Panggilan PPG Guru Tertentu Tahap 2 2026 Resmi Dirilis

SOROTAN UTAMA

• Akselerasi Kesejahteraan: Program ini dirancang khusus untuk mempercepat pemenuhan kuota guru bersertifikat demi memperlancar proses pencairan tunjangan profesi secara nasional.
• Tenggat Waktu Ketat: Masa lapor diri ke LPTK hanya berlangsung selama empat hari mulai tanggal 1 hingga 4 Juli 2026 secara daring penuh.
• Verifikasi SIMPKB Mandiri: Setiap guru non-sertifikasi diwajibkan memeriksa undangan resmi secara mandiri melalui akun SIMPKB masing-masing guna menghindari keterlambatan konfirmasi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi memanggil sebanyak 60.896 guru non-sertifikasi di seluruh Indonesia untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2026. Informasi penting yang dipublikasikan pada Rabu (24/6/2026) ini menjadi langkah taktis pemerintah untuk mempercepat sertifikasi pendidik secara masif. Kebijakan akselerasi ini sekaligus menjadi jawaban atas tuntutan para guru honorer maupun aparatur sipil negara yang telah lama mengantre hak tunjangan profesi mereka.

Seluruh guru pendidik yang namanya terdaftar dalam pangkalan data pusat wajib segera melakukan persiapan berkas administrasi sebelum masa pendaftaran dibuka. Proses lapor diri secara mandiri dijadwalkan berlangsung singkat secara daring melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tujuan masing-masing. Penelitian untuk artikel ini mencakup tinjauan mendalam terhadap dokumen resmi Kemendikdasmen, konfirmasi Humas pada 25 Juni 2026, dan analisis berita terkait dari jurnalisme resmi sektor pendidikan nasional.

Apa Saja Syarat Berkas Lapor Diri PPG Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2026?

Berkas lapor diri PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2026 meliputi dokumen akademik asli dan surat keterangan kesehatan resmi yang harus dipindai dalam format digital berkualitas tinggi. Seluruh dokumen wajib diunggah secara daring melalui tautan LPTK penyelenggara masing-masing pada periode 1 hingga 4 Juli 2026.

Persyaratan utama yang wajib disiapkan sejak dini adalah pindaian (scan) ijazah asli S1 atau D4 yang terdaftar resmi di pangkalan data pendidikan tinggi nasional. Peserta juga harus menyertakan transkrip nilai akademik lengkap sebagai bukti pemenuhan syarat kelayakan akademis program sertifikasi. Dokumen ini sangat krusial karena sistem LPTK akan melakukan pemindaian otomatis terhadap keselarasan program studi asal dengan bidang studi PPG yang dituju.

Selain berkas akademik, setiap guru wajib melampirkan pakta integritas resmi yang formatnya dapat diunduh langsung melalui akun SIMPKB masing-masing. Dokumen medis berupa surat keterangan sehat fisik serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau klinik resmi juga tidak boleh dilewatkan. Semua pindaian dokumen harus terbaca dengan jelas tanpa adanya bagian teks yang terpotong guna meminimalkan risiko penolakan verifikasi oleh panitia LPTK.

Bagaimana Langkah Konfirmasi Undangan PPG Melalui Akun SIMPKB?

Konfirmasi panggilan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 dilakukan secara mandiri dengan mengakses dasbor akun SIMPKB menggunakan nomor UKG masing-masing. Peserta yang mendapatkan undangan resmi harus menekan tombol persetujuan kesediaan dalam tenggat waktu yang ditentukan sebelum dapat mengunduh berkas persyaratan lapor diri.

Langkah pertama adalah melakukan masuk log (login) ke portal SIMPKB untuk memeriksa ketersediaan kartu undangan kepesertaan di beranda utama. Jika nama Anda terpilih sebagai salah satu dari 60.896 guru sasaran, sistem akan menampilkan notifikasi penugasan LPTK penyelenggara. Guru yang bersangkutan wajib membaca seluruh ketentuan umum sebelum mengklik tombol persetujuan keikutsertaan program.

Setelah menyetujui panggilan, sistem akan membuka akses pengunduhan berkas format pakta integritas dan lembar persetujuan izin dari kepala sekolah. Dokumen-dokumen ini harus segera ditandatangani di atas meterai sepuluh ribu rupiah dan dibubuhi stempel basah institusi tempat bertugas. Guru dilarang keras menunda proses konfirmasi ini karena sistem pusat akan mengalihkan kuota secara otomatis kepada peserta cadangan apabila batas waktu konfirmasi terlampaui.

Bagaimana Penanganan Kendala Administratif PPG di Tingkat Daerah?

Penanganan kendala administratif PPG di daerah harus diselesaikan melalui koordinasi aktif antara guru sasaran, operator dinas pendidikan setempat, dan pusat bantuan SIMPKB. Kendala teknis seperti perbedaan data linearitas program studi atau gangguan akses jaringan internet wajib dilaporkan sesegera mungkin agar mendapatkan solusi cepat sebelum masa lapor diri berakhir.

Masalah klasik yang sering dihadapi oleh para guru di daerah adalah tidak sinkronnya data kualifikasi akademik pada sistem Dapodik dengan syarat minimal sistem LPTK. Jika hal ini terjadi, guru harus segera mendatangi kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota untuk melakukan pemutakhiran data secara manual dengan membawa dokumen fisik asli. Koordinasi cepat ini sangat menentukan apakah hak kepesertaan guru tersebut dapat diselamatkan atau terpaksa ditunda ke tahap berikutnya.

Selain masalah data, keterbatasan akses pemindaian dokumen berkualitas tinggi di wilayah tertinggal juga menjadi hambatan nyata bagi para guru di pelosok daerah. Ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menerbitkan surat bebas narkoba di tingkat kecamatan sering kali memaksa para guru menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Kondisi di lapangan ini memerlukan perhatian khusus dan dispensasi teknis yang fleksibel dari panitia penyelenggara setempat.

Biaya dan Anggaran: Beban Tersembunyi di Balik Program PPG

Di balik antusiasme 60.896 guru yang dipanggil mengikuti PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2026, tersimpan pertanyaan mendasar yang luput dari pemberitaan utama: siapa yang menanggung biayanya?

Pemerintah mengklaim program ini gratis dan difasilitasi penuh. Namun, klaim tersebut hanya berlaku untuk sebagian peserta. Faktanya, terdapat biaya ujian yang harus dibayar oleh kategori peserta tertentu, serta biaya hidup selama mengikuti program yang seluruhnya ditanggung oleh guru.

1. Biaya UKPPPG: First-Taker Gratis, Retaker Menanggung Beban

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Nomor 0302/B/B2/GT.00.02/2026, kebijakan biaya Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) membedakan dua kategori peserta:

• Peserta First-Taker (mengikuti ujian pertama kali): Tidak dikenakan biaya karena difasilitasi oleh pemerintah.
• Peserta Retaker (gagal pada ujian sebelumnya dan mengulang): Wajib membayar biaya ujian secara mandiri.

Rincian biaya yang harus dibayarkan peserta retaker adalah sebagai berikut:

Biaya ini dibayarkan melalui nomor virtual account yang tersedia di laman pendaftaran.

Yang menjadi pertanyaan kritis: Berapa jumlah peserta retaker pada Tahap 2 ini? Pemerintah tidak merilis data tersebut. Jika jumlahnya signifikan, maka ribuan guru harus merogoh kocek hampir setengah juta rupiah hanya untuk mengikuti ujian—di luar biaya hidup dan transportasi selama program berlangsung. Padahal, berdasarkan survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada 2024, 20,5% guru honorer masih hidup dengan penghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan.

2. Biaya Hidup Selama PPG: Semua Ditanggung Guru

Pemerintah hanya membiayai biaya pendidikan (kuliah), bukan biaya hidup. Artinya, selama mengikuti rangkaian PPG, setiap guru harus menanggung sendiri:

• Transportasi dari tempat tinggal ke LPTK penempatan
• Akomodasi (penginapan) selama orientasi dan kegiatan tatap muka
• Konsumsi (makan dan minum)
• Kuota internet untuk pembelajaran daring
• Kebutuhan pribadi lainnya

Padahal, banyak guru yang ditempatkan di LPTK yang berada di luar kota bahkan luar pulau. Informasi mengenai LPTK penempatan baru diketahui setelah lapor diri di SIMPKB, sehingga guru tidak bisa merencanakan anggaran perjalanan sejak awal.

Pertanyaan yang menggantung: Apakah ada subsidi transportasi dan akomodasi bagi guru yang ditempatkan di LPTK jauh? Jawabannya: tidak. Semua biaya ditanggung peserta. Bagi guru dengan penghasilan terbatas—terutama guru honorer dan guru di daerah terpencil—beban ini bisa menjadi penghalang serius untuk mengikuti program hingga tuntas.

3. Anggaran Negara: Berapa yang Dialokasikan?

Pertanyaan lain yang tak kalah penting: Berapa total anggaran negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan PPG bagi 60.896 guru ini?

Hingga berita ini diturunkan, Kemendikdasmen belum merilis angka spesifik untuk program PPG Tahap 2. Yang diketahui secara umum, Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,12 triliun untuk berbagai program prioritas pendidikan pada tahun 2026. Anggaran ini mencakup pelatihan bagi 119.888 guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai bidang, termasuk pembelajaran mendalam, STEM, literasi numerasi, Bahasa Inggris, hingga kepemimpinan sekolah.

Namun, dari angka Rp52,12 triliun tersebut, berapa porsi yang dialokasikan khusus untuk PPG bagi 60.896 guru? Tidak ada rincian yang dipublikasikan. Masyarakat dan para guru berhak mengetahui transparansi anggaran ini.

Yang lebih mengkhawatirkan, meskipun pemerintah mengklaim program PPG "gratis" bagi first-taker, anggaran yang dialokasikan ternyata tidak mencakup biaya hidup peserta. Artinya, pemerintah hanya membiayai sisi akademik, sementara beban logistik dan operasional sehari-hari selama program sepenuhnya dilimpahkan kepada guru.

Tabel: Beban Biaya yang Harus Ditanggung Guru

Program PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2026 memang membuka peluang besar bagi 60.896 guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Namun, di balik janji "gratis" dari pemerintah, terdapat beban biaya tersembunyi yang harus ditanggung guru—terutama bagi peserta retaker yang harus membayar Rp465.000 untuk ujian, serta seluruh biaya hidup selama mengikuti program.

Tanpa transparansi anggaran dan kebijakan subsidi yang jelas, program ini berisiko menyisakan guru-guru yang tidak mampu secara finansial—mereka yang paling membutuhkan sertifikasi justru terhalang oleh biaya. Pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar: di mana keadilan bagi guru-guru dengan penghasilan terbatas?

Urgensi Kepastian Hukum dari Mulut Pembuat Kebijakan

"Pemerataan sertifikasi adalah prioritas nasional demi menjamin kesejahteraan guru di Indonesia," tegas perwakilan Humas Ditjen GTK Kemendikdasmen, belum diumumkan. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menunda hak-hak finansial para pendidik yang telah mengabdi belasan tahun di sekolah negeri maupun swasta. Langkah taktis ini diharapkan mampu mengikis ketimpangan kompetensi mengajar antardaerah.

Meskipun kuota yang dibuka kali ini cukup besar, asosiasi guru tetap mengingatkan pemerintah untuk mengawal ketat kesiapan infrastruktur server LPTK selama masa lapor diri berlangsung. Penumpukan akses dari puluhan ribu pengguna secara bersamaan dalam periode empat hari rentan memicu kegagalan sistem pengunggahan berkas. Oleh karena itu, LPTK penyelenggara diimbau menyediakan saluran komunikasi alternatif guna mengantisipasi keluhan para peserta secara real-time.

Proyeksi Jangka Panjang dan Arah Kebijakan Masa Depan

Kodifikasi program PPG bagi Guru Tertentu ke dalam sistem digital terintegrasi diproyeksikan mampu menyelesaikan masalah antrean sertifikasi nasional dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Kebijakan ini diharapkan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat, di mana kesejahteraan guru berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran di ruang kelas. Pemerintah juga terus mematangkan skema penganggaran tunjangan profesi pasca-kelulusan peserta agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

Ujian terdekat dari kesuksesan program ini berada pada kelancaran proses lapor diri daring yang akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Disiplin para guru dalam menyiapkan dokumen dan keandalan sistem birokrasi menjadi faktor penentu utama kelulusan administratif tahap awal ini. Publik kini menaruh harapan besar agar implementasi PPG Tahap 2 Tahun 2026 ini berjalan tanpa kendala teknis yang merugikan hak konstitusional para pendidik.

Bagaimana kesiapan dokumen lapor diri Anda atau rekan sejawat di sekolah masing-masing? Bagikan kendala administrasi atau cerita sukses Anda di kolom komentar di bawah ini agar dapat menjadi bahan diskusi solutif sesama guru.

Sumber: Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 2