik ini tidak lepas dari tantangan, terutama bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Hambatan yang dihadapi PTS seringkali terkait keterbatasan reputasi, kualitas bahasa Inggris dosen dan staf, serta kendala pendanaan. Oleh karena itu, strategi yang dianjurkan bagi PTS adalah membangun reputasi di bidang tertentu (niche market), misalnya dengan menjual program "Sustainable Tourism" atau teknologi digital, untuk menarik mitra internasional dan pendanaan dari perusahaan multinasional.

Harmonisasi Soft Power: Diplomasi Sains dan Diplomasi Keagamaan

Reorientasi pendidikan tinggi telah menciptakan dua saluran diplomatik yang sinergis, memperkuat soft power nasional:

1. Saluran Kemdiktisaintek: Berfokus pada Diplomasi Ilmu Pengetahuan dan Inovasi.
2. Saluran Kemenag/PTAI: Berfokus pada Diplomasi Nilai dan Keagamaan Moderat.

Kemenag RI secara strategis memanfaatkan soft power keagamaan untuk mengatasi tantangan global. Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA., Sekretaris Jenderal Kemenag RI, memimpin misi diplomatik jalur keagamaan di forum negara-negara BRICS, yang diikuti oleh perwakilan 9 dari 10 negara anggota. Misi ini mengusung lima inisiatif strategis yang menekankan prinsip-prinsip spiritual dan moral Islam, seperti rasa saling menghormati, persaudaraan, dan kerja sama dalam kebaikan.

Perguruan Tinggi Islam (PTAI) memainkan peran penting dalam mendukung misi ini. Prof. Akh. Muzakki, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif Kemenag tersebut, menegaskan peran PTAI sebagai kepeloporan untuk tata kehidupan baru di dunia global, memanfaatkan narasi Islam yang moderat dan toleran.

Sinergi antara kedua saluran ini sangat penting. Diplomasi Sains (Kemdiktisaintek) memperkuat citra Indonesia sebagai negara produsen ilmu pengetahuan dan inovasi, sementara Diplomasi Keagamaan (Kemenag) memberikan keuntungan kompetitif dalam geopolitik, memposisikan Indonesia sebagai pemimpin moral dan spiritual di forum multi-lateral.

Selain diplomasi formal, paradiplomacy (diplomasi sub-nasional) juga memainkan peran signifikan. Diplomasi kota, misalnya, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui forum Urban 20 (U20) selama Presidensi G20 Indonesia, menjadi sarana sharing pengalaman antar kota di dunia untuk menyelesaikan masalah strategis di level kota, seperti isu lingkungan hidup. Peran paradiplomacy ini membantu pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah global yang semakin kompleks.

Kompleksitas paradiplomacy dan diplomasi sains menuntut adanya reorientasi kurikulum di jurusan Hubungan Internasional (HI). Lulusan HI di masa depan tidak hanya dituntut menguasai teori politik luar negeri, tetapi juga harus memiliki spesialisasi ganda, seperti penguasaan ilmu sains, ekonomi syariah, atau teknologi digital. Dengan demikian, mereka dapat menjadi diplomat yang handal dalam tugas negara, terutama dalam isu-isu teknis dan lintas sektor.

Analisis Dampak Regional dan Sintesis Prediksi

Keberhasilan reorientasi strategis ini diuji melalui implementasi di tingkat daerah dan kemampuannya menghasilkan dampak yang terukur sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru.

Daya Saing Regional dan Implementasi IKU

Reorientasi ini menuntut penyesuaian operasional di tingkat regional, memaksa perguruan tinggi untuk mengukur keberhasilan mereka melalui metrik yang berorientasi pada dampak (penyerapan tenaga kerja, kontribusi PDB, peran diplomatik), alih-alih hanya jumlah publikasi atau akreditasi.

Di regional, terutama Jawa Timur (Jatim), reorientasi terlihat jelas dalam penguatan institusi berbasis agama dan sains. Misalnya, FEBI UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya secara aktif memposisikan diri sebagai pusat pendidikan halal nasional, menyadari bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah landasan untuk meraih predikat unggul di tingkat nasional maupun internasional. UMSurabaya juga merespons kebutuhan pasar dengan membuka program studi spesifik seperti Perbankan Syariah dan Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelusuran lulusan (tracer study) menunjukkan bahwa meskipun mayoritas (sekitar 69%) lulusan terserap di pasar kerja nasional formal, peningkatan mobilitas internasional (sebesar 33% di beberapa angkatan) menunjukkan bahwa lulusan yang berkualitas tinggi memiliki dampak regional maupun global. Data ini memperkuat kebutuhan untuk mempertahankan standar kurikulum yang memungkinkan lulusan bersaing di ranah multinasional.

Proyeksi Jangka Panjang Tiga Pilar Strategis

Keberhasilan jangka panjang Indonesia dalam reorientasi strategis ini bergantung pada kemampuan negara untuk mengelola tiga interdependensi utama secara simultan: mengatasi krisis talenta (Brain Drain), menstandarisasi kualitas SDM Ekonomi Syariah, dan secara efektif mengintegrasikan dua jalur diplomasi nasional.

Integrasi Ekonomi Syariah dengan Green Finance dan fokus riset pada SDGs bukan hanya masalah akademis, tetapi juga strategi yang disengaja untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global. Pendekatan ini meningkatkan peluang untuk menarik pendanaan dan investasi yang berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance), menjadikan reorientasi pendidikan tinggi sebagai alat utama kebijakan ekonomi luar negeri.

Proyeksi kinerja pendidikan tinggi menunjukkan bahwa, jika implementasi kebijakan berjalan optimal, target 2030 akan mengubah lanskap ekonomi dan politik Indonesia.

Proyeksi Kinerja Pendidikan Tinggi (2030) dalam Reorientasi Strategis

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan ini menyajikan poin-poin penting bagi pembaca yang ingin mengetahui inti berita dengan cepat:

• Tiga Pilar Strategis (Sains, Ekonomi Syariah, Diplomasi Global) adalah respons terintegrasi pendidikan tinggi terhadap ancaman otomasi 23 juta pekerjaan dan peluang 46 juta pekerjaan baru pada tahun 2030.
• Penguatan Kedaulatan Sains menuntut perguruan tinggi mengatasi fenomena Brain Drain dan mengalihkan fokus riset ke solusi wicked problems global (krisis iklim, ketimpangan ekonomi) yang berdampak nyata.
• Pendidikan Ekonomi Syariah harus bertransformasi menjadi Halal-Tech dan Green Finance untuk menutup kesenjangan SDM (kebutuhan 11.000 lulusan per tahun) dan diproyeksikan dapat meningkatkan kontribusi PDB industri halal menjadi 15-18% pada 2030.
• Diplomasi Global Indonesia diperkuat melalui harmonisasi dua jalur soft power: Diplomasi Sains (Kemdiktisaintek) dan Diplomasi Keagamaan (Kemenag), yang memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin ilmu pengetahuan dan moral di forum internasional (misalnya BRICS).
• Perguruan tinggi dituntut untuk beralih dari metrik akademik tradisional ke metrik impact dan kepatuhan terhadap IKU berbasis dampak, yang menghubungkan output akademik dengan solusi masalah nasional dan global.