Mendikdasmen Wajibkan PR Resensi Buku: Visi Literasi Kritis vs. Tantangan Kekurangan Buku

INFOPENDIDIKAN.BIC.ID - Di tengah hiruk pikuk reformasi kurikulum, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu'ti, kembali melontarkan usulan penting yang langsung menyentuh praktik pengajaran harian di sekolah. Mendikdasmen menekankan pentingnya membaca dan menulis, dan menyarankan para guru untuk memberikan Tugas Rumah (PR) berupa resensi buku kepada siswa.

Inisiatif ini bukan sekadar tugas tambahan, melainkan manuver strategis untuk mendongkrak kemampuan literasi kritis anak-anak Indonesia yang masih dianggap tertinggal secara global.

"Pekerjaan rumah (PR) itu penting, tetapi bukan hanya mengerjakan soal. Ruang imajinasi dan ruang aktualisasi anak-anak harus lebih terbuka. Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan menjawab soal, tetapi membangun nalar jernih bagi anak-anak," tutur Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Usulan ini disambut baik oleh beberapa pakar karena dianggap mampu menggeser fokus pendidikan dari sekadar hafalan dan pemecahan soal ke pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills).  

Mengapa Tugas Resensi Buku Penting untuk Literasi Kritis?

Tugas membuat resensi buku, atau ulasan kritis, jauh melampaui kemampuan membaca biasa. Resensi menuntut siswa untuk mencerna, menganalisis, dan mengevaluasi isi suatu karya, sehingga secara efektif dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka.

Tiga Pilar Pengembangan Nalar Jernih Melalui Resensi

Pakar pendidikan meyakini bahwa tugas resensi buku dapat melatih beberapa kemampuan inti yang sangat dibutuhkan di era digital:

1. Melatih Analisis Mendalam: Siswa didorong untuk membedah unsur-unsur buku (alur, tokoh, tema, gaya bahasa) dan menilai seberapa efektif penulis menyampaikan gagasan.
2. Membangun Nalar Jernih: Resensi mengajarkan siswa untuk berargumentasi secara logis dan struktural, mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum menyajikan evaluasi yang berimbang.
3. Membuka Ruang Imajinasi dan Aktualisasi: Tugas ini mendorong eksplorasi genre dan topik yang lebih luas, sehingga memperkaya wawasan serta kreativitas siswa di luar batas buku teks sekolah.

Sri Lestari, Pakar Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, mendukung penuh wacana ini. Menurutnya, permintaan Mendikdasmen agar guru memberikan PR Resensi Buku adalah langkah yang tepat untuk melatih analisis siswa secara mendalam.

Kesenjangan Akses Buku dan Kesiapan Ekosistem

Meskipun visi kebijakan ini dianggap visioner, implementasinya di lapangan menghadapi tembok besar: kesenjangan ekosistem literasi. Komisi X DPR RI, yang mengapresiasi kebijakan siswa wajib membuat resensi, turut mencatat adanya isu sekolah yang kekurangan buku di banyak daerah.

Kritik ini bersifat struktural, di mana sebuah kebijakan yang menuntut output kualitas tinggi (analisis kritis) tidak akan berjalan mulus tanpa adanya jaminan input sumber daya yang merata.

Pakar Pendidikan UM Surabaya, Sri Lestari, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada beberapa faktor ekosistem pendukung:

• Perpustakaan yang Memadai: Sekolah harus memiliki koleksi buku fisik dan digital yang cukup beragam dan berkualitas.
• Guru yang Literat: Guru harus memiliki kompetensi untuk menilai, membimbing, dan mengintegrasikan tugas resensi ke dalam kurikulum secara efektif, bukan hanya memberikan tugas tanpa pendampingan yang berarti.
• Penguatan Kemampuan Dasar Siswa: Kemampuan dasar membaca dan menulis yang kuat harus diperkuat sejak dini (PAUD dan SD) agar siswa siap memasuki tahapan analisis kritis di jenjang berikutnya.

"Tanpa itu semua, kebijakan ini berisiko tidak mencapai tujuannya," tegas Sri Lestari.

Artinya, jika kebijakan ini dipaksakan di sekolah-sekolah yang minim sumber daya, ia hanya akan menciptakan gap baru, di mana hanya siswa dari sekolah berfasilitas lengkap yang dapat memenuhi tuntutan literasi kritis ini.

Analisis Kebijakan: Bagaimana Sekolah Bisa Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki mekanisme pendanaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk mengatasi kekurangan buku.

Peran Dana BOSP Reguler untuk Pengadaan Buku

Sekolah memiliki alokasi mandatori dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler. Berdasarkan ketentuan terbaru, sekolah wajib mengalokasikan anggaran tertentu untuk pengembangan perpustakaan.

• Minimal 10% dari total pagu alokasi Dana BOSP Reguler dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan untuk komponen pengembangan perpustakaan, yang termasuk di dalamnya adalah pengadaan buku.

Meskipun demikian, Kepala BSKAP Kemendikdasmen mencatat bahwa tidak semua sekolah secara optimal mengalokasikan dana ini. Pengawasan dan edukasi mengenai optimalisasi dana BOSP untuk pengadaan buku berkualitas menjadi kunci agar tantangan kekurangan buku dapat diatasi.

Arah Solusi Literasi Digital

Menanggapi kendala infrastruktur fisik (kekurangan buku fisik), pemerintah kemungkinan besar akan didorong untuk mengoptimalkan solusi digital.

Prediksi ke depan, Kemendikdasmen harus segera menindaklanjuti usulan PR Resensi Buku dengan tiga langkah sinergis:

1. Menciptakan Perpustakaan Digital Masif: Mengalokasikan dana untuk penyediaan akses buku digital (e-book) gratis dan berkualitas secara merata untuk seluruh jenjang pendidikan, terutama yang berada di wilayah 3T.
2. Meningkatkan Kompetensi Guru: Menyediakan pelatihan bagi guru yang berfokus pada pedagogi resensi—cara mengajarkan, membimbing, dan menilai tugas resensi—bukan hanya sekadar menginstruksikan.
3. Audit Alokasi BOSP: Memperketat pengawasan terhadap penggunaan minimal 10% dana BOSP untuk perpustakaan dan memastikan buku yang diadakan relevan dengan kebutuhan kurikulum yang berorientasi pada analisis.

Berikut adalah 5 poin penting yang perlu diketahui mengenai usulan tugas resensi buku:

• Pencetus Kebijakan: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyarankan guru mewajibkan Tugas Rumah (PR) berupa resensi buku.
• Tujuan Utama: Mengembangkan nalar jernih dan kemampuan analisis kritis siswa, beralih dari fokus menjawab soal menuju keterampilan berpikir tingkat tinggi.
• Dukungan Pakar: Pakar pendidikan mendukung wacana ini sebagai cara efektif untuk melatih analisis siswa secara mendalam.
• Tantangan Kritis: Implementasi terhambat oleh masalah struktural, yaitu kekurangan buku di banyak sekolah, yang diakui oleh DPR dan pakar.
• Solusi Pendanaan: Sekolah diwajibkan mengalokasikan minimal 10% Dana BOSP Reguler untuk pengembangan perpustakaan (pengadaan buku), yang menjadi mekanisme kunci untuk mengatasi kekurangan sumber daya.