Mendikdasmen Bongkar Alasan TPG Tak Cair: Dari Uang ‘Terparkir’ di Pemda hingga Benturan Aturan

INFOPENDIDIKAN.BIC.ID - Isu kesejahteraan guru ibarat padang rumput kering; sedikit saja ada percikan api, masalahnya bisa langsung membesar dan merambat ke mana-mana. Hal ini secara terbuka diakui oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam pengarahannya pekan ini. Sang Menteri dengan sangat berani membongkar borok birokrasi yang selama ini membuat Tunjangan Profesi Guru (TPG) kerap gagal atau terlambat cair. Fakta yang diungkap amat memprihatinkan: banyak aturan pusat yang sudah disahkan ternyata "menguap" dan sama sekali tidak diketahui oleh para bupati, wali kota, hingga kepala dinas di daerah.

Pengakuan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai malfungsi birokrasi yang menghambat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) membongkar adanya 'tembok informasi' antara regulasi pusat dan eksekusi di pemerintah daerah. Di saat jutaan guru bergantung pada tunjangan tersebut untuk kesejahteraan paska-sertifikasi, ketidakselarasan aturan ini justru menciptakan ketidakpastian administratif yang merugikan pendidik di level akar rumput. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi pendidikan tahun 2026 tidak hanya akan menyentuh kurikulum, tetapi juga pembersihan jalur komando anggaran dan sinkronisasi kebijakan antara Kemendikdasmen dengan Pemerintah Daerah guna memastikan hak guru tidak lagi tersandera ego sektoral.

Banyak opini di media sosial yang sering kali menyalahkan pemerintah pusat secara buta setiap kali uang tunjangan belum masuk ke rekening. Kenyataannya, jika kita berani melihat lebih dalam, akar masalahnya justru sering membusuk di meja-meja pemerintah daerah. Untuk memvalidasi bahwa kendala pencairan ini bukanlah kasus terisolasi melainkan sebuah masalah sistemik, tim redaksi InfoPendidikan telah membedah transkrip pengarahan Menteri secara mendalam dan mencocokkannya langsung dengan berbagai laporan pengaduan guru di daerah. Mari kita bedah pengakuan Mendikdasmen ini menjadi tiga masalah inti yang selama ini mencekik leher para pahlawan tanpa tanda jasa kita.

1. Distorsi Aturan di Level Pemda: Surat Pusat Berhenti di Laci

Mendikdasmen menyoroti sebuah fakta yang membuat kita geleng-geleng kepala. Beliau mencontohkan terbitnya Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025. Aturan ini sangat revolusioner karena membolehkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar di sekolah swasta guna membantu sekolah-sekolah yang kekurangan guru bermutu, sekaligus memudahkan guru tersebut memenuhi syarat beban mengajar.

Kabar baiknya, aturan ini sudah sah di Jakarta. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Sang Menteri menemukan bahwa banyak bupati dan wali kota sama sekali tidak tahu-menahu tentang aturan tersebut.

Mengapa ini bisa terjadi? Di sinilah letak Distorsi Aturan di Level Pemda. Kebijakan dari pusat sering kali "mandek" di laci birokrat daerah karena tidak adanya Petunjuk Teknis (Juknis) turunan yang proaktif diterbitkan di tingkat Provinsi atau Kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan setempat sering kali ragu-ragu untuk bertindak tanpa surat edaran bupati.

Dampaknya sangat buruk bagi guru. Ketika guru ASN mencoba mengajar di sekolah swasta untuk menggenapkan jam mengajarnya, Dinas Pendidikan daerah justru menolak laporannya. Mereka menggunakan penafsiran lama, menambah-nambah syarat administrasi yang tidak masuk akal, dan berujung pada tidak diakuinya jam terbang sang guru. TPG pun gagal cair hanya karena pejabat daerah malas membaca aturan baru.

2. Misteri DAU Earmark: Uang Guru yang 'Terparkir' di Daerah

Jika berkas sudah aman, mengapa uangnya masih belum masuk ATM? Ini adalah pertanyaan paling klasik setiap kali musim pencairan TPG Triwulan I tiba.

Kementerian Keuangan selalu menyatakan bahwa uang untuk membayar guru sudah ditransfer ke kas daerah tepat waktu. Sebagai portal yang berpijak pada fondasi hukum yang kuat, kami menelusuri UU APBN 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Transfer ke Daerah (TKD) demi memastikan akurasi mekanisme anggaran dan batas kewenangan Pemerintah Daerah. Hasilnya, kami memang menemukan adanya gap antara transfer pusat dan realisasi pencairan di daerah.

Uang untuk TPG ini disalurkan melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark. Istilah earmark berarti uang itu sudah "dikunci" peruntukannya khusus untuk membayar guru, tidak boleh diganggu gugat.

Namun, hasil penelusuran tim kami pada laporan pengaduan guru di berbagai forum menunjukkan pola yang sama, yakni kelambanan daerah dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ada indikasi kuat dan praktik rahasia umum di mana dana earmark yang sudah masuk ke kas daerah sering kali "terparkir" terlalu lama. Dalam beberapa kasus buruk, dana ini diam-diam dipinjam sementara (cash flow cross-funding) untuk menutupi defisit anggaran daerah pada proyek lain, atau sekadar dibiarkan mengendap untuk mendapatkan selisih bunga bank bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Guru-guru disuruh bersabar berbulan-bulan, sementara hak finansial mereka dipermainkan oleh permainan kas daerah.

"Guru bukan bola pingpong birokrasi yang bisa dilempar ke sana kemari. Saat dana Earmark sudah ditransfer oleh pusat, tidak ada satu pun alasan bagi kepala daerah untuk menahan hak mereka dengan dalih sinkronisasi anggaran lokal. Menahan gaji guru sama dengan menahan napas pendidikan kita!" — Tim Redaksi Info Pendidikan

3. Residu Data Dapodik vs Simpatika: Korban Lintas Kementerian

Masalah ketiga yang diungkap oleh Mendikdasmen sangat teknis, namun memakan korban jiwa administratif yang amat banyak. Ini berkaitan dengan benturan mesin data antara dua kementerian raksasa: Kemendikdasmen (dengan aplikasi Dapodik) dan Kementerian Agama (dengan aplikasi Simpatika).

Kenyataannya, di daerah pelosok, sangat umum ditemukan seorang guru mengajar di SMP Negeri (Kemendikdasmen) pada pagi hari, lalu menyambung mengajar di Madrasah Tsanawiyah (Kemenag) pada siang harinya. Mereka melakukan ini untuk memenuhi syarat mutlak pencairan TPG, yakni beban kerja 24 jam tatap muka.

Apa yang terjadi di sistem? Kedua aplikasi ini ternyata belum saling berbicara dengan baik. Jika seorang guru mengajar 12 jam di Dapodik dan 12 jam di Simpatika, sistem pusat akan membaca guru tersebut "kekurangan jam" (hanya 12 jam). Statusnya di Info GTK akan menjadi "Residu" atau tidak valid.

Ketidaksinkronan pangkalan data lintas instansi ini berakibat pada status "Valid" yang gagal terdeteksi oleh sistem bayar. Guru tersebut sudah lelah mengajar dari pagi hingga sore, namun hak sertifikasinya hangus hanya karena mesin kementerian saling egois dan tidak mau menyatukan kalkulasi beban kerja.

Tabel Identifikasi Hambatan Pencairan TPG & Masalah Komunikasi Pusat-Daerah

Untuk memetakan benang kusut yang diungkap oleh menteri, kami menyusun tabel identifikasi masalah agar para guru dan pembaca tahu persis di mana letak "penyakitnya":

Pernyataan terbuka dari Mendikdasmen per Maret 2026 ini adalah sebuah langkah awal yang baik. Laporan ini kami sajikan secara independen dan kritis murni untuk mendorong keterbukaan publik, tanpa tendensi untuk menyudutkan satu pihak tertentu, melainkan semata-mata demi perbaikan sistem tata kelola pendidikan kita.

Menyadari masalah saja tidak cukup; kita butuh tindakan sapu bersih. Pemerintah pusat harus berani memanggil dan menegur kepala daerah yang mempermainkan nasib guru di wilayahnya. Bagaimana dengan nasib pencairan TPG di kabupaten atau kota Bapak/Ibu? Apakah Dinas Pendidikan setempat sudah bersikap transparan, atau justru masih sering menggunakan aturan lama yang menyulitkan? Mari bersuara, bagikan pengalaman dan kendala birokrasi yang Anda hadapi di kolom komentar di bawah ini!