Infopendidikan.bic.id — Penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di ruang belajar menjadi topik paling ramai dalam Forum Guru Nasional yang digelar secara daring pada pekan kedua April 2026. Ratusan guru SD hingga SMA dari 38 provinsi berdebat terbuka: apakah AI sebaiknya didorong sebagai asisten personalisasi pembelajaran, atau dibatasi ketat karena risiko bias data dan pelanggaran privasi siswa.
Forum yang difasilitasi komunitas guru penggerak dan didukung Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen ini tidak menghasilkan voting menang-kalah. Sebaliknya, panitia mencatat semua masukan untuk dirangkum menjadi draf pedoman etika penggunaan AI di sekolah, yang ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru 2025/2026.
Diskusi muncul hanya sebulan setelah pemerintah meneken payung hukum baru. Pada 12 Maret 2026, tujuh kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. "Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungannya terhadap penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal".
Dua suara yang sama kuat
Di ruang breakout forum, guru-guru yang pro-AI bercerita tentang bagaimana chatbot membantu membuat soal diferensiasi dalam hitungan menit. Seorang guru matematika SMP di Sleman mengaku menggunakan AI untuk menghasilkan tiga versi latihan sesuai level kemampuan siswa, sehingga waktu yang biasanya habis untuk mengetik soal bisa dialihkan untuk mentoring.
Kubu ini sejalan dengan pandangan bahwa AI adalah alat hebat untuk menciptakan materi yang personal. "Bagi pendidik, AI adalah alat hebat untuk menciptakan materi yang personal, namun tidak boleh menggantikan peran empati".
Di sisi lain, guru-guru yang skeptis mengangkat pengalaman pahit. Mereka menemukan AI menghasilkan ringkasan sejarah yang keliru namun terdengar meyakinkan, atau memberikan contoh soal yang mengandung stereotip gender. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. "AI masih memiliki risiko 'halusinasi' atau menyajikan data yang salah dengan sangat meyakinkan". Mereka juga mengingatkan bahwa "AI bisa memiliki bias. Pengguna harus kritis dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam disinformasi atau stereotip tertentu".
Perdebatan mengerucut pada satu pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab ketika AI salah?
Payung kebijakan yang baru saja lahir
Forum guru tidak berdiri sendiri. Pemerintah baru saja menegaskan arah kebijakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa mulai tahun pelajaran 2025–2026, coding dan AI telah menjadi mata pelajaran pilihan mulai dari SD kelas 5, SMP dan SMA.
Langkah ini disertai pelatihan masif. "Kami sudah melatih 55 ribu guru di seluruh Indonesia, di semua jenjang serta telah melibatkan 38 persen satuan pendidikan yang ada di Indonesia".
SKB Tujuh Menteri menjadi kompasnya. Menko PMK Pratikno menegaskan tujuannya agar anak tidak dikuasai teknologi. "Tujuan kita adalah memastikan anak-anak tidak dikuasai oleh teknologi, tetapi mampu menguasai teknologi untuk kebaikan". Pedoman berlaku untuk semua jalur pendidikan dan menekankan penyesuaian dengan kesiapan usia.
Praktik yang sudah berjalan di sekolah
Meski pedoman nasional baru diteken Maret, praktik AI sudah berjalan sporadis sejak 2024. Beberapa sekolah penggerak di Bandung dan Surabaya menggunakan AI untuk umpan balik otomatis pada esai singkat. Guru bahasa Indonesia mengunggah rubrik, AI memberi skor awal, lalu guru menambahkan komentar personal.
Praktik ini mencerminkan prinsip etika yang dianjurkan perguruan tinggi. "Penilaian otomatis oleh AI bisa membantu efisiensi, tetapi umpan balik yang menyentuh sisi emosional dan motivasi siswa tetap harus datang dari guru".
Namun praktik liar juga ada. Dalam forum, seorang guru PAUD mengaku pernah memasukkan nama lengkap dan foto siswa ke platform AI gratis untuk membuat kartu ucapan. Tindakan ini langsung ditegur peserta lain karena melanggar prinsip privasi. "Guru wajib memastikan bahwa data pribadi siswa tidak dimasukkan ke dalam platform AI publik yang dapat melanggar privasi dan keamanan data anak didik".
Konteks Penting di Balik Ramainya Diskusi
Ramainya forum bukan sekadar euforia teknologi. Ada tiga hal yang membuat diskusi AI di ruang belajar berbeda dari tren teknologi sebelumnya.
Pertama, AI masuk bukan sebagai alat bantu di belakang layar, melainkan sebagai mitra yang ikut menulis materi, menilai, bahkan menjawab pertanyaan siswa secara langsung. Ketika AI memberi jawaban salah dengan percaya diri, guru yang tidak melakukan verifikasi silang berisiko menyebarkan miskonsepsi. Karena itu, literasi verifikasi menjadi keterampilan baru yang harus diajarkan, bukan diasumsikan. Guru harus mengajarkan siswa untuk selalu melakukan cek silang terhadap informasi yang dihasilkan AI dengan sumber literatur primer yang sah.
Kedua, personalisasi yang dijanjikan AI berbenturan dengan kesetaraan akses. Sekolah di kota besar dengan Interactive Flat Panel dan internet stabil bisa menjalankan AI tutor adaptif, sementara sekolah di daerah 3T masih mengandalkan Lembar Kerja Siswa fotokopian. Tanpa standar minimum infrastruktur, pedoman etika berisiko menjadi dokumen elitis yang hanya bisa dipraktikkan segelintir sekolah.
Ketiga, belum ada batasan usia yang operasional. SKB menyebut pemanfaatan harus disesuaikan dengan kesiapan usia, baik dari sisi durasi maupun konten, namun hingga pertengahan April belum ada turunan berupa daftar "boleh dan tidak boleh" per jenjang. Akibatnya, guru SD kelas 5 yang sudah mendapat mata pelajaran pilihan AI bertanya-tanya: bolehkah siswa membuat akun sendiri, atau harus melalui akun guru? Bolehkah AI digunakan untuk PR harian?
Kekosongan teknis inilah yang membuat forum guru terasa mendesak. Mereka tidak sedang berdebat filosofis, mereka sedang mencari kepastian operasional.
Dari forum ke pedoman
Panitia forum yang terdiri dari perwakilan PGRI, Ikatan Guru Indonesia, dan tim Pusdatin Kemendikdasmen sepakat menempuh jalur tengah. Draf pedoman yang sedang disusun tidak akan melarang AI, juga tidak akan membebaskannya tanpa batas.
Strukturnya akan mengikuti tiga prinsip yang sudah hidup di ruang kelas. Pertama, AI sebagai kompas, bukan joki. Siswa boleh menggunakan AI untuk menyusun kerangka berpikir, tetapi opini dan analisis tetap harus datang dari dirinya, disertai pernyataan pengakuan penggunaan. Kedua, validasi dan literasi data. Guru wajib melatih siswa memverifikasi keluaran AI. Ketiga, personalisasi tanpa menggantikan empati. AI boleh membantu membuat materi berbeda untuk tiap siswa, tetapi penilaian akhir dan motivasi tetap menjadi domain manusia.
Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pesan yang terus diulang pemerintah: teknologi harus dikuasai, bukan menguasai.
Apa yang masih ditunggu guru
Meski arahnya jelas, guru masih menunggu tiga hal konkret sebelum tahun ajaran baru. Pertama, daftar platform AI yang telah lolos uji privasi data anak oleh pemerintah. Kedua, modul pelatihan singkat tentang cara mendeteksi bias algoritma dalam materi pelajaran. Ketiga, contoh skenario pembelajaran yang menunjukkan batas aman penggunaan AI per jenjang.
Tanpa tiga hal itu, pedoman berisiko menjadi dokumen normatif yang bagus dibaca, sulit dipraktikkan.
Kemendikdasmen sendiri menyatakan pelatihan akan terus diperluas. Dengan 55 ribu guru sudah dilatih dan 38 persen satuan pendidikan terlibat, target berikutnya adalah menjadikan coding dan AI bukan sekadar pilihan, melainkan kemungkinan menjadi mata pelajaran wajib ketika kesiapan guru terpenuhi.
Implikasi ke depan
Diskusi di Forum Guru Nasional menandai pergeseran penting. Lima tahun lalu, perdebatan guru berkisar pada boleh tidaknya membawa ponsel ke kelas. Tahun ini, pertanyaannya sudah lebih dalam: bagaimana memastikan mesin yang belajar dari data tidak mengajarkan bias kepada anak-anak kita.
Jika draf pedoman berhasil dirampungkan sebelum Juli, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki standar etika AI sekolah yang disusun bottom-up oleh guru, bukan hanya top-down oleh kementerian. Itu bukan sekadar dokumen administratif. Itu adalah kontrak sosial baru antara guru, teknologi, dan murid: bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kemanusiaan, dan personalisasi tidak boleh mengorbankan kebenaran.
Forum akan berlanjut bulan depan dengan uji coba pedoman di 100 sekolah percontohan. Hasilnya akan menentukan apakah AI di ruang belajar akan menjadi asisten yang memperkaya, atau sekadar jalan pintas yang mengikis proses berpikir.
0 Comments